Pemerintah mempercepat penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk mengoptimalisasi penyerapan anggaran 2007. Namun jika DIPA tidak diikuti penyederhaan birokrasi pencairan dana, penyerapan anggaran tetap tidak akan maksimal. Dari kedua pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2007, pemerintah sudah menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kepada pemerintah daerah di seluruh Indonesia. “Hari ini para menteri datang ke daerah untuk menyerahkan DIPA.
Dengan DIPA yang tepat waktu serta kontrol dan manajemen yang baik, kami berharap belanja pemerintah mengalir lancar,” kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, seperti dikutip Media Indonesia (3/1).Dilihat dari waktu penyerahannya, DIPA 2007 jauh lebih cepat dibanding DIPA-DIPA sebelumnya. Ibarat sinetron, penyerahan DIPA yang terkesan “kejar tayang” dimaksudkan untuk memaksimalkan penyerapan anggaran 2007. Penyerapan anggaran, menjadi salah satu persoalan yang cukup mendasar dalam dua tahun terakhir. Rendahnya penyerapan anggaran pada APBN 2005 dan 2006 membuat APBN tidak mampu mengemban perannya sebagai stimulus pertumbuhan ekonomi.
Dengan mempercepat penyerahan DIPA, pemerintah berharap penyerapan anggaran 2007 dapat mencapai level 100%. Yang menjadi pertanyaan, apakah percepatan penyerahan DIPA dengan sendirinya akan memaksimalkan penyerapan anggaran? Tampaknya tidak demikian. Harapan itu hanya akan tercapai jika diikuti kemudahan pencairan anggaran, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah di daerah.
Kendala utama yang menyebabkan rendahnya penyerapan anggaran selama ini, semata-mata karena lambannya pencairan anggaran dari pemerintah. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sendiri mengakui hal itu kepada pers beberapa waktu yang lalu.
Karena itu, untuk menghindari kemandulan APBN dalam menstimulasi pertumbuhan ekonomi, Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad telah meminta agar sistem dan prosedur keuangan negara dirombak. Ia mengatakan selama pemerintah tidak berani merombak sistem dan prosedur keuangan negara, fungsi APBN maupun APBD sebagai stimulus tidak akan tercapai secara maksimal.
Fadel mengungkapkan, untuk mencairkan dana di daerah saja harus melewati prosedur birokrasi hingga 17 meja, dan di pemerintah pusat akan lebih banyak lagi. Di daerah Gorontalo yang dipimpinnya, Fadel telah berinisiatif menyederhanakan birokrasi pencairan dana APBD. “Saya menyederhanakan prosedur tersebut menjadi tiga meja saja. Hasilnya, pembangunan Gorontalo jadi percontohan,” katanya, seperti dikutip Bisnis Indonesia (3/1).
Otonomi Sentralistik
Satu lagi catatan yang mendapat perhatian cukup besar dari berbagai kalangan menyangkut DIPA 2007 adalah karakternya yang tetap sentralistik. Walaupun dari segi politik penyelenggaraan pemerintahan di daerah telah dilaksanakan secara otonom, dari sisi keuangan sentralisasi masih lebih menonjol. Disebut demikian, karena dari total anggaran belanja 2007 sebesar Rp 763,5 triliun, sejumlah Rp 504 triliun atau 72,6% dibelanjakan oleh pemerintah pusat. Sementara anggaran yang diserahkan ke daerah hanya Rp 258,7 triliun atau 33,8%.
Ketimpangan anggaran belanja yang digunakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, mendapat perhatian khusus dari Media Indonesia. Ketimpangan ini diangkat dalam editorialnya (3/1) berjudul “DIPA 2007 yang Sentralistik”.
Ketimpangan anggaran belanja antara pemerintah pusat dengan daerah diperkuat oleh alokasi DIPA untuk Pemerintah DKI Jakarta sebesar Rp 114,3 trilun atau 14,7% dari total APBN.
Faktor ini secara gamblang menggambarkan ketimpangan anggaran pusat dan daerah. Spirit sentralisasi masih mendominasi kebijakan pemerintah dalam menetapkan distribusi keuangan. MH (Berita Indonesia 30)
| < Prev | Next > |
|---|
