Majalah Berita Indonesia

Sunday, May 28th

Last update01:43:53 AM GMT

You are here Berita Khas Reshuffle: Langkah Mundur atau Maju?
Jual Buku Al-Zaytun Sumber Inspirasi
Kuis Tokoh Indonesia - TokohIndonesia.com

Reshuffle: Langkah Mundur atau Maju?

E-mail Print PDF

Presiden memimpin sidang kabinet.Presiden di persimpangan jalan, merombak kabinet atau tidak. Memang SBY telah berjanji mengevaluasi kinerja para menterinya setiap tahun.

Kombinasi kepemimpinan dan manajemen. Ini saran Prof. Laurence A. Manullang, untuk memberdayakan potensi bangsa dan mewujudkan ekonomi partisipatif agar kegiatannya merata. Laurence Manullang, menyarankan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, akrab dipanggil SBY, untuk melakukan perombakan kabinet tahap kedua. “Pada bidang ekonomi perlu ditempatkan menteri-menteri non-partisan,” kata L.Manullang seperti dikutip TI Dot.com.

L. Manullang mencatat sejumlah janji SBY di bidang hukam, kesra dan ekuin; sebagian sudah terwujud, tetapi sebagian besar belum terlaksana. Guru Besar Universitas Timbul Nusantara–IBEK ini, melihat perlunya pencanangan rencana aksi untuk mempercepat pencapaian janji-janji kampanye tersebut.

Mereka yang satu barisan dengan L. Manullang, termasuk Nina Sapti, (ekonom UI), Revisond Baswir (ekonom UGM), Hendri Saparini (Direktur Eksekutif Econit), Sofjan Wanandi (Ketua Apindo), MS Hidayat (Ketua Umum KADIN), Andi Matalatta (Ketua Fraksi Golkar) dan Ganjar Pranowo (anggota Komisi IV DPR). Investor Daily mewawancara mereka secara terpisah, dan mengemasnya dalam berita utama halaman satu (27/2).

Mereka sependapat bahwa SBY perlu merombak kabinetnya, khususnya tim ekonomi, untuk memperbaiki kinerja perekonomian. Orientasi kebijakan pemerintah harus diubah agar mampu menggerakkan sektor riil, dan memperbaiki daya beli rakyat. Namun reshuffle harus didasarkan pada penilaian yang benar-benar obyektif. Menteri-menteri baru yang masuk ke jajaran kabinet harus memiliki kepemimpinan, kompak, satu visi, tidak egosektoral, mampu dan cakap.

Diakui, pemerintah memang berhasil membangun stabilitas moneter, namun hanya menguntungkan segelintir kaum berduit, termasuk investor portofolio asing. Sedangkan sektor riil dan daya beli rakyat berjalan di tempat. Dana banyak menumpuk di Sertifikat Bank Indonesia (SBI), sampai mencapai Rp 238 triliun.

Nina menilai, di tingkat elit ada masalah politis, managerial dan kelembagaan yang serius. Kondisi ini membuat banyak peraturan, terutama bidang ekonomi, macet. Misalnya, tiga RUU ekonomi yang krusial untuk peningkatan investasi—RUU Penanaman Modal, RUU Perpajakan dan RUU Ketenagakerjaan—tertahan di DPR. Nina mencemaskan banyaknya peraturan pemerintah pusat yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan aparat di bawahnya.

Juga managemen fiskal tidak dibenahi, membuat anggaran pusat tersendat. Pencairan dana-dana untuk daerah, karena APBD baru disahkan pertengahan tahun, tertahan, sehingga terbenam di SBI. Menurut Nina, ini membuka peluang korupsi dan manipulasi. Kondisi inilah yang mendorongnya untuk menyarankan perombakan kabinet kepada SBY.

Sedangkan Revisond mendesak reshuffle, karena prestasi ekonomi pemerintah kurang maksimal. Kebijakan ekonomi, menurut Revisond, salah sejak awal, lebih mementingkan investor asing dan stabilitas makro. Dia melihat tidak adanya upaya serius untuk menggerakkan sumber daya lokal dan sektor riil. Misalnya, di dalam anggaran tidak tergambar upaya memprioritaskan pengentasan kemiskinan dan pengangguran.

Hendri yang memberi penilaian pada tim ekonomi kabinet, melihatnya terlalu konservatif, moneteries dan tidak punya terobosan. Mereka tunduk pada tekanan para kreditor. Akibatnya, sektor riil macet dan daya rakyat terpuruk.

Setuju dengan kebijakan perombakan kabinet, Hidayat memberi syarat, harus lebih baik dari yang diganti. Karena lemahnya tim ekonomi SBY saat ini, maka dia pesimis angka pertumbuhan ekonomi 6,3% bisa dijangkau. Tim ekonomi punya kelemahan, tidak adanya koordinasi dan tingginya egosektoral.

Sedang Sofjan mengingatkan perombakan mutlak dilakukan, karena kabinet tidak mampu menangani berbagai persoalan bangsa. Sekarang, katanya, saat yang tepat bagi SBY untuk memperlihatkan kepemimpinannya. Di pihak lain, Pranowo malah meminta SBY melakukan perombakan besar-besaran. Sebab kinerja para menteri sangat buruk.

Ketua DPR Agung Laksono yang mewakili fraksi terbesar, Golkar, berulangkali mengingatkan SBY merombak kabinetnya supaya kinerja pemerintah menjadi lebih baik. Selain itu, dia mengusulkan perampingan anggota KIB.

Sekretaris Fraksi PPP Lukman Hakiem menilai SBY banyak berwacana, tidak menyelesaikan berbagai persoalan bangsa, sedangkan rakyat menginginkan ketegasan. “Desakan reshuffle KIB, khususnya tim ekonomi, semakin kuat. Waktu dua tahun sudah cukup untuk melihat kinerja mereka,” kata Lukman. KIB tidak bekerja optimal, dan tim ekonomi telah gagal membawa bangsa ini meraih taraf hidup lebih sejahtera.

Namun pandangan Lukman tidak sejalan dengan rekan separtainya, Wakil Ketua Umum Chozin Chumaidy. Chozin yang dikutip harian Indo Pos (2/3), mengatakan, “perombakan kabinet tidak penting.” Komposisi kabinet saat ini memang membuat PPP nyaman. Kata Chozin, perombakan kabinet bukan kebutuhan mendesak bangsa ini.

Alasannya Chozin, saat ini masa transisi, sehingga membutuhkan sikap saling percaya di antara kekuatan pemerintah. Siapa pun presiden atau menterinya, kata Chozin, pasti akan menghadapi kesulitan yang sama. Karena itu, yang perlu dilakukan mengevaluasi kinerja kabinet untuk diarahkan pada peningkatan koordinasi dan kinerja.

“Yang selama ini tidak bekerja keras, harus bekerja keras pasca evaluasi,” kata Chozin seperti dikutip Indo Pos. Tadinya PPP menempatkan tiga menteri di kabinet, yaitu Suryadharma Ali, Meneg Koperasi dan UKM, Mensos Bachtiar Hamsyah dan Meneg BUMN Sugiharto. Kursi menjadi empat setelah Meneg Daerah Tertinggal Syaifullah Yusuf, menyeberang ke PPP.

Harapan Baru
Investor Daily dalam tajuknya (27/2), menengarai adanya kecemasan bahwa waktu yang tersisa dua tahun tak cukup bagi kabinet baru. Sebab belum tentu yang baru lebih baik dari yang lama. Mereka juga melihat adanya porsi kesalahan pada pemimpin tertinggi bangsa ini. “Tetap untuk membangkitkan harapan baru lebih baik mengangkat figur baru,” tulis Investor.

Fraksi PDIP yang beroposisi, lewat ketuanya, Tjahjo Kumolo mengingatkan SBY bahwa pemerintahannya hanya efektif tahun 2007 ini. Sebab setelah itu, para menterinya akan sibuk menggalang kekuatan menjelang Pemilu 2009. Kalau mau melakukan reshuffle, kata Tjahjo, sekarang waktunya yang tepat.

Tjahjo menilai pemerintahan SBY hanya bisa menjual citra tanpa berbuat banyak untuk kepentingan rakyat. “Indonesia tidak membutuhkan figur pemimpin yang hanya menebar pesona dan menjaga citra semata,” kata Tjahjo seperti dikutip Indo Pos.

Republika (3/3) mengutip Sekjen PDIP, Pramono Anung yang mendesak SBY lebih tegas dan tidak takut menghadapi tekanan dari partai pendukung untuk merombak kabinet. Langkah ini perlu supaya para menteri yang diisukan bakal terkena perombakan, merasa tidak digantung nasibnya.

“Kalau mau diputuskan, reshuffle harus dilakukan, jangan digantung, kasihan menterinya,” kata Pramono. Ketidakjelasan SBY, menurut Pramono, akan berdampak kepada menteri yang bakal diganti, sehingga menteri-menteri mengklaim kinerja mereka cukup baik.

Juga dua fraksi pendukung pemerintah mengikuti arus tuntutan perombakan kabinet. Harian Republika (3/3) melaporkan, FPG dan FPD menilai Maret ini sebagai kesempatan terakhir bagi SBY untuk melakukan perombakan KIB. Perombakan tersebut, menurut kedua fraksi tersebut, sekaligus momentum untuk membuktikan kepada rakyat tentang adanya perbaikan kinerja KIB.

“Kami setuju reshuffle sekarang. Kalau lewat sampai April tidak banyak berarti lagi bagi perbaikan kinerja pemerintah,” kata anggota FPG, Yuddy Chrisnandi.

Sependapat dengan Yuddy, Boy W. Saul dari FPD, juga melihat momentum perombakan kabinet Maret ini. Tujuannya, memperkuat solidaritas KIB dan mengokohkan semangat kerja sama untuk mencapai kinerja maksimal. Personil yang tidak bisa maksimal dalam tim, kata Boy, mesti diganti secepatnya karena pemerintah SBY-JK berkejaran dengan waktu.

Sejumlah persoalan sensitif seperti bidang ekonomi, sosial, ekonomi, sosial, politik, dan keamanan, menurut Boy, harus mendapat perhatian serius sebelum 2009. Memang reshuffle wewenang presiden, tetapi harus mendiskusikannya dengan Wapres Jusuf Kalla. “Mereka tidak boleh mengabaikan opini publik dan tokoh masyarakat. Apalagi mereka dipilih langsung oleh rakyat,” kata Boy.

Sebaliknya, Yassin Kara, Sekretaris FPAN, punya pendapat berbeda bahwa perombakan kabinet tidak akan menyelesaikan masalah secara menyeluruh. “Saat ini yang perlu dilakukan SBY-JK, memaksimalkan kinerja para menteri,” kata Yassin kepada Republika.

Sejumlah menteri yang selama ini kinerjanya dinilai tidak memuaskan, harus digenjot lagi, agar Presiden mampu memenuhi janjinya ketika kampanye dulu, yakni menyejahterakan rakyat. Menurut Yassin, jika sekadar merombak kabinet, justru akan berisiko bagi pemerintah. Selain menteri baru harus menyesuaikan diri, juga waktu bekerja semakin pendek.

Wapres JK memberi komentar yang menepis desakan kuat perombakan kabinet. Ketua Umum Golkar itu menilai KIB sudah berjalan baik dan yang terpenting hasil akhir kerja pemerintah. “Saya yakin kabinet ini jalan. Bahwa perlu penyesuaian, tergantung pandangan Bapak Presiden pada kondisi yang ada,” kata JK.

Indo Pos (23/2) yang mengutip Sekjen PKB Lukman Edy, melaporkan tuntutan perombakan kabinet tidak lepas dari penilaian kinerja kabinet pimpinan SBY-JK yang belum berjalan efektif. Koordinasi lintas kementerian terhambat. Persoalan mendasar yang menyebabkan pemerintah tidak berjalan efektif, kata Lukman, tidak jelasnya konsep koalisi lintas partai pendukung pemerintah.

Sejumlah partai politik yang terwakili di kabinet tidak disatukan berdasarkan kesamaan visi dan ideologi. “Komposisi kabinet sekarang berdasarkan balas jasa pemenangan SBY-JK pada Pemilu 2004. Koalisi model ini sangat rentan munculnya persoalan internal,” kata Lukman.

Karenanya, PKB mengusulkan terbentuknya koalisi permanen lintas partai. Dua tahun sudah cukup untuk balas jasa. Koalisi permanen dibentuk berdasarkan kesamaan visi dan ideologi, bukan lagi kebutuhan pragmatis. Kata Lukman, Demokrat dan Golkar perlu mempertimbangkan kembali koalisi yang bisa menjamin berjalannya pemerintahan secara efektif.

Media Indonesia (1/3), mengutip pakar politik LIPI, Indria Samego, menyarankan perombakan kabinet semestinya tidak didasarkan pada hasil kompromi politik, tapi sepenuhnya berdasarkan pertimbangan kinerja KIB. Buruknya kinerja kabinet saat ini, kata Samego, seharusnya mendorong SBY untuk tidak takut merombak kabinet.

Para menteri saat ini sangat didominasi oleh hasil kompromi politik SBY dan Parpol. Karenanya, SBY tidak akan bisa memaksa para anggota kabinet untuk bekerja secara maksimal. Sedang Ketua PD yang berkuasa, Anas Urbaningrum menyerahkan sepenuhnya kebijakan perombakan kabinet pada SBY. Partai Demokrat yang didirikan SBY, akan mendukung 100 persen. SH (Berita Indonesia 34)


Related Articles:

Beri Komentar


Kode keamanan Refresh

Biografi Bismar Siregar di TokohIndonesia.com
Biografi Haryono Suyono di TokohIndonesia.com
Biografi Kak Seto di TokohIndonesia.com
Biografi Jusuf Kalla di TokohIndonesia.com
Biografi Hatta Rajasa di TokohIndonesia.com