Majalah Berita Indonesia

Sunday, May 28th

Last update01:43:53 AM GMT

You are here Berita Hukum Tuntutan Bagi Dua Pemeras
Jual Buku Al-Zaytun Sumber Inspirasi
Kuis Tokoh Indonesia - TokohIndonesia.com

Tuntutan Bagi Dua Pemeras

E-mail Print PDF

Dua jaksa yang didakwa memeras mantan Dirut Jamsostek Ahmad Djunaidi dituntut dua tahun penjara ditambah denda Rp 550 juta subsider enam bulan kurungan.

AHMAD MERADANG: mengaku sudah menyuap jaksa Rp 550 juta.Meski telah ada bukti berupa catatan percakapan telepon seluler dengan Aan Hadi Gusnanto selaku penghubung Ahmad Djunaidi, juga buku tabungan Bank Central Asia yang didalamnya ada catatan uang masuk puluhan juta rupiah, kedua jaksa yang didakwa memeras mantan Dirut Jamsostek mengelak dari dakwaan.

Cecep Sunarto dan Burdju Roni, kedua terdakwa itu, menyatakan tidak pernah memeras Ahmad Djunaidi sebesar Rp 550 juta dalam perkara korupsi Jamsostek.

Seperti dilaporkan Koran Tempo, 18 Januari 2007, kedua jaksa tersebut bahkan mengaku tidak pernah mengenal dan menerima uang dari Aan Hadi Gusnanto. Padahal dalam kesaksiannya di persidangan, Aan mengaku menjadi kurir Ahmad Djunaidi untuk memberikan uang Rp 550 juta kepada kedua jaksa tersebut.

Dalam persidangan, barang bukti berupa buku tabungan BCA atas nama Cecep Sunarto membuktikan ada aliran dana masuk Rp 15 juta pada Oktober 2005, Rp 25 juta pada Oktober 2005 dan Rp 63 juta pada Desember 2005.

Di sisi lain, kedua terdakwa mengaku hanya satu kali bertemu dengan Ahmad Djunaidi di Rutan Kejaksaan Agung saat memberikan surat dakwaan dan penetapan hari sidang.

Harian Republika dalam hari yang sama mengutip bantahan lain dari kedua terdakwa. Keduanya menampik pernah ditanya secara berbisik oleh Ahmad Djunaidi di PN Jakarta Selatan, apakah uang melalui Aan sudah diterima.

Dengan tegas, Burdju Roni bahkan mengatakan bahwa Ahmad Djunaidi dan Aan telah berbohong. Mengenai catatan percakapan telepon selulernya dengan Ahmad Djunaidi yang menggunakan operator Telkomsel dan Mobile-8, Burdju mengatakan salah satu dari dua telepon selulernya kerap ditinggal di kantor ketika mengikuti persidangan, dan dititipkan pada ajudan tak resminya bernama Haris.

Haris, yang juga diajukan sebagai saksi dalam perkara ini, diizinkan mengangkat telepon masuk dan menghubungi telepon-telepon tak terjawab di telepon seluler itu.

Burdju juga mempersoalkan seorang saksi yang tidak terkonfrontasi dengannya saat pemeriksaan dilakukan Jaksa Agung Muda Pengawasan.

Terkuaknya kasus ini berawal dari pengakuan Ahmad Djunaidi sendiri. Dia terbukti merugikan negara Rp 133,250 miliar dan divonis penjara 8 tahun oleh PN Jakarta Selatan. Akibat putusan itu, Ahmad meradang di persidangan dan mengaku telah menyerahkan dana Rp 550 juta kepada jaksa penuntut umum untuk ‘membantu’ perkara.

Akhirnya, pada sidang Senin 29/1, kedua tersangka dituntut dua tahun penjara ditambah denda Rp 550 juta subsider enam bulan kurungan. Menurut jaksa, penyerahan uang Rp 550 juta dari saksi Ahmad Djunaidi kepada keduanya melalui saksi Aan Hadie Gusnantho telah terbukti.  "Dengan demikian, unsur menerima hadiah atau janji telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan tidak perlu dibuktikan lagi," kata jaksa.

Dalam dakwaan yang kedua ini, Cecep dan Burdju didakwa menerima hadiah atau janji yang diberikan karena kekuasaan dan kewenangannya sebagai anggota tim jaksa penuntut umum perkara korupsi PT Jamsostek dengan terdakwa Ahmad Djunaidi. Dakwaan kedua ini dibuat karena dalam dakwaan ke satu sebelumnya, unsur "memaksa" seperti disyaratkan dalam dakwaan itu tidak ditemukan. Dakwaan ke satu tersebut menyebut Cecep dan Burdju menyalahgunakan kekuasaan memaksa Ahmad Djunaidi (mantan Dirut PT Jamsostek) menyerahkan uang Rp 550 juta pada November-Desember 2005.RH (Berita Indonesia 31)


Rumah Bimbingan Bukan Penjara
Menambah jumlah penjara anak dianggap bertentangan dengan UU Perlindungan Anak.
Komisi Nasional Perlindungan Anak menyatakan tidak setuju pada rencana pemerintah menambah jumlah penjara anak. Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Perlindungan Anak Arist Merdeka Sirait, mengatakan alasan pemerintah untuk menambah jumlah penjara anak karena selama ini narapidana anak-anak masih ditempatkan dengan orang dewasa. Hal itu cukup masuk akal, namun tidak memperhatikan hak anak.

Penambahan jumlah penjara anak bukan solusi terbaik bagi anak yang menghadapi masalah hukum. Hal itu bertentangan dengan UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 16 UU itu, disebutkan bahwa pemenjaraan terhadap anak hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Peraturan minimum standar Persatuan Bangsa-Bangsa tentang peradilan remaja yang dikenal sebagai Beijing Rules juga dengan tegas menyatakan bahwa penempatan anak pada lembaga pemasyarakatan adalah pilihan terakhir.

Badan PBB untuk anak-anak, UNICEF, juga menyayangkan rencana pemerintah tersebut. Santi Kusumaningrum, Pelaksana Program Keadilan untuk Anak dan Reformasi Hukum UNICEF berpendapat, berdasarkan data UNICEF pada 2005, jumlah anak yang dipidana di seluruh Indonesia 3.110 jiwa. Dari jumlah itu, 57 persen atau sekitar 1.773 orang ditempatkan bersama orang dewasa di lembaga pemasyarakatan.

Karena itu, sebenarnya UNICEF bisa memaklumi rencana penambahan jumlah penjara anak itu, karena dilihat dari problem di lapangan, hal itu menjadi solusinya.RH (Berita Indonesia 31)


Related Articles:

Beri Komentar


Kode keamanan Refresh

Biografi Bismar Siregar di TokohIndonesia.com
Biografi Haryono Suyono di TokohIndonesia.com
Biografi Kak Seto di TokohIndonesia.com
Biografi Jusuf Kalla di TokohIndonesia.com
Biografi Hatta Rajasa di TokohIndonesia.com