Majalah Berita Indonesia

Saturday, Apr 29th

Last update01:43:53 AM GMT

You are here Berita Hukum Pak Menteri yang Dinanti
Jual Buku Al-Zaytun Sumber Inspirasi
Kuis Tokoh Indonesia - TokohIndonesia.com

Pak Menteri yang Dinanti

E-mail Print PDF

 Hamid AwaluddinHamid Awaluddin sampai kini berstatus saksi. KPK dianggap tebang pilih. Kasus dugaan korupsi di Komisi Pemilihan Umum (KPU) terus berlanjut.Hamid Awaluddin, mantan anggota KPU yang kini menjabat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM), Dipanggil KPK untuk diperiksa (13/3).

Kelihatannya KPK tidak mau mengejar bola untuk segera memproses pengadaan kotak suara yang melibatkan dua saksi dalam pengadaan kotak suara hasil Pemilu tahun 2004 lalu. Mereka hanya menunggu hasil dari tim penyidik, apakah ada alat bukti untuk merubah status Hamid dari saksi menjadi tersangka bisa saja terjadi dengan alat bukti kuat yang bisa dipertanggungjawabkan yang kini ditunggu pihak KPK. “Ya saat ini dia tetap menjadi saksi. Kalau ada yang tanya apakah bisa jadi tersangka, ya kita lihat dulu apakah ada alat bukti lainnya,” jelas Tumpak, Wakil Ketua KPK.

Padahal, anggota Komisi III DPR RI Trimedya Panjaitan berpendapat, pengakuan Daan Dimara saat diperiksa sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan segel surat suara di KPK, harus ditindak lanjuti oleh KPK. “Memang ada kesan KPK tidak serius menangani Hamid dan Chusnul Mar’iyah. Saya sangat berharap KPK tidak tebang pilih dalam hal ini,” harap Trimedya.

Hal senada juga datang dari Guru Besar Hukum Pidana Universitas Padjajaran Romly Atmasasmita, yang sempat mempertanyakan alasan KPK belum memeriksa Hamid dan Chusnul. “Pak Tumpak mengatakan sedang dalam penyelidikan. Hanya dalam pemikiran saya, ketuanya sudah ditahan, seharusnya anggota KPU lainnya juga,” jelas mantan penyeleksi pimpinan KPK itu.

Sementara itu, Koran Tempo, 2 Maret 2006 juga menurunkan judul “Pemanggilan Hamid KPK Belum Temukan Indikasi”. Menurut Ketua KPK Taufiequracman Ruki, sejauh ini belum ada indikasi keterlibatan Hamid dalam kasus korupsi di KPU. “Tidak bisa karena dia anggota KPU, lalu dia tidak bisa tersangkut,” katanya.

Alasan KPK yang menunggu hasil penyelidik atas keterlibatan Hamid dan Chusnul tentang korupsi ini tidak perlu ditunggu. Kalangan Dewan tidak satu suara atas sikap KPK yang menunggu hasil tim penyidik. “Sepanjang yang kami tahu, kewenangan yang ada pada dua orang itu terkait dengan proses pengadaan (barang untuk kebutuhan Pemilu),” kata Wakil Ketua Komisi Hukum DPR, Mulfachri Harapah. Mulfachri berharap KPK bertindak benar-benar berdasarkan fakta hukum dan bukan pesanan pihak tertentu”.AM,RH (Berita Indonesia 10)***


Kamar Baru di Sukamiskin
Lapas Cipinang penuh. Beberapa narapidana kasus korupsi dipindahkan sementara.
Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cipinang penuh bukan berita baru lagi. Bangunan penjara itu kini tengah direnovasi besar-besaran dan akan ditambah bangunan baru untuk menambah kapasitasnya. Berkaitan dengan itu, maka sejumlah penghuninya akan dititipkan sementara ke lapas-lapas yang lain.

 

Maka, sebenarnya tidak mengherankan jika Probosutedjo, Abdullah Puteh dan John Hamenda – ketiganya terpidana kasus korupsi – dipindahkan ke Lapas Sukamiskin, Bandung. Berbagai media memuat berita ini.–Koran Tempo, 4 Maret 2006 bahkan menjadikannya headline dengan judul “Tiga Koruptor Pindah Penjara”.

Mereka bertiga dibagi menjadi tiga blok yaitu Probosutedjo (76) berada di Blok Timur Atas No. 38, Abdullah Puteh (58) berada di Blok Barat Atas No. 25 dan John Hamenda (48) berada di Blok Timur (Kuningan) No.3.

Lapas Sukamiskin sesungguhnya bangunan yang memiliki tempat dalam catatan sejarah bangsa, karena di penjara inilah Presiden Pertama RI Soekarno pernah ditahan dan menghasilkan berbagai buah pikirannya. Lapas ini dibangun pemerintah Belanda mulai 1918 – 1924, bentuknya mirip kincir angin jika dilihat dari atas.

Direktur Pengamanan Ditjen Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM, Djoko Mardjo menambahkan, tahanan di Blok 3H Lapas Cipinang akan dipindahkan secara bertahap ke sejumlah Lapas sehingga proses pembangunan untuk menambah kapasitas Lapas Cipinang dapat dilaksanakan setelah sebelumnya pembangunan gedung baru di sebelah Timur bangunan lama yang sudah dimulai sejak 2001 akan selesai pada April 2006. “Terpidana lainnya juga akan menyusul dipindahkan seperti Rahardi Ramelan. Mengenai lokasi Lapasnya, kita lihat mana yang kosong dan dapat menampung,” jelasnya seperti dikutip Republika, 4 Maret 2006.

Ia menambahkan, pemindahan itu dilakukan untuk mempercepat renovasi besar-besaran Lapas Cipinang. “Kalau renovasi selesai, (mereka) tentu akan dikembalikan ke Cipinang. Terpidana lain yang akan dititipkan di sejumlah Lapas, baik di Sukamiskin atau Lapas di Jawa Barat, Banten maupun di Jawa Tengah. Di Bandung, selain di Lapas Sukamiskin, para terpidana akan ditempatkan di Lapas Soekarno-Hatta”.

Sementara itu, menurut catatan Indo Pos, 4 Maret 2006, di Lapas Cipinang yang masih menunggu giliran untuk dipindahkan ke Lapas lain ialah ada Beddu Amang (kasus ruislag Bulog PT Goro Batara Sakti), Rahardi Ramelan (kasus Bulog II), Hendrawan Haryono (kasus BLBI Bank Aspac), Adrian H. Waworuntu (kasus pembobolan Bank BNI) dan Paul Sutopo (kasus korupsi BLBI).AM,RH (Berita Indonesia 10)***


Related Articles:

Beri Komentar


Kode keamanan Refresh

Biografi Bismar Siregar di TokohIndonesia.com
Biografi Haryono Suyono di TokohIndonesia.com
Biografi Kak Seto di TokohIndonesia.com
Biografi Jusuf Kalla di TokohIndonesia.com
Biografi Hatta Rajasa di TokohIndonesia.com