Majalah Berita Indonesia

Sunday, May 28th

Last update01:43:53 AM GMT

You are here Berita Khas Impor Beras Menuai Interpelasi Jilid II
Jual Buku Al-Zaytun Sumber Inspirasi
Kuis Tokoh Indonesia - TokohIndonesia.com

Impor Beras Menuai Interpelasi Jilid II

E-mail Print PDF

Sejak Pemerintah mencetuskan rencana melakukan kembali impor beras, kali ini 210 ribu ton untuk menyangga persediaan Bulog yang katanya menipis menjelang akhir tahun 2006, media massa nasional rata-rata seragam menyuarakan secara seimbang kontroversi di sekitar penolakan maupun persetujuan para pemangku kepentingan.Sejak Pemerintah mencetuskan rencana melakukan kembali impor beras, kali ini 210 ribu ton untuk menyangga persediaan Bulog yang katanya menipis menjelang akhir tahun 2006, media massa nasional rata-rata seragam menyuarakan secara seimbang kontroversi di sekitar penolakan maupun persetujuan para pemangku kepentingan.

Maklum, pada awal-awalnya para penolak impor beras seperti anggota DPR, mahasiswa, termasuk para gubernur hingga bupati dan sejumlah besar aktivis LSM, khususnya yang bergerak di sektor pertanian begitu galak menyuarakan penolakan impor. Sebagian anggota DPR malah secara pribadi pagi-pagi sudah ambil ancang-ancang mengancam akan mengajukan interpelasi segala kepada pemerintah.

Sementara pemerintah dan organ-organ pendukungnya secara pelan tetapi pasti rajin sekali memberikan sosialisasi beras impor ini. Menteri Pertanian Anton Apriantono, misalnya, yang menyebut Indonesia mengalami surplus produksi beras, secara perlahan orientasinya bergerak dengan menyebut tugas departemennya adalah  memproduksi komoditas pertanian. Perlukah impor beras atau tidak bukanlah urusannya.

Media massa terlihat begitu bebas menurunkan polemik impor beras ke dalam berbagai rubrik seperti dalam rubrik berita ekonomi, kolom, karikatur hingga tajuk rencana.

Harian Republika (6/9) dalam judul “Gubernur Tolak Rencana Impor Beras”, menurunkan pernyataan Wakil Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia, Fadel Muhammad, yang meminta pemerintah mengurungkan niatnya mengimpor beras. “Jangan mengganggu spirit petani yang sedang semangat-semangatnya untuk tanam padi, semangat mencari berbagai terapi baru untuk menaikkan produksi (beras),” ujar Fadel di Jakarta Selasa (5/9).

Ketua Umum Eksekutif Dewa Beras Nasional, Humuntar Lumban Gaol bahkan menyebutkan produksi beras nasional saat ini mengalami surplus 110 ribu ton. Karenanya tak diperlukan lagi impor beras. Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Prabowo Subianto juga meminta pemerintah agar menstabilkan harga beras dengan membeli gabah dan beras dari petani sebelum mengimpor beras.

Di hari yang sama harian bisnis terkemuka Bisnis Indonesia terlihat gencar menunjukkan keberpihakannya kepada rencana impor beras. Di halaman empat koran ini edisi Rabu (6/9) memuat tak kurang tiga judul berita terkait rencana pemerintah melakukan impor beras, ditambah sebuah foto besar ukuran enam kolom memperlihatkan Dirut Perum Bulog Widjanarko Puspoyo sedang menjawab pertanyaan anggota Komisi IV DPR, di Jakarta.

Widjanarko menyebutkan Bulog bersedia menalangi dana kebutuhan impor menggunakan dana komersial perbankan dengan bunga 15%, sebagai alternatif sebelum cairnya dana APBN-P 2006.

Kehadiran  Widjanarko ke DPR seolah sekaligus bertugas pula untuk mengumumkan dan memastikan sikap resmi pemerintah, kalau Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu ternyata per tanggal 5 September sudah mengeluarkan SK Mendag yang memerintahkan Bulog untuk melakukan impor beras.

Kontroversi Tak Relevan?
Esoknya Kamis (7/9) Bisnis Indonesia hadir lagi dengan menulis judul berita seolah sebuah konklusi, yakni  “Perdebatan Soal Beras Tak Relevan Lagi”. Walau menggunakan kutipan dari Antara, kantor berita tertua itupun sesungguhnya terkesan sekadar ‘meminjam’ saja pernyataan dari Effendi Anwar, seorang pakar pertanian dari IPB.

Bisnis Indonesia menulis kontroversi masalah impor beras sudah tidak relevan lagi diperdebatkan, dan hanya akan buang-buang waktu. Karena kunci dari persoalan saat ini adalah peningkatan petani sehingga mereka mempunyai akses untuk memenuhi kebutuhan pangan.

Dalam judul lain Bisnis Indonesia menurunkan berita perkembangan proses tender impor beras yang dilakukan Bulog selama tiga pekan, yakni membuka pengambilan dokumen tender selama lima hari, dan diikuti masa penawaran selama dua minggu. Demikian pula pembentukan Komite Pengawas (Oversight Committee) yang anggotanya  terdiri dari Wakil Depdag, Deptan, Kementerian BUMN, HKTI, kontak tani, nelayan andalan hingga Induk Koperasi Petani.

Akan tetapi bersamaan dengan kemunculan berita Bisnis Indonesia ini, berita koran terbesar di tanah air Kompas di halaman muka justru memunculkan berita berjudul “Berbagai Daerah Tolak Beras Impor”. Berita ini masih disertai sebuah foto berwarna mempertunjukkan seorang buruh panggul yang sedang menurunkan beras asal Cilamaya, Karawang, Jawa Barat di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta, Rabu (6/9).

Kompas juga menurunkan berita pendapat dari banyak tokoh yang memberikan reaksi atas rencana pemerintah mengimpor beras. Seperti, dari Ketua MPR Hidayat Nurwahid, sejumlah gubernur yang menolak beras impor masuk ke daerahnya yang surplus beras, para Bupati di pulau Jawa, Ketua Umum DPP PPP Hamzah Haz, Ketua Umum PB PMII Hery Haryanto, Ketua Umum GMKI Kenly M Poluan, hingga anggota DPR dari F-PDIP Aria Bimo Trihastono dan Ketua Fraksi PPP DPR Endin AJ Soefihara. Bersama Kompas, harian ekonomi Investor Daily termasuk media yang juga kritis menanggapi rencana impor beras.

Isu impor beras tetap menggelinding walau dalam tensi yang naik-turun. Bisnis Indonesia edisi Rabu (13/9) menurunkan tulisan “Waspada, Konsumsi Beras Dunia Terus Naik”. Tulisan ini menggambarkan peta pertambahan konsumsi beras dunia di berbagai negara antara tahun 1999/2000 hingga 2002/2003.

Koran itu mengutip data dari sumber USA Rice Federation. Disebutkan, lonjakan permintaan beras dunia sulit dibendung sebab beriringan dengan pertumbuhan penduduk yang terus naik, terutama di China, India, Indonesia, dan AS.

Koran Bisnis Indonesia yang begitu rajin mengikuti perkembangan isu impor beras, seperti dengan menurunkan tiga judul berita di halaman 4, di halaman opini rubrik verbatim sempat pula menuliskan kutipan pernyataan anggota DPR dari F-PAN, Tamsil Linrung soal data produksi beras. Tamsil mengatakan, “Jangan lagi pemerintah  berpijak pada data yang keliru.”

Tamsil dan Bisnis Indonesia agaknya sudah sangat setuju dengan impor beras sehingga seolah memberi excuse kepada pemerintah yang dikesankan menggunakan data produksi beras yang tak akurat.

Semakin Dikritisi
Bisnis Indonesia secara detil terus mengikuti semua proses yang terjadi di Bulog terkait rencana tender impor beras. Berbeda dengan Kompas yang justru semakin tampil kritis. Kompas secara normatif tetap tampil dengan perkembangan berita terbaru soal tender impor beras, sama seperti koran-koran lainnya yang tak juga berani menunjukkan kekritisan atau keberpihakan secara nyata.

Tetapi bersamaan dengan sikap normatifnya itu Kompas memboncengkan sikap kritisnya ala orang cerdas. Misalnya, dengan mengutip pernyataan Mentan Anton Apriantono yang mengatakan bahwa Deptan hanya bertanggungjawab dalam memproduksi sektor pangan, seperti beras. Yang terpenting adalah harga gabah tetap bisa dipertahankan atau justru semakin ditingkatkan.

Kompas juga mengutip  pernyataan Ketua Dewan Pertimbangan HKTI, Siswono Yudo Husodo saat meluncurkan buku “Revitalisasi dan Dialog Peradaban” di Kampus UI, Depok. Pak Sis mengungkapkan betapa generasi muda sudah semakin enggan menjadi petani. Sebab stereotip petani di Indonesia sudah tergolong masyarakat miskin, pendapatannya tidak menjanjikan kesejahteraan, bahkan sudah tidak sesuai dengan tuntutan jaman.

“Kalau kita mau mendorong kemajuan pertanian bagi generasi yang terdidik, skala usaha pertanian harus ditingkatkan. Tidak bisa lagi mereka dibiarkan bertani seperti di Jawa, hanya menggarap lahan rata-rata 0,3 hektar,” tutur Siswono.

Sejak edisi Kamis (14/9) Kompas mulai menggeser isu beras impor dari domain berita ekonomi menjadi berita politik dan hukum. Kali ini Kompas menurunkan berita “17 Anggota F-PDIP Ajukan Interpelasi Beras”.

Interpelasi beras impor yang muncul untuk keduakalinya ini adalah untuk mempertanyakan kebijakan impor, karena produksi beras saat ini justru surplus.
“Menteri Pertanian pernah mengatakan produksi beras kita saat ini surplus, tapi kenapa harus impor, seharusnya justru ekspor,” kata Hasto Kristiyanto, salah satu pengusul interpelasi saat diterima Wakil Ketua DPR Zaenal Ma’arif, Rabu (13/9).

Kompas menurunkan alasan F-PDIP mengajukan interpelasi dengan mengacu kepada Pidato Kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di DPR pada 16 Agustus 2005, yang diikuti penyampaian Nota Keuangan APBN 2006.

Presiden ketika itu menyatakan dengan tegas bahwa, pertama, jantung pemecahan masalah pengangguran dan kemiskinan terletak pada tiga sektor utama, yaitu pertanian, perikanan, dan kehutanan; kedua, kebijakan larangan impor beras merupakan kebijakan penting dalam rangka melaksanakan revitalisasi pertanian; dan ketiga, Presiden mengakui dampak positif atas kebijakan larangan impor beras yang telah mendorong minat produksi.

“Dengan demikian, kebijakan impor beras tersebut sebagai bukti tidak adanya konsistensi jajaran kabinet dengan arah dan kebijakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan yang digariskan oleh Presiden,” ucap Mardjono, yang membacakan surat usul interpelasi.

Zaenal Ma’arif yang secara simbolis menerima caping (topi terbuat dari rotan yang biasa digunakan petani) dari Aria Bima, juga pengusul, bertuliskan “DPR Tolak Impor Beras”, berjanji akan meneruskan usulan interpelasi ke Rapat Badan Musyawarah hari Selasa (19/9).

“Saya yakin F-PDIP tidak sendirian. Saya juga sudah dengar-dengar ada gubernur dan bupati yang akan datang ke DPR untuk menyatakan protes dan tidak bersedia tempatnya menerima beras impor,” kata Zaenal.

Aroma permainan kekuasaan atau power game agaknya akan banyak mewarnai perjalanan lanjutan isu impor beras. Terbukti dalam terbitan Jumat (15/9), Kompas menulis “Demokrat Galang Fraksi di DPR Cegah Interpelasi”.

Tanggapan terhadap manuver partai yang didirikan Susilo Bambang Yudhoyono, di mana semua fraksi di DPR kecuali F-PDIP menyampaikan ada nuansa menolak beras impor, justru disampaikan secara kritis oleh Wakil Sekjen Partai Golkar Priyo Budi Santoso. Priyo dengan tegas menyebutkan kali ini fraksinya tidak akan begitu saja mendukung kebijakan pemerintah. Karena itu F-PG tidak akan begitu saja menghadang apa yang digagas F-PDIP.

“Kami tidak mau lagi dalam posisi otomatis setiap kebijakan pemerintah kami dukung,” ucap Priyo, seolah mengingatkan bagaimana Partai Golkar lewat Ketua Umum SOKSI, yang juga Ketua I Bidang OKK DPP Partai Golkar Syamsul Mu’arif pernah menggebrak soal posisi Golkar yang tak lagi ingin mendukung sepenuhnya pemerintahan. HT (Berita Indonesia 22)


Related Articles:

Beri Komentar


Kode keamanan Refresh

Biografi Bismar Siregar di TokohIndonesia.com
Biografi Haryono Suyono di TokohIndonesia.com
Biografi Kak Seto di TokohIndonesia.com
Biografi Jusuf Kalla di TokohIndonesia.com
Biografi Hatta Rajasa di TokohIndonesia.com