Majalah Berita Indonesia

Pemerintah berencana mengalokasikan dana sebesar Rp 300 triliun dari Rp 989 triliun investasi yang dibutuhkan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 6,3%. Namun, pemerintah diperkirakan tidak dapat menyediakan dana tersebut karena membengkaknya sisi pengeluaran APBN.

Memasuki Triwulan ke-II Tahun 2007, perekonomian nasional akan mulai memperlihatkan signal-signal keberhasilan atau kegagalan perekonomian, khususnya dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 6,3% tahun 2007. Bagi banyak pengamat, sejak awal sudah menyatakan pandangannya bahwa target itu terlalu optimis. Mereka memperkirakan pertumbuhan ekonomi tahun ini hanya akan mendekati 6%.

Pemerintah sendiri masih tetap optimis akan dapat mencapai target yang ditetapkannya. Sementara Bank Pembangunan Asia (ADB) memprediksi hanya 6%. Bank Dunia yang memberi perkiraan paling akurat untuk pertumbuhan ekonomi tahun lalu, belum memberikan perkiraannya untuk tahun 2007.

Memanfaatkan Stabilitas Ekonomi Makro
Dari sisi kelemahan, perekonomian 2007 harus diakui tidak mendapat dorongan yang kuat dari perekonomian tahun sebelumnya. Sebagai proses berkelanjutan, kinerja perekonomian tahun berjalan sangat dipengaruhi kinerja perekonomian tahun sebelumnya. Dengan pertumbuhan ekonomi 5,5% pada tahun 2006, terasa tidak memiliki daya dorong apa-apa untuk menciptakan lompatan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,3% pada tahun 2007.

Untuk itulah Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya sudah mengungkapkan bahwa dalam mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 6,3%, dibutuhkan investasi sebesar Rp 989 triliun. Pertanyaannya, mampukah pemerintah dan para pelaku ekonomi menyediakan investasi sebesar itu?

Seandainya, perekonomian 2006 mampu menyumbang pertumbuhan ekonomi sebesar 5,9%, maka tidaklah terlalu sulit untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tahun 2007 sebesar 6,3%. Melorotnya pertumbuhan ekonomi 2006, dari target semula sebesar 6,2% hingga terjun bebas hingga 5,5%, harus dipahami sebagai pertanda dari gagalnya perekonomian membentuk akumulasi investasi, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang melalui pembentukan modal tetap.

Inefisiensi Kinerja APBN
Dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 6,3%, pemerintah diharapkan mampu menyediakan investasi sebesar Rp 300 triliun dari Rp 988 triliun yang dibutuhkan. Dana ini diharapkan menjadi sebagai Optimisme-optimisme yang dirancang pemerintah pada RAPBN tahun 2007 dengan pertumbuhan ekonomi 6,3%, tampaknya juga akan sirna.

Jika dibandingkan dengan tahun 2006, persoalan yang dihadapi perekonomian tahun 2007 semakin berat. Perlemahan kinerja investasi pemerintah dapat dilihat dari kinerja APBN, baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran yang belum jauh beranjak dari tahun 2006 maupun 2005. Dari sisi penerimaan, perolehan pajak akan tetap terkoreksi sebagai akibat langsung dari melemahnya aktivitas dunia usaha sepanjang tahun 2006. Dalam hal ini harus dimaklumi, perolehan pajak selalu berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi, baik tahun-tahun sebelumnya maupun tahun berjalan.

Dengan berkuranganya perolehan pajak akan berakibat langsung pada kapasitas pemerintah dalam berinvestasi. Hal ini akan memperkecil daya dorong terhadap pertumbuhan ekonomi, baik untuk tahun berjalan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Satu-satunya yang menolong keuangan pemerintah tahun ini adalah tabungan pemerintah dari berkurangnya nilai subsidi migas. Penerimaan pemerintah mengalami kenaikan akibat penurunan harga minyak mentah dunia, sementara harga jual BBM dalam negeri tidak mengalami penurunan.

Dari sisi pengeluaran, penyerapan anggaran tahun 2007 masih menjadi momok, sebagaimana yang terjadi pada tahun 2005 dan tahun 2006. Pengeluaran pemerintah yang secara umum dibelanjakan untuk infrastruktur, menjadi tidak dapat diharapkan sebagai insentif dalam merangsang investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Keadaan ini semakin diperparah dengan rencana Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memotong Dana Alokasi Umum (DAU) nongaji PNS ke daerah-daerah yang belum menyampaikan APBD 2007. Menurut Sri Mulyani, hingga Rabu, (11/4), dari 483 kabupaten dan kota di Indonesia, baru 242 kabupaten dan kota atau 50% yang menyerahkan APBD 2007.

Berdasarkan perhitungan, sekitar 90% dari total DAU daerah 2007 yang berjumlah Rp 164,787 triliun, digunakan untuk pembayaran gaji PNS. Dengan demikian, 10% atau Rp 16,4 triliun berpotensi sebagai investasi. Jika ancaman ini benar-benar dilaksanakan Departemen Keuangan kepada 242 daerah kabupaten dan kota yang belum menyerahkan APBD-nya, maka sekitar Rp 8 triliun dana yang berpotensi sebagai investasi di daerah akan hilang.

Tekanan lain yang akan memperbesar sisi pengeluaran pemerintah tanpa memberi feedback ekonomi adalah pembayaran bunga dan pokok utang yang membesar ke Jepang, yang dipicu penguatan nilai tukar yen terhadap dolar AS belakangan ini. Demikian juga rencana pengeluaran pemerintah sebesar Rp 900 miliar untuk perbaikan infrastruktur di Jawa Timur akibat lumpur panas PT. Lapindo Brantas di Sidoarjo. MH (Berita Indonesia 37)