Majalah Berita Indonesia

Thursday, Apr 27th

Last update01:43:53 AM GMT

You are here Berita Khas Setelah Presiden Menangis
Jual Buku Al-Zaytun Sumber Inspirasi
Kuis Tokoh Indonesia - TokohIndonesia.com

Setelah Presiden Menangis

E-mail Print PDF

Warga korban lumpur Lapindo berdemo ke JakartaPemerintah menyatakan tidak akan menalangi pembayaran ganti rugi korban lumpur. Negara hanya akan menalangi pembangunan infrastruktur yang rusak akibat lumpur.

Perempuan setengah baya itu menatap hamparan lumpur nan luas di hadapannya dengan mata kosong. Sesekali dia mengusap matanya yang kering. Sudah tak ada lagi air mata untuk menangisi rumah dan sawahnya yang kini terbenam di bawah lumpur. Satu-satunya harapan adalah segera mendapatkan ganti rugi yang layak agar bisa meneruskan hidupnya di tempat lain.

Saat ini dia terpaksa tinggal di pengungsian, di balik tanggul yang menghalangi lautan lumpur. Tapi kecemasannya belum padam. Bagaimana jika tanggul itu jebol dan menggenangi pula lokasi pengungsiannya? Hendak ke mana lagi dia dan para tetangganya mengungsi?

Dipimpin budayawan Emha Ainun Nadjib, 20 orang pengungsi korban Lapindo menemui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Puri Cikeas, Bogor, (24/6). Di depan Presiden, mereka menumpahkan unek-uneknya soal ganti rugi yang tidak kunjung cair dan derita yang mereka rasakan selama ini. Media massa mengekspos reaksi Presiden yang terharu sampai menitikkan air mata mendengar cerita mereka.

SBY sampai memerintahkan kunjungan ke Sidoarjo secara mendadak dan membuka kantor sementara selama tiga hari di Wisma Perwira Angkatan Laut, sekitar 300 meter dari Bandara Juanda.

Presiden yang tidak menemui masyarakat korban lumpur, sempat menjengkelkan warga. Menurut Presiden, dia memang tidak berencana bertemu korban. Tujuan utamanya adalah memimpin rapat agar Lapindo segera membayar ganti rugi.

Berlarut-larutnya penyelesaian ganti rugi bagi korban lumpur Lapindo mendorong pemerintah turun tangan dengan membentuk Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), yang salah satu tugasnya melakukan verifikasi dokumen ganti rugi kepada korban lumpur. Presiden SBY lantas mengeluarkan Perpres No. 14/2007 mengenai percepatan penyelesaian ganti rugi tersebut. Ganti rugi harus dibayarkan dalam waktu 10 minggu terhitung 1 Juni 2007.

Kendati sudah ada aturan, tampaknya dalam pelaksanaan tak selancar yang dibayangkan. Ini membuat para korban beramai-ramai berunjuk rasa sampai ke Jakarta hingga akhirnya masalah ini dibahas di DPR yang berancang-ancang menggunakan hak interpelasi. Rupanya tekanan politik itu memberi dampak positif karena SBY menjadi lebih cepat bergerak.

Soal Ganti Rugi
Semula muncul wacana agar pemerintah memberikan dana talangan. Bahkan hal itu sudah bergulir di Senayan. Namun presiden berpendapat PT Lapindo masih mampu sehingga tak diperlukan dana talangan dari APBN. Rasanya juga menjadi kurang adil kalau sampai pemberian ganti rugi menggunakan anggaran pemerintah. Bukan kita tak peduli dengan nasib warga yang menjadi korban dan sudah menderita lebih setahun. Hanya saja kalau itu dilakukan seperti memberikan kesempatan bagi Lapindo, milik keluarga Aburizal Bakrie itu lari dari tanggung jawab. Sementara kita tahu anggaran pemerintah pun makin terbatas.

Karena itu, pemerintah menyatakan tidak akan menalangi pembayaran ganti rugi korban lumpur. Negara hanya akan menalangi pembangunan infrastruktur yang rusak akibat lumpur. Tahun ini targetnya pembebasan lahan dulu. Tahun 2008, pembangunan infrastruktur dimulai.

Lapindo sendiri menyanggupi melaksanakan kewajiban dengan membuka escrow account (rekening penampungan sementara) untuk pembayaran ganti rugi sejumlah Rp 100 miliar. Uang tersebut untuk pembayaran uang muka ganti rugi 20%. Sedangkan 80% sisanya akan dilunasi dalam jangka waktu dua tahun. Lapindo juga akan menyediakan sejumlah peralatan untuk keperluan mengelola semburan lumpur.

Nyatanya, ganti rugi awal sebanyak 20% ditolak sebagian besar warga korban lumpur. Mereka menginginkan ganti rugi langsung 100%. Namun ada juga yang setuju. Ini mengakibatkan para pengungsi terpecah dua kelompok, yang setuju ganti rugi awal 20% dan yang ingin ganti rugi dibayar 100% atau minimal separuhnya.

Warga korban lumpur yang saat ini masih mengungsi di Pasar Baru, Porong, harus pula berhadapan dengan keputusan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Bupati Sidoarjo memberikan batas waktu hingga pertengahan Juli 2007 agar para korban lumpur Lapindo meninggalkan lokasi pengungsian di Pasar Baru Porong. Hal ini untuk menghindari bentrokan dengan para pedagang.

Para warga itu bertahan. Mereka baru akan meninggalkan lokasi pengungsian jika Lapindo menyiapkan lahan relokasi di Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur.

Pengungsi di Pasar Porong itu berasal dari Desa Renokenongo yang sebagian besar telah terbenam lumpur. Mereka membentuk Paguyuban Warga Renokenongo Menolak Kontrak (Pagar Rekontrak) dan siap melawan jika diusir. Padahal, Pasar Porong akan segera dipakai oleh para pedagang pindahan dari Pasar Porong Lama.

Kesepakatan Jual Beli
Di sisi lain, ada kendala dalam hal percepatan pembayaran. Pencairan ganti rugi tergantung selesai tidaknya proses verifikasi. Tim verifikasi ini terdiri dari 9 orang yang bertugas mendata berkas lahan milik korban. Berkas yang sudah diverifikasi akan diserahkan ke PT Minarak Lapindo Jaya untuk segera dibayarkan ganti rugi. PT Minarak merupakan perusahaan yang ditunjuk untuk melakukan proses pembayaran ganti rugi tersebut. Tim verifikasi sendiri sudah menyebarkan 13 ribu berkas untuk diisi para korban Lapindo. Diharapkan berkas-berkas itu segera dikembalikan untuk diverifikasi dan mereka bisa segera mendapat ganti rugi.

Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah menyatakan, bahwa pada dasarnya pembayaran yang dilakukan PT Lapindo Brantas bukanlah seperti ganti rugi biasa. Seperti diutarakannya kepada Berita Indonesia, sistem pembayaran itu sebenarnya lebih kepada semacam kesepakatan jual beli.

Dalam hal ini pihak pembeli adalah PT Lapindo, penjualnya penduduk yang rumah dan lahannya terbenam lumpur. Maka berlakulah hukum jual beli, dimana perlu diketahui luas tanah secara konkret disertai dokumen-dokumen sah sebagai bukti.

Untuk tanah tanpa sertifikat, misalnya, ada keharusan verifikasi berlapis agar bisa mendapatkan ganti rugi. Tanah dengan letter C dan petok D serta tidak ber-IMB termasuk di dalamnya. Dalam situasi bencana, kita maklum tentu sebagian besar warga ada dalam kelompok ini. Menurut Mensos, jika tak ada dokumen yang bisa dijadikan bukti, penduduk yang bersangkutan harus meminta surat keterangan yang ditandatangani oleh pemerintah daerah, yang memuat luas tanah atau rumahnya.

Hal itu untuk mencegah penyalahgunaan. Pasalnya harga yang diberikan Lapindo lumayan besar untuk ukuran setempat. Ada kesepakatan bahwa tambak per meter persegi dihargai Rp 125.000, kemudian tanah kering atau tanah darat dibayar Rp 1.000.000 per meter persegi, sementara bangunan dihargai Rp 1.500.000 per meter persegi.

Salah satu tugas pemerintah adalah melindungi rakyatnya, karena itu Mensos membentuk tim verifikasi BPLS yang terdiri dari berbagai macam unsur, di samping pemerintah daerah, juga masuk Badan Pertanahan Nasional (BPN), kepolisian, dan kejaksaan. Menurut Mensos, diikutsertakannya kepolisian dan kejaksaan diharapkan masyarakat tidak melakukan kebohongan berkaitan dengan klaim ganti rugi.

Mensos juga memahami adanya protes sebagian korban Lapindo yang menginginkan ganti rugi dibayarkan sekaligus. Bagi penduduk yang memiliki tanah luas, mungkin mereka tak sabar ingin segera mendapatkan pembayaran yang jumlahnya besar, sehingga mereka bisa segera membangun rumah baru dan membuka usaha.

Sesungguhnya harus diperjelas sejak awal bahwa publik harus memiliki akses untuk bisa memastikan bahwa yang terjadi bukannya “pelimpahan tanggung jawab” dari Lapindo ke pemerintah. Karena itu, seluruh biaya penanggulangan semestinya bisa diaudit oleh lembaga independen dan diumumkan ke publik.

Soal kedua adalah kejelasan sampai kapan Lapindo harus bertanggung jawab. Ketua tim, Basuki Hadi Mulyono, mengakui, keberhasilan menutup lumpur hanya 10 persen. Sebuah perkiraan yang realistis, karena para ahli geologi pun pesimis semburan itu bakal bisa dihentikan.

Implikasi dari kemungkinan itu, solusi terhadap persoalan ini adalah solusi jangka panjang, terutama menyangkut kerusakan lingkungan bila lumpur memang akan dialirkan ke laut. Pertanyaan yang muncul, apakah Lapindo bebas dari tanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan, yang mungkin saja baru terasa bertahun-tahun kemudian? Atau ini menjadi tanggung jawab pemerintah? RH (Berita Indonesia 43)

Kawasan Lumpur Lapindo Jadi Tambak
Menteri Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar mengatakan, pemerintah berencana menjadikan kawasan lumpur Lapindo di Porong, Sidoarjo, sebagai pusat tambak ikan lele. Hal itu untuk mengurangi dampak pencemaran lingkungan di kawasan tersebut.

“Sudah dicoba, ikan lele bisa hidup di lumpur Lapindo,” kata Rahmat. Luas tambak ikan lele yang direncanakan, menurutnya, sekitar 500 hektare dari total luas kawasan yang tergenang lumpur 600 hektare. Pengelolaannya akan melibatkan masyarakat Sidoarjo. “Sekaligus untuk pemberdayaan para korban,” ujarnya.

Niat membangun tambak ikan lele, menurut mantan duta besar di Uni Soviet itu, merupakan solusi alternatif. Sebab, sejauh ini belum ditemukan manfaat lumpur Lapindo yang lebih baik.

Ia mengatakan, menyumbat luberan lumpur panas agar tidak merembet ke kawasan pemukiman baru akan menjadi salah satu pekerjaan terberat pemerintah. ”Setiap minggu kami melakukan up-date, jangan sampai luberan lumpur panas meluas,” kata Rachmat.


Related Articles:

Beri Komentar


Kode keamanan Refresh

Biografi Bismar Siregar di TokohIndonesia.com
Biografi Haryono Suyono di TokohIndonesia.com
Biografi Kak Seto di TokohIndonesia.com
Biografi Jusuf Kalla di TokohIndonesia.com
Biografi Hatta Rajasa di TokohIndonesia.com