Majalah Berita Indonesia

Thursday, Apr 27th

Last update01:43:53 AM GMT

You are here Berita Khas Kasus HTI Probo dari perdata ke pidana
Jual Buku Al-Zaytun Sumber Inspirasi
Kuis Tokoh Indonesia - TokohIndonesia.com

Kasus HTI Probo dari perdata ke pidana

E-mail Print PDF

SUAP Mahkamah Agung: Probosutedjo didampingi Sri Edi Swasono tiba di gedung KPK.H. Probosutedjo tersandung HTI-pulp yang diharapkannya memasukkan devisa miliaran dolar dan membuka jutaan lapangan kerja. Apa boleh buat, jaksa tetap menuduhnya menggelembungkan dana, dan hakim menjatuhkan vonis penjara. Kasasi Probo beraroma suap? Akh itu hanya trik KPK untuk menangkap para pelaku yang sebenarnya. Meskipun sempat terpojok oleh berita-berita pada awal penangkapan anggota sindikat suap di Mahkamah Agung, Probo bisa saja lolos dari tuduhan menyuap sekitar Rp 5 miliar. Seorang mantan hakim tinggi yang beralih jadi pengacara terseret di dalam permainan tersebut. Uang tunai USD 400.000 dan Rp 800 juta disita tangan oleh KPK. Sebenarnya yang ingin dijerat Ketua MA Bagir Manan.

Awalnya Probo, saudara kandung mantan Presiden Soeharto, dituding melakukan penggelembungan (mark-up) dana HTI senilai Rp 49 miliar.Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, mempersalahkan Pak Probo dan menjatuhkan vonis 4 tahun penjara terhadap pengusaha yang berusia 75 tahun itu.Pengadilan Tinggi Jakarta mengurangi hukuman Probo menjadi hanya dua tahun penjara.

Komisariat Daerah Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (Komda APHI) Kalimantan Selatan, mempersoalkan kasus yang disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini. PT Menara Hutan Buana milik Probo adalah anggota APHI. Dan pengurus APHI Kalsel bersaksi di pengadilan bahwa HTI yang dilakukan MHB benar-benar ada dan sudah berjalan tujuh tahun lebih, jadi wajar jika MHB memperoleh dana reboisasi (DR). Saat itu, PT MHB memperoleh DR sebesar Rp 100,93 miliar.PT MHB meminjam dana tersebut melalui Bank Exim(sekarang Bank Mandiri) untuk membiayai HTI di beberapa lokasi di Kalimantan Selatan.

Tim pemeriksa yang terdiri dari Irjen Dephut, Kejaksaan Agung, konsultan independen PT Aksara Lima Ganesya, dan konsultan asing Yako Port) tahun 2001, menyatakan bahwa HTI yang terealisasi dan siap panen sekitar 76.250 ha dari areal yang dicadangkan 268.500 ha. Sementara itu, dana yang dipinjamkan pemerintah, baru jatuh tempo pada bulan September 2003, sesudah satu daur.

Menurut Sekretaris Eksekutif Komda APHI Kalsel, Dehen Binti, bahwa MHB membangun HTI di Kabupaten Tanahlaut, Banjar, dan Kotabaru tahun 1994, bekerja sama dengan PT Inhutani II.

Sebenarnya ketika akasia mangium berusia 7 tahun (2001), mereka merencanakan pembangunan pabrik pulp berkapasitas 600.000 ton per tahun. Selain itu, disiapkan pembangkit listrik 638,400 MW, pembangkit uap 588.000 ton uap tekanan sedang, dan 2.175.000 ton uap tekanan rendah, serta beberapa fasilitas pendukung. Namun, rencana itu gagal karena pihak Kejaksaan Agung mulai melakukan penyelidikan terhadap MHB.

Kata Dehen, yang mengherankan, meski telah terbukti oleh tim pemeriksa bahwa HTI itu ada, proses hukum tetap dilanjutkan ke tingkat penyidikan sehingga pemiliknya menjadi tersangka dan diadili. Sebagai bukti HTI itu ada, PT MHB kemudian diambil alih PT United Fibre System Ltd., Singapura,kemudian mendirikan PT Hutan Rindang Buana untuk meneruskan rencana pembangunan HTI dan industri pulp-nya di Kotabaru.

Semua fakta yang dibeberkan Dehen di pengadilan Kalsel tersebut tidak membuat hakim bergeming. Tanggal 22 April 2003, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memvonis Probo bersalah dan dijatuhi hukuman 4 tahun penjara. Hakim bertanya, “apakah terdakwa menyatakan banding?” Probo langsung menjawab, “terus terang saja banyak hal yang kurang.” Hakim memotong sebelum kalimat Probo selesai. Hakim menghendaki Probo menjawab dengan “menerima, banding, atau pikir-pikir”. Waktu itu Probo sangat kecewa, hakim memperlihatkan kekuasaannya tanpa mengindahkan aspirasi tersangka.

Tanggal 16 Maret 1990, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No.7 tahun 1990. Jika ini dilaksanakan, maka seperti kata pepatah, “Sekali mengayuh dayung, dua tiga pulau terlampaui” benar-benar terwujud. Probo sendiri heran melihat kondisi negara. Negeri ini, di satu sisi, sumber daya alamnya (SDA) melimpah ruah, tetapi, di sisi lain, rakyatnya hidup susah. Jumlah penganggur bertambah. Bahkan untuk mencari sesuap nasi mereka harus mengadu nasib di Malaysia atau negara-negara lain.

Probo lebih tertarik memilih pembangunan HTI pulp. Direktur Utama PT Menara Hutan Buana (MHB)ini menilai HTI pulp memiliki prospek yang cerah bagi Indonesia. Selain sebagai bahan baku kertas, produk HTI pulp punya daya saing unggul. Pembangunan HTI pulp menyerap tenaga kerja yang besar, meningkatkan jumlah devisa negara, dan juga menjaga kelestarian alam. Probo menghitung, setiap dua juta hektar lahan HTI pulp akan mampu menyerap sedikitnya 1 juta orang tenaga kerja. Itu baru yang mengurusi tanaman. Belum di industri pulp, jumlah tenaga kerja yang diserap bisa berjuta-juta.

Menurut Probo MHB tidak mungkin merugikan pemerintah,karena (1) Pencairan DR diawasi oleh Menteri Kehutanan, tidak mungkin dapat digelembungkan (mark-up). (2)Kredit dari DR bersama modal PT MHB dimanfaatkan untuk membangun HTI bahan baku pulp,tanaman akasia mangium. Setiap hektar ditanami 833 batang pohon.

Luas tanaman minimal 50.000 ha, berdasarkan penelitian Kejaksaan Agung, dan 70.000 ha lebih berdasarkan laporan kepala proyek yang berasal dari Departemen Kehutanan. Kini setiap hektar minimal menghasilkan 200 m3. Harga per meter kubik tidak kurang dari US$100. Jadi, setiap hektar dapat menghasilkan minimal US$2.000.

Misalkan luas tanaman hanya 50.000 ha, itupun masih memberikan keuntungan dengan perhitungan sebagai berikut: 50.000 x US$2.000 = US$1.000. 000.000 atau Rp 900.000.000.000. Sedangkan modal investasi, termasuk kredit dan biaya pemeliharaan, tidak lebih dari Rp 300.000.000.000. Jadi, setelah HTI-nya dipanen, MHB takkan kesulitan mengembalikan pinjamannya. Hasil panenan dapat diawasi oleh Departemen Kehutanan.

Tim Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak memahami PP No.7 Tahun 1990. MHB belum bisa mengembalikan kredit tersebut, karena HTI-nya belum dipanen, harus sibuk mengikuti sidang-sidang pengadilan.

Ternyata ada pejabat Departemen Kehutanan yang tidak memahami ketentuan pembangunan, yaitu PP No.7 Tahun 1990. Pulp harus diusahakan dalam areal yang luas, minimal 20.000 ha.

Selama 8 tahun, luas areal HTI yang ditanam minimal 160.000 ha. Sementara itu, investasi perkebunan kelapa sawit cukup 10.000 ha, dalam 3 tahun sudah dapat dipanen, dan tidak berisiko tinggi.

HTI bahan baku pulp meskipun berisiko, berjangka panjang dan perlu modal besar, manfaatnya sangat besar. (1) Hutan rusak yang tidak produktif menjadi hutan produktif berkesinambungan. (2)HTI membuka lapangan kerja tetap karena sifatnya yang padat karya. (3)HTI merangsang investor asing untuk menginvestasikan modal dalam pabrik pulp, artinya membuka lapangan kerja yang permanen. (4)HTI menghasilkan devisa ratusan juta, bahkan miliaran dolar AS setiap tahun. (5) HTI melahirkan lahan usaha kecil, menengah, dan besar.

Pemerintah ingin memulihkan 60. 000.000 hutan kritis dengan membangun HTI, suatu pilihan yang tepat. Dalam hal ini pemerintah ikut di dalam penyertaan modal dan memberi kredit DR bunga 0%. Jadi, uang pemerintah dalam bentuk PMP akan memperoleh keuntungan.Uang pemerintah yang berasal dari DR dimanfaatkan oleh para investor untuk membangun HTI. Dalam jangka panjang pemerintah tidak membiayai HTI tetapi diserahkan kepada investor swasta. Sedangkan di dalam program reboisasi, pemerintah mengeluarkan anggaran dan uangnya tidak kembali.

Luas konsesi HTI yang dimiliki MHB 268.000 ha yang diperoleh Februari 1998. Departemen Kehutanan memberikan izin ini kepada MHB setelah meneliti luas tanaman, areal yang terbuka, persediaan bibit, dan saldo dana investasi yang tersedia. Menurut Probo, penyidikan yang dilakukan oleh Kejagung menyimpang dari PP No.7 Tahun 1990. Semestinya MHB melebihi target tahun 2003. Kalau para iaksa penuntut umum dan majelis hakim hakim mau membaca PP No.7 Tahun 1990, maka tidak akan mengajukan tuntutan dan vonis yang berakibat menghambat pembangunan HTI, artinya menghambat pembukaan lapangan kerja dan perolehan devisa. MHB boleh dikatakan bersalah jika dalam tempo 25 tahun tidak mampu menanami seluruh areal tersebut. SH (Berita Indonesia 05)


Related Articles:

Beri Komentar


Kode keamanan Refresh

Biografi Bismar Siregar di TokohIndonesia.com
Biografi Haryono Suyono di TokohIndonesia.com
Biografi Kak Seto di TokohIndonesia.com
Biografi Jusuf Kalla di TokohIndonesia.com
Biografi Hatta Rajasa di TokohIndonesia.com