Majalah Berita Indonesia

Dari dua kebutuhan penting, mana yang harus jadi prioritas; kesejahteraan prajurit atau pembaruan sistem persenjataan. Soalnya, untuk kedua keperluan tersebut pemerintah hanya mengalokasikan anggaran yang terbatas. Terik matahari terasa memanggang meskipun jarum jam masih berada di angka 10.00 WIB. Satuan dari tiga angkatan darat, laut dan udara—berbaris menantang matahari, menghadap Markas Besar TNI Cilangkap. Upacara peringatan ulang tahun TNI ke 61, tanggal 5 Oktober lalu, cukup bersahaja, ditandai pemeriksaan barisan oleh Presiden/Panglima Tertinggi TNI Jenderal (Pur) Susilo Bambang Yudhoyono. Mengenakan peci dan stelan jas warna gelap, Presiden berdiri dalam sebuah jeep terbuka yang membawanya keliling lapangan upacara. Hari itu tidak ada defile, tidak ada atraksi udara oleh jet-jet tempur. Yang tampak istimewa pada upacara tersebut, mungkin kehadiran 850 anggota Pasukan Garuda XXIII-A yang akan segera berangkat ke Libanon untuk bergabung dengan pasukan pemelihara perdamaian PBB.

“TNI harus terus membangun dan meningkatkan posturnya agar benar-benar mampu mengemban tugas dengan baik,” pesan Presiden SBY kepada para prajurit dalam pidato singkatnya pada upacara tersebut.

Kata Presiden SBY, sesuai amanat konstitusi, TNI mengemban tugas mempertahankan, melindungi dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Modernisasi dan peningkatan kekuatan minimal TNI, sejalan dengan strategi dan kebijakan dasar pertahanan, dilakukan secara bertahap didasarkan pada kemampuan keuangan negara. Kekuatan minimal esensial ini mencakup matra darat, laut dan udara. Presiden menghendaki TNI mampu melaksanakan tugas nyata di lapangan, terutama di dalam menangkal keadaan tidak menentu dan berbagai bentuk ancaman.

Di tengah hadangan keterbatasan anggaran, Presiden SBY masih merasa bangga dan optimis bahwa TNI akan mampu menjadi tentara profesional, modern, dapat diandalkan dan tidak kalah dibandingkan dengan tentara negara manapun. Menurut Presiden, negara sesuai dengan kemampuan anggaran, akan terus meningkatkan kesejahteraan prajurit dan keluarganya.

Maksudnya supaya prajurit berkonsentrasi penuh dan tetap dalam ketahanan moral yang tinggi serta siap menjalani tugas mereka yang penuh risiko dan tantangan. Peningkatan kesejahteraan prajurit, kata Presiden, akan diupayakan sejajar dengan kesejahteraan pegawai negeri sipil, guru dan abdi negara lainnya. Presiden juga meminta TNI membangun kemampuan industri persenjataan nasional untuk memperkokoh kemandirian.

“Modernisasi dan membangun kekuatan persenjataan harus mendayagunakan industri persenjataan nasional, seperti Pindad dan PAL,” kata Presiden.

Meskipun menghadapi kendala keterbatasan anggaran, Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto bertekad untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan prajurit dan memenuhi kebutuhan Alutsista. “Tidak ada alasan untuk mengeluh. Kita harus tetap buktikan kepada rakyat, memberikan yang terbaik,” kata Marsekal Djoko di Cilangkap, usai upacara tersebut. Djoko sadar bahwa dia harus menghadapi realitas dan tantangan yang tidak ringan.

Mantan Kasum TNI Letjen (Pur) Djamari Chaniago mengakui bahwa kemampuan militer Indonesia lemah sejak dulu. Menurut Djamari tugas Panglima untuk membangun kekuatan TNI sangat berat. Penyebabnya, selain faktor global, faktor internal lebih dominan. Di era Orde Baru, TNI menjadi alat kekuasaan dan kekuatan politik. Juga terbatasnya kemampuan negara untuk membangun kekuatan militer yang kuat.

Pengamat militer Andi Widjajanto dari UI, melihat minimnya anggaran TNI sebagai penghambat utama reformasi pertahanan TNI. “Lebih baik perbaiki dulu kesejahteraan prajurit, kemudian perkuat persenjataan,” kata Andi.

Ditilik dari anggaran yang tersedia, memang tidak cukup untuk memenuhi semua kebutuhan TNI. Alokasi anggaran TNI saat ini sekitar 62% dari dana yang dibutuhkan—Rp 45 triliun—atau hanya Rp 28,2 triliun. Anggaran sejumlah itu terbagi—Rp 11,9 triliun untuk TNI-AD, Rp 4,3 triliun untuk Mabes TNI, Rp 4,7 triliun untuk TNI-AL dan Rp 3,6 triliun untuk TNI-AU. Sedangkan Departemen Pertahanan memperoleh alokasi anggaran Rp 6,5 triliun. Tahun anggaran 2007, diusulkan dana sebesar Rp 31,3 triliun, atau naik sekitar Rp 3,1 triliun.

Menurut Andi, pemerintah menghadapi dilema, di satu pihak menginginkan TNI yang profesional. Di lain pihak anggaran yang tersedia tidak mencukupi kebutuhan, dan TNI tidak lagi diperkenankan melakukan kegiatan bisnis.

Tiga Prioritas
Marsekal Djoko Suyanto di tengah kendala anggaran, menetapkan tiga program utama; (1) Mencukupi kebutuhan alat utama sistem persenjataan (Alutsista). (2) Meningkatkan kesejahteraan prajurit. (3) Melanjutkan reformasi internal TNI.

Alutsista yang dimiliki TNI sekarang, baik di Angkatan Darat, Laut maupun Udara sudah jauh ketinggalan zaman. Sejak meletupnya krisis ekonomi akhir tahun 1997, hampir tidak ada pembaruan Alutsista. Sedangkan kesejahteraan prajurit baru bisa diwujudkan secara normatif; seperti menepati pembayaran gaji beserta tunjangan-tunjangan.

Dalam hal reformasi dalam tubuh TNI, menurut Djoko Suyanto, merupakan sebuah proses yang terus berjalan. Dia mempertanyakan pernyataan yang menyebutkan reformasi TNI gagal. “Mereka melihatnya dari mana?” kata Djoko Suyanto dalam nada tanya. Marsekal Djoko Suyanto mengatakan, reformasi pada hal yang paling sensitif, bisnis TNI, berjalan mulus. Semua bisnis TNI sudah diserahkan ke Dephan dan Kantor Menteri BUMN. Dan sekarang dikelola oleh Departemen Pertahanan dan Meneg BUMN.

“Kalau prosesnya belum selesai itu bukan lagi tanggung jawab TNI,” kata Marsekal Djoko Suyanto. SB,SH (Berita Indonesia 24)