Majalah Berita Indonesia

Saturday, Apr 29th

Last update01:43:53 AM GMT

You are here Berita Ekonomi Menyiasati ACFTA
Jual Buku Al-Zaytun Sumber Inspirasi
Kuis Tokoh Indonesia - TokohIndonesia.com

Menyiasati ACFTA

E-mail Print PDF

Industri sepatu nasional mulai meresahkan dampak ACFTADengan segala konsekuensinya, ACFTA sudah diberlakukan dan tidak mungkin dibatalkan lagi. Untuk menyokong perusahaan lokal, diperlukan kebijakan yang mengurangi biaya produksi.

Baru tiga bulan sejak 1 Januari 2010 ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) atau Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-China diberlakukan, perubahan sudah banyak terlihat di pasar Indonesia. Barang-barang dari Cina dan negara-negara ASEAN lainnya sudah membanjiri pasar lokal.

Menurut perkiraan Menneg Koperasi dan UKM, Sjarifuddin Hasan, dampak dari ACFTA baru akan terasa pertengahan tahun 2010 ini. Namun, melihat perubahan di pasar sekarang, sebagian pelaku usaha dalam negeri yang merasa khawatir sudah menginginkan negoisasi untuk memodifikasi kembali kesepakatan ACFTA. Negosiasi antara lain bermaksud, kemungkinan mengundurkan diri dari ACFTA atau penundaan pelaksanaannya.

Mengenai keinginan melakukan negosiasi ini, Pemerintah Indonesia sebenarnya sudah melakukannya. Namun untuk pilihan menarik diri dari perjanjian, sepertinya sudah tidak mungkin lagi. Karena di samping susah, sebagian kalangan menilai bahwa hal itu justru akan kontraproduktif terhadap sektor perdagangan dan industri nasional.

Pengamat ekonomi A Prasetyantoko misalnya, dalam seminar nasional bertema; “Peningkatan Daya Saing dan Kesiapan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Menghadapi ACFTA” di Universitas Katolik Atma Jaya Jakarta (17/3/2010) mengatakan, kesepakatan yang sudah dirajut bersama tidak bisa dibatalkan secara sepihak. Jika dibatalkan sepihak, itu justru akan berisiko pada para pengusaha nasional sendiri, dimana produk Indonesia akan semakin tidak kompetitif jika dipasarkan di kawasan ASEAN dan China.

Sementara mengenai pembicaraan ulang modifikasi 228 pos tarif dari 1.696 pos yang sudah disepakati sebelumnya, sebanyak 150 pos tarif produk impor akan menjadi kompensasinya. Direktur Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional (Dirjen KPI) Kementerian Perdagangan, Gusmardi Bustami dalam diskusi bertema; ’’ACFTA Madu atau Racun bagi Ekonomi Indonesia’’ yang diselenggarakan DPP Taruna Merah Putih di Jakarta, Minggu (14/3/2010) mengatakan, proses renegosiasi masih berjalan dengan fokus pada pos tarif yang diminta pengusaha.

Mengenai usulan penundaan kesepakatan juga tergolong sulit dilakukan. Menurut Guru Besar Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana, ada tiga alasan mengapa penundaan sulit dilakukan. Pertama, Indonesia sudah menandatangani Perjanjian Perdagangan Barang bersama negara-negara ASEAN yang tergabung dalam Kawasan Perdagangan Bebas AFTA. Sehingga, dalam perjanjian ACFTA, Indonesia bukan dalam kapasitas sebagai sebuah negara, tetapi atas dasar bagian dari AFTA. Sehingga dalam rangka upaya melakukan penundaan perjanjian ACFTA, Indonesia harus bisa mengajak negara-negara ASEAN lainnya agar satu suara. Sulitnya lagi, dalam melakukan hal ini harus melibatkan seluruh negara-negara anggota yang terlibat perjanjian.

Jika Indonesia berkeras membatalkan perjanjian, sementara China tidak menyetujuinya, ini bisa berujung pada sengketa yang akan menguras waktu dan energi. Sebaliknya, jika China setuju tetapi negara-negara ASEAN lain tidak setuju, juga akan tetap sulit.

Jadi, pilihan yang realistis menurut Hikmahanto Juwana adalah, Indonesia harus dapat memanfaatkan ACFTA untuk membangkitkan berbagai sektor strategis, sekaligus harus memanfaatkan ketentuan-ketentuan yang tersedia untuk melindungi industri dalam negeri.
Dari penjelasan di atas, maka jika ada pun perjanjian yang sudah disepakati padahal oleh sebagian pihak dianggap merugikan pengusaha lokal, apa boleh buat, ‘Nasi sudah menjadi bubur’. Guna mengantisipasi dampak yang lebih buruk ke depan, tidak ada jalan lain kecuali membenahi berbagai hal di dalam negeri agar biaya produk ditekan serendah mungkin.

Dalam perjanjian ACFTA ini, pemerintah diharapkan mengambil langkah yang benar-benar tepat. Sehingga, kalaupun tidak bisa dimanfaatkan untuk menggairahkan industri lokal, tapi paling tidak pengusaha lokal, terutama usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang bergerak di sektor-sektor yang kena dampak perjanjian ACFTA ini dapat bertahan.

Untuk itu, dukungan terutama dalam hal modal pada pengusaha lokal ini perlu ditingkatkan. Dalam hal ini, perbankan misalnya dapat lebih berperan dengan memberikan pembiayaan dengan bunga rendah. Pembangunan infrastruktur, seperti jalan, pelabuhan dan terminal juga hendaknya semakin dipercepat. Juga mempermudah pengurusan perizinan, serta memperluas pemasaran produk UMKM di dalam dan di luar negeri. Dengan demikian, produk dalam negeri bisa bersaing dengan produk luar, dan kerugian yang lebih besar pun kemudian bisa dicegah.SIT (Berita Indonesia 75)


Related Articles:

Beri Komentar


Kode keamanan Refresh

Biografi Bismar Siregar di TokohIndonesia.com
Biografi Haryono Suyono di TokohIndonesia.com
Biografi Kak Seto di TokohIndonesia.com
Biografi Jusuf Kalla di TokohIndonesia.com
Biografi Hatta Rajasa di TokohIndonesia.com