Majalah Berita Indonesia

Thursday, Apr 27th

Last update01:43:53 AM GMT

You are here Berita Ekonomi Republik Utang Terus
Jual Buku Al-Zaytun Sumber Inspirasi
Kuis Tokoh Indonesia - TokohIndonesia.com

Republik Utang Terus

E-mail Print PDF

Mantan Presiden SoekarnoSalah satu kehendak indah reformasi adalah agar Republik Indonesia menghentikan ketergantungan pada utang. Tapi kenyataan dalam delapan tahun reformasi, utang republik terus bertambah malah makin berlipat ganda dari Rp 513 triliun tahun 1998 menjadi Rp 1.371 triliun saat ini. Jika dibagi jumlah penduduk 240 juta, maka Indonesia memikul utang sebesar Rp 5,7 juta per kepala.

Utang ini akan segera bertambah lagi sebesar 3,7 miliar dolar AS dengan adanya kesepakatan dalam Pertemuan ke-15 Consultative Group on Indonesia atau CGI yang berlangsung di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Rabu 14/6/2006. Penawaran ini disambut hangat pemerintah sebagai sebuah kepercayaan luar negeri dan akan segera memutuskannya dalam sidang kabinet dan DPR.

Menurut Menteri Koordinator Perekonomian Boediono dalam konferensi pers seusai pertemuan, CGI menawarkan paket pinjaman dan hibah senilai 5,4 miliar dollar AS untuk tahun 2006. Sebanyak 3,9 miliar dollar AS akan diserap melalui APBN (sebesar 3,7 miliar pinjaman dan 200 juta dolar hibah), sedangkan 1,5 miliar dollar AS dihibahkan langsung ke masyarakat sehingga berstatus nonbudgeter.

Hal ini kembali memantik kontroversi mengenai persoalan utang luar negeri. Berbagai kalangan sebagaimana diekspos media massa nasional, menjelang dan sesudah pertemuan CGI tersebut, menyuarakan penolakannya atas utang baru tersebut. Tapi pemerintah tetap bergeming. Tampaknya pemerintah tidak memiliki kemampuan menciptakan alternatif terbaik sehingga mengambil jalan mudah untuk mengatasi defisit APBN 2006. Jalan mudah itu adalah utang. Republik utang terus, gali lobang tutup lobang terus.

Mantan Presiden HM SoehartoMemang, diperkirakan defisit APBN 2006 akan membengkak dari target awal 0,7 persen terhadap produk domestik bruto atau PDB menjadi 1,5 persen di akhir tahun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Rabu (14/6), mengatakan PDB tahun 2006 ditetapkan sebesar Rp 3.040,7 triliun. “Dengan demikian, akan ada penambahan defisit anggaran dari Rp 21,28 triliun menjadi sekitar Rp 45,61 triliun,” katanya.

Tren kenaikan defisit anggaran itu, menurut Sri Mulyani, disebabkan tambahan belanja pemerintah, antara lain untuk luncuran program dari tahun anggaran 2005, peningkatan anggaran pendidikan, subsidi listrik, pembayaran bunga utang, dan kebutuhan rekonstruksi di Yogyakarta dan Jawa Tengah. Pembiayaan defisit itu, katanya, berasal dari pinjaman luar negeri, baik melalui mekanisme CGI (Consultative Groups on Indonesia) dan non-CGI atau penerbitan surat utang negara.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Koalisi Anti Utang (KAU) bersuara sistematis menolak utang itu. Bahkan saat Pertemuan CGI berlangsung mereka berdemonstrasi dengan berbagai orasi yang intinya menolak kebijakan pemerintah menggali utang lagi.

Mantan Presiden BJ HabibieSebelumnya, Revrisond Baswir, Dewan Pakar Koalisi Anti Utang di Harian Republika, Edisi Senin, 17 April 2006, menulis sejarah kebangsaan Indonesia yang tidak dapat dipisahkan dari kehadiran utang luar negeri. “Sama seperti korupsi, dapat disaksikan betapa sudah sangat membudayanya kebiasaan berutang di Indonesia. Jangan-jangan Republik Indonesia memang pantas untuk dinobatkan sebagai Republik Utang?”

Sebelum kesepakatan pinjaman dalam Pertemuan ke-15 CGI, utang Republik Indonesia telah mencapai Rp 1.371 triliun. Terdiri dari 78 miliar dolar AS utang luar negeri, ditambah Rp 630 triliun utang dalam negeri yang muncul sejak 1998. Jika dibagi jumlah penduduk 240 juta, maka setiap manusia Indonesia memikul utang sebesar Rp 5,7 juta per kepala.

Berutang Terus
Menurut catatan Revrisond Baswir, sesuai dengan hasil kesepakatan Konferensi Meja Bundar (KMB), pengakuan kemerdekaan Indonesia ternyata harus dibayar mahal dengan mengakui utang luar negeri yang dibuat oleh Hindia Belanda. Akibatnya, terhitung sejak 1950, pemerintah Indonesia serta merta telah memiliki dua jenis utang, yakni: utang luar negeri warisan Hindia Belanda senilai 4 miliar dolar AS, dan utang luar negeri baru Rp 3,8 miliar.

Mantan Presiden Abdurrahman WahidSetelah itu, walau utang luar negeri warisan Hindia Belanda tidak pernah dibayar oleh Soekarno, utang luar negeri baru terus mengalir. Mengutip Higgins (1957), dalam periode 1950 - 1956, utang luar negeri yang dibuat pemerintah masing-masing berjumlah: Rp 3,8 miliar, Rp 4,5 miliar, Rp 5,3 miliar, Rp 5,2 miliar, Rp 5,2 miliar, Rp 5,0 miliar, dan Rp 2,9 miliar.

Sehingga jumlah utang luar negeri pada akhir masa pemerintahan Soekarno berjumlah sebesar 6,3 miliar dolar AS. Terdiri dari utang luar negeri warisan Hindia Belanda 4 miliar dolar AS, dan utang luar negeri baru 2,3 miliar AS.

Pada era pemerintahan Soeharto, kedua jenis warisan utang itu disepakati untuk dibayar. Utang luar negeri warisan Hindia Belanda disepakati untuk dibayar selama 35 tahun terhitung sejak 1968. Sedangkan utang luar negeri warisan Soekarno disepakati untuk dibayar selama 30 tahun terhitung sejak 1970. Secara resmi, utang luar negeri warisan Hindia Belanda baru lunas pada 2003. Sedangkan utang luar negeri warisan pemerintahan Soekarno lunas pada 1999.

Tapi kegemaran berutang terus berlanjut. Untuk mengejar pertumbuhan ekonomi tinggi, pembangunan digerakkan dengan sebagian besar didanai dari pinjaman luar negeri. Mantan Presiden Megawati SoekarnoputriAkibatnya, saat lengsernya Presiden Soeharto pada 1998, jumlah utang luar negeri Indonesia telah mencapai 54 miliar dolar AS.
Gerakan reformasi pun menggelinding dengan dahsyatnya. Salah satu impian indah reformasi adalah mengakhiri kebiasaan berutang republik. Roformasi bertujuan bangkitnya bangsa Indonesia secara mandiri. Hentikan utang. Teriakan Bung Karno: “Go to hell with your aid” seperti punya roh lagi.

Tapi ironisnya, jumlah utang republik malah membengkak lebih dua kali lipat hanya dalam tempo delapan tahun. Jika saat lengsernya Pak Harto (1998), utang luar negeri sebesar 54 miliar dolar AS atau selama 32 tahun naik sebesar 47,7 miliar dolar AS dari utang yang ditinggalkan Bung Karno sebesar 6,3 miliar dolar AS, saat ini (Maret 2006) malah sudah mencapai 78 miliar dolar AS atau dalam delapan tahun naik sebesar 24 miliar dolar AS. Ditambah lagi dengan utang dalam negeri yang muncul sejak 1998 sebesar Rp 630 triliun. Jadi utang Republik Indonesia saat ini mencapai Rp 1.371 triliun yakni Rp 741 triliun utang luar negeri (kurs Rp 9.500 per dolar AS) dan Rp 630 triliun utang dalam negeri.

Habibie yang memerintah kurang dari dua tahun mencapai rekor menambah utang luar negeri Indonesia sebesar 23 miliar dollar AS dari 54 miliar dolar AS menjadi 77 miliar dolar AS.

Dengan ketagihan berutang itu, sangat mudah dimengerti bila kebijakan politik dan ekonomi Indonesia sangat mudah diintervensi oleh pihak asing. Bung Karno yang semula juga mengandalkan utang, ketika merasakan beberapa kali intervensi asing (Barat), di antaranya, AS mengaitkan pencairan pinjaman berikutnya dengan tuntutan untuk mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia yang kemudian disusul maraknya demonstrasi menentang pelaksanaan program stabilisasi IMF di tanah air, berteriak mengecam utang luar negeri dan menentang AS dengan pernyataan: “Go to hell with your aid.”

Sekarang pernyataan terkenal itu, tampaknya masih makin redup. Kini, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden pertama pilihan rakyat secara langsung, masih meneruskan kegemaran berutang itu. Dengan kesepakatan dalam Pertemuan CGI tersebut di atas, tahun ini utang luar negeri akan bertambah lagi sebesar 3,7 miliar dolar.

Presiden Susilo Bambang YudhoyonoTajuk Kompas Edisi 15 Juni 2006, juga menyoroti peliknya persoalan utang itu. Banyak pihak berpendapat agar kita jangan lagi berutang karena masalah utang inilah yang membawa negeri terperosok ke dalam krisis yang begitu dalam. Hingga delapan tahun reformasi berjalan, kita belum juga mampu keluar dari situasi serba krisis. Meskipun pahit dan pasti terasa berat, saatnya kita sebagai bangsa untuk mandiri, berdiri di atas kemampuan sendiri.

Kompas mengibaratkan kita menghadapi buah simalakama. Pada era Orde Baru yang dengan kemampuan terbatas begitu gencar melakukan pembangunan dan meraih pertumbuhan ekonomi tinggi, harus ditopang oleh pendanaan luar negeri. Sepanjang penghitungan dan pengelolaannya benar, sebenarnya berutang itu bukanlah dosa.

Persoalannya muncul ketika utang tidak diaplikasikan untuk proyek pembangunan yang benar. Komitmen utang dibiarkan menggantung sehingga negara harus membayar commitment fee, sementara pembangunannya sendiri tidak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Beban semakin bertambah ketika ternyata pelaksanaan proyek yang berasal dari utang itu sarat dengan praktik korupsi.
Pertemuan CGI sekarang ini, menurut Kompas, menjadi ironis kalau kemudian hanya dipakai untuk menggantikan utang lama agar tidak membebani dalam urusan bunga. Istilah keuangan yang umum dipakai, pertemuan CGI lebih akan dipakai untuk refinancing, alias gali lobang tutup lobang. Saatnya bangsa ini harus berusaha mandiri, berdiri di atas kemampuan sendiri. CRS (Berita Indonesia 16)

Kebutuhan Pembiayaan APBN 2006

  1. Kebutuhan Pembiayaan APBN 2006 : 16,7-17 miliar dollar AS
  2. Sumber pembiayaan dalam negeri : 12-12,3 miliar dollar AS
  3. Kekurangan : 4,4-4,7 miliar dollar AS
  4. Sumber pembiayaan dari CGI (pinjaman dan hibah) : 3,9 miliar dollar AS
  5. Kekurangan : 0,5-0,8 miliar dollar AS
  6. Pembiayaan Luar Negeri Non-CGI : 0,4-0,5 miliar dollar AS

Related Articles:

Beri Komentar


Kode keamanan Refresh

Biografi Bismar Siregar di TokohIndonesia.com
Biografi Haryono Suyono di TokohIndonesia.com
Biografi Kak Seto di TokohIndonesia.com
Biografi Jusuf Kalla di TokohIndonesia.com
Biografi Hatta Rajasa di TokohIndonesia.com