Majalah Berita Indonesia

Sunday, May 28th

Last update01:43:53 AM GMT

You are here Berita Daerah Rambah Kayu Berkedok Perkebunan
Jual Buku Al-Zaytun Sumber Inspirasi
Kuis Tokoh Indonesia - TokohIndonesia.com

Rambah Kayu Berkedok Perkebunan

E-mail Print PDF

Illegal logging – Tumpukan kayu hasil tebangan dari hutan adatPerusahaan perkebunan kelapa sawit di Malinau itu terus menebang kayu di hutan yang dilindungi. Tapi, polisi justru menahan masyarakat dengan tuduhan menghalangi perusahaan.

Sepanjang hari, suara mesin berderu di hutan Desa Setarap dan Batu Kajang, Kecamatan Malinau Selatan, Kabupaten Malinau, Kalimantan Timur. Asalnya, dari puluhan alat-alat berat milik PT Bina Sawit Alam Makmur (BSAM) dan CV Luhur Perkasa yang beroperasi di desa itu sejak beberapa bulan lalu. Ribuan batang kayu mereka tebang dari hutan adat yang dijaga dan dipelihara penduduk secara turun-temurun.

Upaya masyarakat menghentikan perambahan kayu yang diduga ilegal itu sebenarnya sudah dilakukan. Namun, seperti diungkapkan tokoh pemuda Dayak Malinau, Elstiven, S.Sos, masyarakat justru dicokok kepolisian dengan tuduhan pasal 368 KUHP, yakni melakukan pemerasan dengan kekerasan (afpersing). Sebelas orang penduduk Desa Batu Kajang yaitu: Luhat Ingai, Yoel Opang, Udau Lerang, Yonathan Tad, Marthen Lawat, Incuk Tuban, Yohanes Manang, Harun Lengkan, Lewi Adau, Welis Adau, dan Yeni Lasyuk harus meringkuk di tahanan Polres Malinau.

Elstiven mengatakan, warga desa memang menahan 7 (tujuh) alat berat berupa 4 unit traktor, 1 unit logging, 1 unit hellen, dan 1 unit dump truk. Tapi, itu dilakukan agar penebangan kayu di hutan adat dihentikan.

Dikatakan, Pemda Malinau memang memberi izin kepada PT BSAM buka lahan sawit di desa Batu Kajang dan bekerja sama dengan masyarakat setempat untuk mengolah hutan jakau (bekas kebun masyarakat). Namun menurut Elstiven, perusahaan tampaknya lebih memilih hutan ulen atau hutan adat di Sungai Punan yang kayunya banyak. Akibatnya, penduduk desa marah hingga melakukan penahanan terhadap alat-alat berat milik perusahaan. Sebab, tanah ulen tersebut merupakan hutan yang dilindungi masyarakat secara turun-temurun.

Menanggapi kasus ini, Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Malinau Alifikri, SH. MKn berpendapat, penahanan oleh Polres Malinau itu sudah sesuai prosedur. Legalitas perusahaan sah, izin prinsip juga ada. Antara perusahaan dengan masyarakat setempat juga sudah ada kesepakatan bekerjasama. Menurut Alifikri, warga desa harus tahu bahwa investasi perusahaan itu jangka panjang, yakni 20 hingga 30 tahun ke depan. “Sayangnya masyarakat terprovokasi,” katanya.

Namun, apa yang dituduhkan Alifikri itu ditepis oleh Petrus Upuk, salah seorang warga Desa Batu Kajang. Ia mengatakan, yang mengadakan kesepakatan dengan pihak perusahaan itu hanya Kepala Desa Batu Kajang, Nin Lubit dan Ketua Adat Kenyah, Ngau Lawai. Tapi kedua tokoh masyarakat desa itu tidak pernah terbuka kepada masyarakat karena takut tidak disetujui. Makanya, kalau masyarakat dituduh terprovokasi, dia balik bertanya, siapa yang memprovokasi? “Hutan kami dirusak dan kami melakukan pembelaan. Kami dikatakan terprovokasi,” kata Petrus geram.

Makanya masyarakat menyarankan, Polres Malinau jangan hanya menerima pengaduan perusahaan. “Mereka juga harus memperhatikan kepentingan masyarakat. Kapolres harus berani mengungkap kasus ini. Usut ijin yang dimiliki PT BSAM, karena Kabupaten Malinau sendiri merupakan hutan konservasi dunia yang tak satu jengkal pun dapat dijadikan perkebunan,” kata David Ramba, Ketua LSM Otonomi Center Malinau kepada wartawan Berita Indonesia, S Leonard Pohan, 29 Desember lalu.

Dikatakan, seandainya pun ada ijin mereka (PT BSAM), patut dipertanyakan apa benar ijin yang diberikan termasuk di hutan adat. Dan, apakah sudah sesuai dengan UU Kehutanan No 41 Tahun 1999 pasal 9 ayat 2, dimana masyarakat diberi kewajiban untuk melakukan perlindungan hutan. “Patut diketahui bahwa Surat Pemda Malinau kepada PT BSAM adalah ijin buka lahan sawit, bukan menjarah kayu di hutan lindung,” kata David.

Makanya tiga LSM, yaitu Lembaga Pemerhati dan Pemberdaya Masyarakat Dayak Punan (LP3M), Otonomi Center, dan Sekoci menyatakan kesediaannya mendampingi masyarakat untuk membawa kasus ini ke ranah hukum. “Kami sudah mengirim tim bersama Komisi I DPRD Malinau meninjau kondisi hutan adat,” kata Boro Subhan Nicholas, Ketua LP3M Malinau.

Selain penebangan liar dan perambahan hutan, tim juga memastikan sejumlah pelanggaran yang dilakukan PT BSAM dan CV Luhur Perkasa selaku pelaksana lapangan. Perusahaan ternyata menyalahgunakan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) untuk kegiatan perkebunan. “Buktinya, tidak ditemukan lokasi pembibitan dan jumlah bibit di lokasi sebagaimana disyaratkan dalam Permenhut Nomor: P-58/Menhut-II/2009,” kata Ir Dolpina Damus, Ketua Komisi I DPRD Malinau usai melakukan peninjauan.

Selain perlindungan terhadap hutan dan ekosistem kawasan sungai Punan, menurut Dolpina, penebangan kayu dan perambahan hutan di daerah hulu sungai Malinau ini akan menjadi ancaman banjir buat kota Malinau di musim hujan. Pemerintah daerah ikut berperan dengan memberi izin IPK di lahan ladang penduduk. Sebab, dengan IPK tersebut, perusahaan menebang kayu di hutan lindung dengan pengamanan anggota Polisi. SLP (Berita Indonesia 82)


Related Articles:

Beri Komentar


Kode keamanan Refresh

Biografi Bismar Siregar di TokohIndonesia.com
Biografi Haryono Suyono di TokohIndonesia.com
Biografi Kak Seto di TokohIndonesia.com
Biografi Jusuf Kalla di TokohIndonesia.com
Biografi Hatta Rajasa di TokohIndonesia.com