Majalah Berita Indonesia

Geleng kepala. Itulah respon yang pertama, sesaat setelah mengetahui pelaksanaan belanja barang dan modal APBN 2007. “Belanja barang masih sangat kecil, belum sampai 5 persen,” kata Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Departemen Keuangan Herry Purnomo, seperti dikutip Harian Kontan, Selasa (6/3).

Pelaksanaan APBN tahun 2007, yang sebenarnya sudah dimulai sejak November 2006, melalui percepatan penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), ternyata tidak membawa dampak positif terhadap penyerapan anggaran. Pelaksanaan APBN, khususnya proyek-proyek belanja barang masih tetap seret.

Percepatan Pelaksanaan Proyek
Pemerintah, dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), sengaja mempercepat penyerahahan DIPA untuk mendorong penyerapan anggaran, baik oleh pemerintah daerah maupun departemen teknis. Dengan maksimalnya penyerapan anggaran, diharapkan menjadi faktor pendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Penyerapan anggaran yang rendah, menjadi persoalan baru perekonomian sejak tahun 2005. Munculnya persoalan ini, pada satu sisi ditengarai karena lambannya pencairan dana dari Departemen Keuangan dan pada sisi yang lain ditengarai akibat banyaknya aparatur negara yang enggan menjadi pimpinan proyek (Pimpro), karena takut terjerat dengan masalah korupi.

Maksimalisasi penyerapan anggaran, menjadi tugas tambahan pemerintah sejak tahun 2005. Penyerapan anggaran tahun 2005 yang sangat rendah, misalnya, betul-betul diluar dugaan. Bila anggaran yang tidak terserap itu menjadi sisa anggaran (SAL), akan menjadi ancaman bagi efisiensi pelaksanaan anggaran tahun 2006. Untuk menghindarinya, pemerintah membuat kebijakan memperpanjang masa anggaran tahun 2005 hingga 3 bulan di tahun 2006, melalui program luncuran (carry over). Namun demikian, perpanjangan itu tetap tidak banyak membantu. Penyerapan anggaran tahun 2005 tetap rendah dan berakibat pada pertumbuhan ekonomi yang juga rendah.

Pada Anggaran tahun 2006, pemerintah mencoba bersikap tegas mendorong maksimalisasi penyerapan anggaran. Menteri Sri Mulyani, saat itu menegaskan tidak akan ada lagi perogram luncuran seperti pada APBN 2006. Instansi yang tidak mencairkan anggarannya, hingga tenggat waktu yang ditentukan, mengakibatkan kesempatan merealisasikan proyeknya akan hangus. Hasilnya, realisasi penyerapan anggaran tahun 2006, tetap rendah.

Belajar dari dua tahun penyelenggaraan anggaran itu, pemerintah kembali membuat terobosan baru pada anggaran 2007, dengan terlebih dahulu menyerahkan DIPA, enam minggu sebelum berakhirnya masa anggaran 2006. Hal ini dimaksudkan lebih banyak waktu bagi pengguna anggaran. Namun strategi itu belum menunjukkan out put yang memperbaiki penyerapan anggaran.

Pemerintah berharap, penyerapan anggaran tahun 2007 lebih baik dari tahun lalu. “Pada 2006, penyerapan belanja barang dan modal 80%, tahun ini kita prediksi, bisa mencapai 90% atau di atas itu,” harap Menteri Keuangan Sri Mulyani, seperti dikutip Harian Sinar Harapan, Sabtu (3/1).

Penyerapan Anggaran dan Pertumbuhan Ekonomi
Walaupun penyerapan anggaran Belanja barang dan modal 2007 masih berada di bawah 5%, Herry Punomo tetap optimis. Menurutnya, fenomena yang sama juga terjadi pada tahun anggaran lalu. Ia mengingatkan kembali, selama kuartal pertama tahun 2006, penyerapan angggaran barang dan modal pemerintah hanya 4,8%. Oleh karena itu, Herry Purnomo tetap optimis penyerapan anggaran akan sesuai dengan prediksi pemerintah, walaupun realisasinya hanya 5% sepanjang kuartal pertama 2007.

Namun optimisme Herry Purnomo, bukanlah jawaban dari persoalan. Bisa saja penyerapan anggaran belanja mencapai 100% pada akhir anggaran, namun itu jelas tidak membantu mendorong kinerja perekonomian. Substansi permasalahan yang sesungguhnya tidak hanya kelambanan menggunakan anggaran, tetapi lebih khusus pada implikasinya terhadap kinerja perekonomian secara umum.

Angaran belanja barang dan modal memiliki peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menyediakan lapangan kerja, dan mengentaskan kemiskinan. Itulah sebabnya, anggaran belanja barang dan modal disebut sebagai investasi riil pemerintah.

Dengan demikian, pokok pesoalannya adalah efektivitas investasi pemerintah tersebut. Semakin cepat investasi direalisasikan, semakin besar pula dampaknya terhadap kinerja perekonomian, khususnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. MH (Berita Indonesia 34)

< Prev		Next >