Majalah Berita Indonesia

Saturday, Apr 29th

Last update01:43:53 AM GMT

You are here Berita Ekonomi Mengontrol Nafsu Korupsi Pejabat
Jual Buku Al-Zaytun Sumber Inspirasi
Kuis Tokoh Indonesia - TokohIndonesia.com

Mengontrol Nafsu Korupsi Pejabat

E-mail Print PDF

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati.Dunia Melawan Korupsi
Nafsu korupsi di kalangan penyelenggara administasi publik di Indonesia, tampaknya harus segera ditekan, seiring dengan diratifikasinya Konvensi PBB Melawan Korupsi. Jika tidak, Bank Dunia dan lembaga-lembaga keuangan internasional lainnya tidak akan sudi memberikan pinjaman pada Indonesia, yang berakibat pada melambatnya pembangunan.

Sebuah surat bertanggal 26 Juni 2006 mendarat di meja Sri Mulyani Indrawati. Perempuan yang belum setahun menjabat Menteri Keuangan RI itu tentu sangat terkejut dengan surat dari Bank Dunia itu. Seperti dilaporkan Harian Kompas, Kamis (31/8), surat Bank Dunia itu berisi pemberitahuan indikasi korupsi di jajaran Departemen Pekerjaan Umum RI yang menerima suap dari WSP International Ltd.

 

Dalam suratnya, Bank Dunia mengindikasikan Perusahaan asal Inggris itu telah menyuap para pejabat di jajaran Departemen Pekerjaan Umum RI agar dapat memenangkan kontrak pengerjaan proyek jalan di Sulawesi yang dibiayai dengan pinjaman Bank Dunia. Bahkan Bank Dunia sempat mengancam akan membatalkan sejumlah pinjaman Indonesia lainnya yang belum sempat dicairkan pemerintah melalui fasilitas pinjaman dalam East Indonesia Region-Transport Project (EIR-TP) dari Bank Dunia tersebut.

Diminta Mengembalikan Dana Pinjaman
Yang mungkin membuat Bu Ani, panggilan Akrab Sri Mulyani itu resah, bukan saja latar belakang kedatangan surat itu, melainkan tujuan Bank Dunia mengirimkan suratnya. Dalam surat itu, Bank Dunia meminta pemerintah Indonesia mengembalikan dana yang mereka kucurkan sebesar 4,7 juta dolar AS, sebagai sanksi atas penyuapan dalam proyek itu. Itu sama artinya dengan merongrong APBN, karena pemerintah harus mengeluarkan dana yang tidak kecil untuk mengembalikan pinjaman dana Bank Dunia, tidak pada waktunya.

Untung saja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil membujuk Bank Dunia agar tidak melanjutkan penjatuhan sanksinya meminta kembali dana sebesar 4.7 miliar dolar AS, hingga KPK menyelesaikan penyelidikan atas indikasi suap pada proyek Transportasi Wilayah Indonesia Timur dan proyek Infrastruktur Jalan Strategis. “Jangan sampai hanya ulah segelintir orang, keuangan negara dan rakyat harus menanggung akibatnya,” kata Wakil Ketua KPK Erry Riyana Hardjapamekas, seperti dikutip Harian Kompas, Sabtu (19/8).

Kasus suap ini sebenarnya berlangsung pada tahun 2001 ketika WSP International Ltd berhasil memenangkan kontrak pengerjaan Proyek Transportasi Wilayah Indonesia Timur dengan nilai kontrak sebesar 150 juta dolar AS dari 4,7 miliar dolar pinjaman Indonesia dari Bank Dunia untuk membiayai proyek Infrastruktur Jalan Strategis lainnya. Menurut Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, kontraktor asal Inggris itu diketahui memberi kick back atau semacam uang terima kepada para pejabat di Departemen PU saat itu.

Jusuf Kalla sendiri sempat tidak menerima sikap Bank Dunia yang akan menjatuhkan sanksi kepada pemerintah Indonesia, karena yang seharusnya bertanggung jawab adalah WSP International Ltd. Namun Kepala Perwakilan Bank Dunia di Jakarta, Andrew Steer dan Penasehat Kepala Tata Kelola Pemerintahan Bank Dunia Joel Hellman menyatakan bahwa kasus korupsi proyek jalan yang didanai Bank Dunia tidak semata-mata menjadi tanggung jawab pengusaha yang menyogok aparat pemerintah saja, tetapi juga menjadi tanggung jawab dan kesalahan aparat pemerintah.

Konvensi PBB Menantang Korupsi
Mencuatnya isu suap dalam Proyek Transportasi Wilayah Indonesia Timur oleh Bank Dunia, tidak terlepas dari Konvensi PBB Menentang Korupsi atau United Nation Convention Against Corruption (UN CAC). Konvensi PBB ini telah diratifikasi Indonesia dengan UU No 7 Tahun 2006. Dengan demikian, Indonesia harus menjalankan dan mematuhi konvensi PBB tersebut.

Salah satu langkah yang harus dilakukan Indonesia, sebagai tindak lanjut dari ratifikasi Konvensi PBB ini adalah mengintegrasikan delik-delik korupsi yang diatur dalam United Nation Convention Against Corruption ke dalam UU Tindak Pidana Korupsi. Dalam hal ini, UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juga harus diamandeman. Perumusan amandeman ini tengah dilakukan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) beserta Departemen Hukum dan HAM di bawah pimpinan tim perumus Dr. Andi Hamzah.

Salah satu aturan yang paling penting dari United Nation Convention Against Corruption, bahwa tidak hanya pejabat publik yang dapat dituduh melakukan korupsi, tetapi pejabat dari sektor usaha. Seperti dilaporkan Harian Kompas, Sabtu (12/8), Ketua KPK Taufiqurrachman Ruki mengungkapkan bahwa masalah penyuapan (bribery) dan penggelapan (embezzlement) yang dilakukan swasta, bersamaan dengan Konvensi PBB Melawan Korupsi, sudah masuk dalam pidana korupsi. Pada Pasal 21 dan 22 Konvensi PBB Melawan Korupsi, menetapkan bahwa setiap negara anggota wajib mengadopsi legislasi yang menetapkan penyuapan serta penggelapan kekayaan di sektor swasta sebagai sebuah kejahatan.

Kesadaran Bank Dunia akan kontribusi korupsi terhadap proses pemiskinan masyarakat, sesungguhnya sudah lahir sejak lama. Namun baru belakangan ini kesadaran tersebut diwujudkan dalam sebuah langkah strategik, menyusul lahirnya Konvensi PBB Menentang Korupsi. Seperti dilaporkan Harian Suara Pembaruan (19/9), langkah-langkah yang diambil Bank Dunia dalam kerangka Konvensi PBB ini, telah menahan sekitar 1 miliar dolar AS dana pinjaman untuk negara-negara Asia dan Afrika, karena adanya dugaan korupsi.

Bank Dunia, melalui Komite Kebijakan Perencanaannya, juga telah menyusun strategi yang lebih luas guna melawan tindakan korupsi. Komite yang beranggotakan 24 anggota dewan eksekutif itu bertugas mengawasi dan memastikan keputusan-keputusan komite dilaksanakan dengan benar.

Rencana Aksi Antikorupsi ADB
Langkah Bank Dunia melawan korupsi, tidak hanya dilakukan untuk internalnya sendiri, tetapi juga mendorong bank-bank multilateral lainnya melakukan hal yang sama. Dalam pertemuan tahunan Bank Dunia dengan IMF di Singapura, 19 September silam, Presiden Bank Dunia Wolfowitz mengumumkan telah tercapainya kesepakatan dengan bank-bank pembangunan multilateral lainnya dalam pembagian informasi guna memerangi fraud dan korupsi.

Di pihak lain, Asian Development Bank (ADB), seperti yang dilaporkan Harian Bisnis Indonesia, Kamis (24/8) juga telah menyusun rencana aksi antikorupsi di pemerintahan yang menggunakan dana ADB. Perwujudan rencana aksi antikorupsi ini, dilakukan dengan meminta negara-negara peminjam membuat kontrak penghargaan publik dan hasilnya akan diumumkan pada situs resmi ADB.

Kontrak penghargaan publik akan diberlakukan ADB untuk kontrak pinjaman di atas 1 juta dolar AS. Di samping itu, ADB juga akan mengembangkan fasilitas pelaporan dugaan kecurangan dan korupsi. Wakil Presiden ADB, Geert van der Linder, seperti yang dituliskan pada situs resmi ADB menyatakan bahwa langkah-langkah yang dilakukan ADB tersebut merupakan jawaban atas kelemahan pemerintah mengatasi korupsi, sangat signifikan menghalangi investasi, pengelolaan sumber daya alam, dan mampu mengubah sasaran alokasi penganggaran pemerintah.

“Korupsi telah merusak kredibilitas kewenangan masyarakat dan efektivitas lembaga pemerintah. Pihak yang paling banyak dirugikan adalah masyarakat miskin,” tuturnya.

Rencana Aksi Antikorupsi ADB pada empat sasaran. Pertama, memperhitungkan risiko kemiskinan dari sisi pemerintahan, kelembagaan yang lemah, dan korupsi untuk mengembangkan sosial dan ekonomi negara. Kedua, memastikan risiko korupsi tidak akan mengganggu perhitungan proyek-proyek yang dirancang.

Ketiga, membentuk agen khusus meminimalkan risiko korupsi ketika proyek-proyek sedang dikerjakan. Keempat, mendata ulang kemampuan ADB secara berkala dalam melakukan kesepakatan dengan pemerintah, dengan mengembangkan kemampuan staf untuk mengadopsi strategi terbaik.

Kerjasama Bank Dunia dengan Pemerintah Indonesia
Berkaitan dengan dugaan korupsi dan suap dalam proyek Transportasi Wilayah Indonesia Timur, Bank Dunia akhirnya menyetujui permintaan KPK agar menunda penjatuhan sanksi kepada pemerintah Indonesia, berupa pengembalian dana pinjaman sebesar 4,7 miliar dolar AS. KPK berharap, Bank Dunia akan bersabar menunggu hasil penyelidikan atas dugaan korupsi tersebut, paling tidak hingga ke tingkat penyidikan selesai. Setelah itu, Bank Dunia boleh menjatuhkan sanksinya kepada pemerintah Indonesia.

Untuk menindaklanjuti surat Menteri Keuangan RI sehubungan dengan kasus dugaan korupsi tersebut, serta hasil pertemuan Wakil Ketua KPK Erry Riyana Hardjapamekas dengan Tim Ekonomi dan Senior Disbursement Officer Bank Duia 11 Juli 2006, pada hari itu juga KPK membentuk Tim Penyidik. Maka pada pertemuan itu, Bank Dunia juga berjanji akan menyerahkan hasil investigasi mereka atas kasus tersebut.

Dalam berbagai kesempatan, Presiden Bank Dunia Paul Wolfowijk meminta agar dibangun kerjasama yang baik antara Bank Dunia dan IMF dengan pemerintah, guna melawan korupsi. Maka pada Pertemuan Tahunan IMF dengan Bank Dunia di Singapura, 19-20 September 2006, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati seakan menagih janji Presiden Bank Dunia tersebut.

Dalam pidatonya pada pembukaan pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia itu, Sri Mulyani dengan tandas meminta IMF dan Bank Dunia, tidak hanya melawan korupsi tetapi juga membantu melacak aset para koruptor. Untuk itu dia meminta kerja sama tim dari Bank Dunia dan IMF di Indonesia guna melacak aset (asset tracing) maupun pengembalian aset (asset recovery) yang telah dikorupsi.

Bank Dunia, menurut Menkeu, harus bekerja sama dengan berbagai institusi di Indonesia untuk berbagi informasi dari hasil investigasinya secara berkala. Dia bahkan mengusulkan agar dilakukan investigasi dan mencari solusi bersama. ”Jika bank menghendaki kami terbuka mengenai isu korupsi, kami mendesak Bank Dunia juga lebih terbuka pada kami mengenai berbagai temuannya dari hasil investigasi korupsi,” tutur Sri Mulyani seperti dikutip Harian Bisnis Indonesia, Rabu (20/9). MS (Berita Indonesia 24)


Related Articles:

Beri Komentar


Kode keamanan Refresh

Biografi Bismar Siregar di TokohIndonesia.com
Biografi Haryono Suyono di TokohIndonesia.com
Biografi Kak Seto di TokohIndonesia.com
Biografi Jusuf Kalla di TokohIndonesia.com
Biografi Hatta Rajasa di TokohIndonesia.com