Percepatan pembangunan infrastruktur yang didengungkan pemerintah saat ini ibarat auman singa yang hendak menerkam mangsa. Namun, segera kehabisan tenaga sehingga mangsa pun tidak mudah dikejar. Demikianlah pembangunan infrastruktur di Indonesia yang membutuhkan dana sangat besar. Investor yang diharapkan bisa membantu, namun ternyata banyak juga yang kekurangan dana. Pemerintah diharapkan menolak investor yang disinyalir hanya sebagai broker.
Terkait keterbatasan dana dalam upaya percepatan pembangunan infrastruktur ini, pemerintah mencari solusi lain dengan mengundang investor. Untuk itu, Indonesia harus bermitra melalui Public Private Partnership (PPP), dan untuk tahun 2009 ini menawarkan proyek pembangunan infrastruktur kepada swasta senilai US$ 82 miliar yang dibagi dalam tiga kelompok.
Ketiga kelompok itu adalah, pertama: Proyek yang merupakan infrastruktur paling siap ditenderkan (Ready for Tender Project). Untuk tahun 2009, klasifikasi ini ada sebanyak 1 (satu) unit. Kedua: Proyek infrastruktur prioritas (Prioritas Project), yakni proyek infrastruktur yang sudah memasuki tahap persiapan dokumen untuk dilelang, sebanyak 20 unit. Ketiga: Proyek infrastruktur potensial (Potential project) yakni proyek yang sudah diputuskan Menteri/Kepala Daerah untuk siap dilakukan kerjasama pembangunan dan pengelolaannya dengan pihak swasta, klasifikasi ini sebanyak 61 unit.
Proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang ditawarkan tersebut merupakan usulan departemen dan pemerintah daerah setelah dievaluasi dan diverifikasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Sehubungan dengan proyek yang ditawarkan dan diharapkan akan diminati investor, pemerintah telah menyiapkan tiga insentif berupa jaminan pemerintah atas risiko kebijakan (policy risk) terutama bidang politik, risiko kinerja proyek (performance risk) dan risiko permintaan (demand risk).
Disampaikan Bappenas, untuk pembangunan proyek-proyek tersebut terlebih dahulu akan dilakukan penjajakan pasar sebelum ditenderkan. Adapun proyek-proyek tersebut meliputi pembangunan jalan tol, transportasi, penyediaan sarana air, telekomunikasi, kelistrikan, serta minyak bumi dan gas. Untuk sarana transportasi, meliputi transportasi darat, laut, udara dan perkeretaapian.
Deputi bidang Sarana dan Prasarana Bappenas, Dedy S. Priatna menyebutkan, kebutuhan pendanaan infrastruktur untuk periode 2010-2014 bersumber dari swasta sebesar Rp978 triliun (69%), sedangkan sisanya Rp451 triliun (31%) berasal dari pemerintah. Namun pemerintah menggarisbawahi, agar pihak swasta jangan lagi main-main dengan tender yang ditawarkan, mengingat pengalaman masa lalu banyak pekerjaan yang dilakukan swasta menjadi mangkrak alias tidak dilanjutkan akibat tidak tersedianya dana.
Terkait dengan hal ini, tanggal 31 Maret 2008 lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta kepada para pelaku usaha agar bersikap fair. Presiden mengatakan, agar pengusaha tidak main-main, karena pemerintah telah serius menciptakan iklim usaha. “Saya minta sekali lagi, jangan ada dusta di antara kita. Pemerintah kurang bagus, saya akan bikin bagus. All-out, segala tenaga. Harapan saya, teman dunia usaha juga begitu, melakukan langkah imbangan yang sama,” tegas SBY dalam acara Rapimnas Kadin saat itu.
SBY menyampaikan contoh, pengusaha yang meminta ijin pembangunan jalan tol dengan serius. Keseriusan investor telah mendorong pemerintah memberikan ijin. Namun kenyataannya, pengusaha itu tidak melaksanakan sesuai dengan komitmen. Pembangunan jalan tol tersebut tidak dilaksanakan. Padahal Pemerintah demikian serius menciptakan iklim usaha kondusif di bidang perizinan dan pelayanan masyarakat.
“Saya tidak akan berhenti mereformasi birokrasi,” ucap SBY saat itu. “Awasi saya, awasi menteri saya, awasi gubernur, awasi bupati, walikota, dan jajaran pemerintahan,” tambah Presiden. Para menteri, kata SBY, harus mengembangkan kebijakan yang lebih kondusif bagi dunia usaha. Jika kultur yang kondusif sudah terwujud, kalangan swasta harus benar-benar menjalankannya.
Permasalahan ketidakseriusan tersebut hingga kini masih terjadi. Sebagai contoh, dalam pembangunan jalan tol. Nurdin Manurung selaku Kepala Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT) Departemen PU mengakui, bahwa ada beberapa investor yang memenangkan tender pembangunan jalan tol tahun 1990-an dinyatakan tidak memiliki cukup dana. Hal ini tentu sangat menghambat pembangunan jalan bebas hambatan tersebut.
Menteri PU Djoko Kirmanto mengatakan pula, bagi investor, pengusahaan jalan tol pada dasarnya harus layak secara finansial dan bankable yaitu: self financing, memberi return yang wajar pada investor, serta risiko terkendali dan memenuhi persyaratan perbankan.
Permasalahan dana yang menjadi kendala utama bagi pemenang tender, terjadi pada beberapa proyek jalan tol, antara lain proyek jalan tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu). Konstruksi jalan tol Becakayu yang mangkrak sejak 1998 akibat krisis ekonomi itu, pada Januari 2008 telah ditetapkan bahwa investor pemenang tender proyek jalan tol ini adalah PT Kresna Kusuma Dyandra Marga (PT-KKDM). Investor ini rencananya akan memulai konstruksi tol senilai investasi Rp 5,74 triliun ini pada Maret 2008.
Direktur Utama PT-KKDM, Moertomo Basoeki, bahkan mengatakan pembangunan jalan tol sepanjang 21 kilometer ini akan dibagi dua tahap. Tahap satu ruas Jakasampurna (Bekasi Barat) -Kampung Melayu sepanjang 11 km dan tahap dua ruas Jakasampurna - Duren Jaya (Bekasi Timur) sepanjang 10 km. Kresna dikabarkan memperoleh kredit senilai Rp 4,01 triliun dari sindikasi 14 bank dan satu perusahaan sekuritas.
Di tengah kegembiraan investor pemenang lelang usai pengumuman, Menteri PU Djoko Kirmanto memperingatkan agar investor jangan senang dulu sebelum bisa melaksanakan proyek tersebut. “Saya ingin bukti, dan kalian boleh bergembira jika dalam waktu dekat alat-alat berat sudah berada di sana untuk memulai pekerjaan,” ungkapnya.
Tanggal 16 Maret 2008, Kepala BPJT Nurdin Manurung meminta PT KKDM segera merealisasikan pembangunan jalan tol layang tersebut. Sebab sejak penandatanganan perjanjian, PT KKDM masih berkutat soal pembebasan tanah. “Investor seharusnya mulai melakukan konstruksi fisik di atas tanah yang telah dibebaskan,” kata Nurdin. Menurutnya, hal tersebut bisa dilakukan sambil menunggu pembebasan tanah di seksi yang lain.
Diterangkan Nurdin, tersendatnya pembebasan tanah di beberapa lokasi disebabkan ketidakmampuan investor menyediakan dana pembebasan. “Sangat mengecewakan, ada beberapa bidang tanah yang siap dibayarkan tapi badan usaha tidak siap membayar,” ujarnya.
Selain terkendala kemampuan membayar ganti rugi pembebasan lahan, Nurdin mengatakan KKDM juga kesulitan memenuhi permodalan guna mencairkan kredit sindikasi Rp 6,2 triliun. KKDM mendapat pembiayaan sindikasi perbankan pada 16 Januari silam. “Persyaratan pencairannya cukup banyak,” kata Nurdin. Pesyaratan itu antara lain, pencairan bisa dilakukan jika tanah dalam satu seksi telah dibebaskan seluruhnya. Selain itu, investor harus penuhi persyaratan administrasi perbankan.
Direktur KKDM, mengaku perusahaannya menunggu penyelesaian proses pembebasan lahan. “Pembebasan ini molor, kami harap bisa selesai dalam dua bulan,” katanya. Akhirnya, tanggal 22 Mei 2008 Kepala BPJT Nurdin Manurung menyampaikan pernyataan bahwa, Investor PT. KKDM mengalami kesulitan permodalan dalam pembangunan tol Becakayu dan mengambil keputusan untuk menyerah menggarap tol sepanjang 22 Km tersebut.
“KKDM sudah menyatakan sudah angkat tangan karena modal yang harus disediakan cukup besar dari total investasi Rp 6,2 triliun sedang equiti yang harus disediakan 2 triliun, ini tidak mudah,” ujar Nurdin.
Berkaca pada hal itu, BPJT akan memperketat persyaratan bagi pengikut tender pembangunan jalan tol, yakni mereka yang benar-benar mempunyai dana cukup. Untuk selanjutnya, Nurdin akan menindaklanjuti beberapa hal ini termasuk upaya-upaya agar pembangunan tol Becakayu tetap berlangsung termasuk menawarkan ke pihak Jasa Marga. Namun keputusan tersebut katanya, tergantung dari kesepakatan bisnis antara pihak KKDM dengan pihak Jasa Marga atau pun pihak investor lainnya. “Walaupun kami membuka peluang dengan siapa saja, termasuk Jasa Marga,” tambahnya. BPJT juga akan melakukan evaluasi mengenai kelayakan dari proyek tersebut mengingat investasi dari proyek itu cukup besar.
Perkara kesulitan pendanan proyek infrastruktur bukan hanya Tol Becakayu yang mangkrak. Proyek Monorel di kota Jakarta juga mengalami hal yang sama, permasalahan pendanaan. Jika hal ini terus terjadi, sangat pantas jika semua pihak kecewa. Untuk itu pemerintah harus segera melakukan tindakan agar kejadian serupa tidak terus berulang. Percepatan pembangunan infrastruktur bukan program main-main, tapi benar-benar sebagai amanah dari rakyat.
Ketegasannya adalah, tolak investor pembangunan jalan tol atau proyek infrastruktur lainnya yang menjadi pemenang tender namun ternyata hanya sebagai broker.
Untuk mengurangi risiko bisnis jalan tol, PT Jasa Marga telah melakukan terobosan untuk mengumpulkan modal kerja, yakni dengan cara menggaet penyertaan modal daerah. Sebagai contoh, pembangunan jalan tol Semarang-Solo. Untuk merealisasikannya adalah membentuk usaha patungan antara PT Jasa Marga dengan PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (PT Trans-Marga) dengan komposisi 60-40 persen. Saat ini sedang dicanangkan percepatan pembangunan jalan tol tahun 2005 – 2009 yang meliputi 1.642 km jalan tol di Pulau Jawa sedangkan di luar Pulau Jawa sepanjang 56 km dengan total kebutuhan investasi sekitar Rp. 94,5 trilyun.
Melihat perkembangan makro-ekonomi saat ini, terutama memperhatikan kecenderungan penurunan tingkat bunga, pembiayaan rupiah masih merupakan alternatif yang lebih baik. Sayangnya, partisipasi pembiayaan rupiah dalam pembangunan infrastruktur belum sebesar harapan. Dari total obligasi yang beredar per tanggal 9 Juli 2003 senilai Rp 31,4 triliun, porsi sektor infrastruktur masih kurang dari 20 persen. Sedangkan pada pembiayaan mata uang asing, walaupun biasanya berbunga lebih rendah, fluktuasi nilai tukar mata uang mengeliminasi keuntungan tersebut. DEN (Berita Indonesia 69)
| < Prev | Next > |
|---|
