Majalah Berita Indonesia

Thursday, Apr 27th

Last update01:43:53 AM GMT

You are here Berita Daerah Mengurai Persoalan Jakarta
Jual Buku Al-Zaytun Sumber Inspirasi
Kuis Tokoh Indonesia - TokohIndonesia.com

Mengurai Persoalan Jakarta

E-mail Print PDF

Inggard Joshua: Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI JakartaSebagai ibu kota negara, tidak bisa dipungkiri bila Jakarta menyimpan banyak persoalan, mulai dari sisi kependudukan, kewilayahan, tata ruang, sampai infrastruktur dan berbagai aspek lain. Melalui revisi UU No 34 tahun 1999, diharapkan permasalahan demi permasalahan dapat diurai.

Jakarta tidak hanya berperan sebagai ibu kota negara, tetapi juga berperan sebagai pusat bagi berbagai dimensi    kehidupan nasional. Peranan ini mengintrodusir besarnya beban pengelolaan kewilayahan Jakarta. Kiranya tidak terlalu berlebihan bila masyarakat Jakarta menaruh harapan besar terhadap revisi UU No 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Ibu Kota Negara Republik Indonesia Jakarta, yang tengah digodok di DPR saat ini.

 

“Terlepas dari pro kontra yang menengarai revisi UU No. 34 Tahun 1999, khususnya tentang konsep megapolitan, namun harus disadari bahwa Jakarta membutuhkan strategi pembangunan yang komprehensif guna mendukung perkembangan yang akan terus berakumulasi di masa-masa mendatang,” tutur Inggard Joshua, Ketua Fraksi Partai Golkar (F.PG) DPRD DKI Jakarta, baru-baru ini.

Daya dukung ibu kota terhadap dinamika kehidupan yang berlangsung di atasnya, tentu menjadi pertaruhan besar Pemerintah DKI Jakarta. “Jakarta akan terus berkembang, bahkan semakin pesat di masa-masa mendatang. Dan kita harus memiliki strategi mengantispasi perkembangan itu, sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran bahwa pembangunan Jakarta akan mandeg pada satu masa yang tidak terlalu lama,” katanya.

Sistem Pengelolaan dan Penegakan Hukum
Jakarta sebagai salah satu kota tertua di Indonesia, sudah barang tentu memiliki sistem pengelolaan kewilayahan yang komprehensif. Hal ini tidak terlepas dari akumulasi pengalaman dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kerap menimpa Jakarta selama lebih dari 4,5 abad.

“Jakarta sudah memiliki sistem yang lengkap, baik sistem tata ruang, sistem pengelolaan perekonomian, sistem transportasi, maupun sistem kesejahteraan masyarakat, baik menyangkut pangan, kesehatan, perumahan, dan aspek-aspek lainnya. Yang menjadi permasalahan pokok berikutnya adalah pelaksanaan dari sistem itu,” tandasnya.
“Sistem yang baik tidak memberi manfaat yang maksimal, jika tidak diikuti low enforcement. Jadi hukum harus ditegakkan dalam menjalankan sistem itu,” kata Inggard Joshua, yang juga Sekretaris DPD I Partai Golkar DKI Jakarta ini.

Politisi yang akrab dipanggil dengan sapaan Pak Inggard ini mencontohkan keuangan pemerintah DKI Jakarta yang cukup besar. Dalam APBN 2006, Jakarta menganggarkan pembiayaan sebesar Rp 17,997 triliun. “Jika pelaksanaan anggaran sebesar itu tidak tepat sasaran, karena lemahnya penegakan hukum, maka uang sebesar itu tidak akan bermanfaat bagi pembangunan DKI Jakarta,” tandasnya. Sebaliknya, sarjana Akuntansi ini mengungkapkan, dengan adanya penegakan hukum, akan menjamin setiap rupiah yang ada dalam APBD, akan dapat memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat Jakarta.

Di sisi lain, Inggard Yoshua yang juga Ketua Pemuda Pancasila DKI Jakarta mencontohkan, pengelolaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI Jakarta, yang belum dilaksanakan secara maksimal karena belum optimalnya penegakan hukum. “RUTR sudah ditetapkan, namun di tingkat pelaksanaannya masih ada bargaining,” tandasnya.

Ia kembali menandaskan, law enforcement menjadi sangat penting dalam pengelolaan pemerintah di DKI Jakarta, sehingga upaya mewujudkan Jakarta sebagai kota yang nyaman dapat tercapai. “Kita semua tahu, di Jakarta banyak orang pintar, orang kaya, ataupun pejabat. Tetapi tidak kala sering mereka justru menjadi kendala penegakan hukum. Dalam pelaksanaannya, hukum menjadi tidak berlaku sama, tetapi tebang pilih,” tuturnya.

Investasi dan Kepastian Berusaha
Di pihak lain, Inggard Yoshua menyoroti Jakarta sebagai pusat bisnis terkemuka di Indonesia. Dalam perkembangannya, perekonomian Jakarta semakin terarah pada struktur perekonomian industri jasa. Sektor-sektor industri yang berbasis produksi maupun manufaktur, tidak lagi menjadi andalan. “Sebagai daerah yang menjadikan jasa sebagai tulang punggung perekonomian, Jakarta harus didukung dengan iklim kepastian berusaha,” katanya.

Inggard menambahkan, hingga kini iklim kepastian berusaha belum benar-benar kondusif. Ia menunjuk pada fenomena premanisme dalam penguasaan tanah, lahan, atau fisik. “Seharusnya masyarakat atau pengusaha tidak membutuhkan jasa ormas-ormas tertentu bila Kepolisian, Kejaksaan, ataupun Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bekerja secara maksimal,” tandasnya.

Inggard menengarai adanya oknum-oknum tertentu yang mem-back up ormas-ormas tersebut. “Ini merupakan kenyataan yang sangat ironis. Bagaimana tidak, di pusat pemerintahan negara, pusat kepolisian negara, kejaksaan agung, dan aparat penegak hukum lainnya, namun seperti tidak berdaya menertibkan aktivitas ormas-ormas yang mengganggu iklim bisnis,” katanya.

Transportasi: Bus Way dan Monorel
Jakarta yang berpenduduk lebih dari 8 juta jiwa dan setiap hari didatangi lebih dari 2 juta pekerja dari daerah-daerah penyangga, tentunya harus didukung sistem transportasi yang handal. Menurut Inggard Joshua, untuk menjawab persoalan ini, Pemda DKI Jakarta telah membangun konsep Pola Transportasi Makro Jakarta. “Namun dalam pengaplikasiannya, layanan transportasi yang handal itu masih mengesampingkan kepentingan masyarakat pengguna sarana transportasi lainnya,” katanya.

Inggard mencontohkan pengoperasian bus way. Sebelum pengoperasian bus way saja, setiap jalanan di Jakarta sudah macet, apalagi setelah pengoperasiannya yang menyita jalan. “Memang benar, bus way diperuntukkan mendukung transportasi massal, tetapi perlu dikaji lebih mendalam analisis dampak lingkungannya (Amdal),” katanya seraya menghubungkan dengan pajak kendaraan bermotor yang menjadi primadona pendapatan DKI Jakarta.

Kalau pada satu sisi pajak kendaraan bermotor semakin meningkat, namun pada sisi yang lain tidak memberikan kenyamanan yang memadai dalam mengendarai kendaraannya, maka akan memicu perasaan apriori di kalangan pemilik kendaraan. Sesungguhnya, tambah Inggard, dibandingkan dengan sarana transportasi massal lainnya, tampaknya masih lebih efisien angkutan monorel, karena tidak menyita jalan yang ada.

Sayangnya, pembangunan angkutan monorel yang sudah dinanti-nantikan masyarakat Jakarta itu, hingga kini belum jelas. Bertitik tolak dari pengerjaannya yang tersendat-sendat, terlihat jelas bahwa konsorsium yang disepakati pemerintah itu kurang credible, baik dari sisi kemampuan teknis maupun finansial. “Kenapa pembangunan monorel tidak dilakukan secara Government to Government (G to G). Bukankah DKI Jakarta memiliki uang yang banyak dan APBD dapat dijadikan jaminan pembayaran kepada negara yang mendukung pembangunan monorel tersebut?” tuturnya.

Ingard mengingatkan, jika pembangunan monorel terseok-seok seperti sekarang ini, akan memicu peningkatan biaya investasi yang signifikan. “Tentunya, cost yang besar itu akan dibebankan kepada masyarakat yang menggunakan jasa monorel tersebut,” katanya.

Pemukiman Rumah Susun dan Penanggulangan Banjir
Kepadatan populasi penduduk di Jakarta telah memicu munculnya berbagai permasalahan sosial bagi masyarakatnya. Salah satu dampak dari peningkatan jumlah penduduk ini adalah keterbatasan lahan untuk pemukiman. Ironisnya, jalan keluar penyediaan pemukiman yang ditempuh masyarakat, secara umum melanggar tata ruang, yakni dengan membangun rumah-rumah di tempat-tempat terlarang, seperti bantaran kali dan tempat-tempat lain yang menggangu ketertiban dan keindahan kota.

“Kalau kita lihat, banyak orang yang tinggal di bantaran kali. Keberadaan mereka di sana membuat bantaran kali menjadi tempat kumuh, yang memicu pencemaran air, juga menengarai terjadinya banjir. Ini harus ditertibkan dengan merelokasi penduduk,” tuturnya.
Ketika ditanya, banyaknya penduduk yang tidak memiliki tempat tinggal pasca penggusuran, Inggard Joshus menyatakan agar mereka yang memenuhi syarat kependudukan DKI Jakarta diberi pemukiman di rumah-rumah susun. “Saya berharap, program kali bersih dan relokasi warga dari bantaran kali benar-benar dilaksanakan sesegera mungkin, sehingga Jakarta sebagai wajah terdepan Indonesia benar-benar layak menjadi kota metropolitan,” tuturnya.

Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Air Minum
Di pihak lain, tambah Inggard, layanan publik lain yang dinilai memberatkan masyarakat Jakarta adalah pelayanan air minum. Sejak tahun 1998, pengelolaan air minum di DKI Jakarta telah diserahkan kepada 2 (dua) perusahaan asing. Tujuannya, memberikan perlayanan yang semakin baik. Namun, harapan perbaikan layanan air minum, ternyata tidak terjadi. Para pelanggan selalu mengeluh dengan layanan air minum yang tidak berkualitas dan mahal.

“Ini merupakan konsekuensi langsung dari kerja sama Pemerintah DKI Jakarta dengan perusahaan yang tidak qualified. Akibatnya, biaya yang dikeluarkan untuk berinvestasi, jauh lebih besar, dan hal itu akan dibebankan kepada konsumen,” tandasnya.

Menurut Inggard, DPRD sering ditempatkan pada posisi yang sulit bila menghadapi masalah seperti ini. Di satu sisi, pengikatan ataupun pengakhiran suatu perjanjian dengan pihak swasta ataupun negara lain, merupakan domain eksekutif. Di sisi lain, perjanjian itu telah disetujui DPRD periode sebelumnya. “Jadi kita hanya mendorong kinerja pemerintah agar semakin baik dan di sisi lain mendesak pemerintah meninjau kembali berbagai kerja sama yang merugikan masyarakat Jakarta,” katanya.MH (Berita Indonesia 11)***


Related Articles:

Beri Komentar


Kode keamanan Refresh

Biografi Bismar Siregar di TokohIndonesia.com
Biografi Haryono Suyono di TokohIndonesia.com
Biografi Kak Seto di TokohIndonesia.com
Biografi Jusuf Kalla di TokohIndonesia.com
Biografi Hatta Rajasa di TokohIndonesia.com