Majalah Berita Indonesia

Sunday, May 28th

Last update01:43:53 AM GMT

You are here Berita Hukum Brankas yang Dipertanyakan
Jual Buku Al-Zaytun Sumber Inspirasi
Kuis Tokoh Indonesia - TokohIndonesia.com

Brankas yang Dipertanyakan

E-mail Print PDF

KPK dan BPK harus melakukan penyelidikan dan audit investigasi terhadap raibnya sejumlah uang pengganti dalam perkara korupsi yang seharusnya disimpan kejaksaan.

Masalah uang pengganti di Kejaksaan Agung membuat Jaksa Agung Hendarman Supandji sedikit gerah. Pasalnya, di akhir masa jabatannya sebagai Ketua Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Timtas Tipikor) selama dua tahun, dia mengklaim KPK telah berhasil mengamankan uang negara sebesar Rp 3,95 triliun. Faktanya, dalam sebuah diskusi di Jakarta, anggota Komisi XI DPR Dradjad Wibowo mempertanyakan klaim itu, karena hasil pengecekannya dalam laporan Menteri Keuangan tidak ada pengembalian uang sejumlah tersebut dari Timtas Tipikor. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Kemas Yahya Rahman, dengan tegas membantah ketidakjelasan uang pengganti di institusinya

Hendarman lantas mengklarifikasi, Timtas Tipikor baru menyetor Rp 18 miliar ke kas negara. Pertanyaan pun muncul, di mana sisanya?

Awal Agustus lalu, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Anwar Nasution mengungkit adanya uang pengganti yang terkumpul selama 17 tahun di rekening Kejaksaan Agung. Jumlahnya Rp 6,9 triliun. Dana yang tersimpan dalam sejumlah rekening itu pada 2006 disetorkan ke Kas Negara senilai Rp 3 triliun. Tahun 2008, BPK akan melakukan audit investigasi khusus itu agar lebih jelas.

Majalah Trust edisi 20-26 Agustus 2007, mengutip bantahan pihak Kejagung. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kemas Yahya Rahman dengan tegas membantah ketidakjelasan uang pengganti di institusinya. Seandainya ada uang di Kejaksaan, itu adalah uang rampasan. Itupun dengan catatan jika belum dilakukan eksekusi. Kalau sudah dieksekusi, Kejaksaan akan menyerahkannya juga ke Kantor Kas Negara.

Meski demikian, Kemas mengakui bisa saja muncul masalah dalam pengelolaan uang yang terkait dengan perkara. Rupanya, menurut Kemas, ada beberapa pihak di jajaran Kejaksaan yang menyimpan uang tersebut di rekening. Karena dalam rekening uang itu akan berbunga. Saat ini hal itu tengah diperiksa oleh bagian pengawasan Kejagung.

Apa yang menjadi dugaan Kemas agak berbeda dengan penjelasan Wakil Jaksa Agung Muchtar Arifin. Menurutnya, Kejagung tidak menyimpan uang pengganti korupsi dalam suatu rekening di bank yang dibungakan. Adanya jumlah yang belum dikembalikan ke kas negara lantaran masih banyak uang pengganti yang belum tertagih. “Kejaksaan menyimpan dan membungakan uang pengganti, itu tidak benar,” ujar Wakil Jaksa Agung, Muchtar Arifin, seperti dikutip Republika (26/8).

Soal uang pengganti korupsi yang belum tertagih, Muchtar menjelaskan, jumlahnya sangat signifikan. Muchtar mencontohkan, ada terpidana korupsi yang tidak mampu membayar seperti Dicky Iskandar Dinata (kasus Bank Duta —Red), jumlahnya mencapai Rp 811 miliar. Selain tidak mampu membayar, ada koruptor yang melarikan diri dan belum membayar uang pengganti seperti Sudjiono Timan dan Bambang Sutrisno.

Harus Dijelaskan
Muchtar mengatakan Kejakgung mempunyai sistem untuk mengelola keuangan negara. Sistem itu adalah sistem pengelolaan keuangan perkara seperti barang sitaan, uang sitaan, hingga uang pengganti korupsi. Menurut Muchtar, setiap bendahara kejaksaan hanya boleh menyimpan uang hasil perkara tidak lebih dari 1x 24 jam. Jika ada jaksa yang memiliki rekening pribadi dan difungsikan untuk menyimpan uang pengganti, Muchtar menjamin, pihaknya akan memberikan sanksi pemecatan hingga diajukan ke pengadilan.

Sinar Harapan (25/8), melaporkan bahwa menurut Tim Penertiban Rekening Departemen Keuangan, pihak Kejaksaan belum bisa menunjukkan di mana rekening-rekening uang pengganti dan uang sitaan dari kasus korupsi disimpan.

“Hasil terakhir pertemuan Tim dengan jajaran Kejaksaan memang belum mendapatkan informasi pasti. Ternyata, tim dari Kejaksaan belum bisa menjelaskan ke rekening mana uang pengganti itu dan uang sitaan disimpan,” papar Dirjen Perbendaharaan Negara Departemen Keuangan Herry Purnomo kepada harian tersebut.

Di sisi lain, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Didi Widayadi, mengharapkan Kejakgung lebih proaktif dan lebih transparan tentang jumlah dana pengganti dan ganti rugi sejumlah kasus korupsi. “BPKP sebagai auditor Presiden bisa dimintai bantuan untuk melakukan audit terhadap dana pengganti dan ganti rugi di Kejaksaan Agung,” kata Didi seperti dikutip Republika (26/8). Dia mengatakan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Kejakgung tentang dana pengganti, ganti rugi, atau dana titipan lainnya.

Media Indonesia (14/8), dalam editorialnya menyarankan Kejaksaan Agung lebih terbuka soal uang sitaan dan barang jaminan. Dengan demikian, publik semakin percaya bahwa Kejaksaan Agung tidak saja berburu di luar, tetapi juga di dalam kandang sendiri.

Ini momentum bagi Jaksa Agung Hendarman Supandji membuktikan bahwa di era kepemimpinannya sekarang ini, Kejaksaan Agung lebih serius membersihkan sapu sebelum dipakai untuk menyapu lantai yang kotor. RH (BI 46)


Related Articles:

Beri Komentar


Kode keamanan Refresh

Biografi Bismar Siregar di TokohIndonesia.com
Biografi Haryono Suyono di TokohIndonesia.com
Biografi Kak Seto di TokohIndonesia.com
Biografi Jusuf Kalla di TokohIndonesia.com
Biografi Hatta Rajasa di TokohIndonesia.com