Buku ini diprotes karena menggambarkan Presiden SBY tidak sepenuhnya konsisten dengan gerakan antikorupsi. Ia disebut-sebut melakukan upaya-upaya yang berpotensi menghidupkan kembali KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) seperti yang dilakukan pada Orde Baru.
Entah kebetulan atau tidak, di tengah-tengah berbagai tudingan yang diarahkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) atas aliran dana bailout Rp 6,7 triliun pada Bank Century, kini muncul lagi sebuah isu politik yang menyudutkan sang presiden. Adalah George Junus Aditjondro, seorang akademisi lulusan di AS yang mengambil jurusan sosiologi korupsi yang memantik api kontroversi. George dikenal gencar melakukan kritikan atas kasus korupsi pada masa pemerintahan Soeharto. Ia pun pernah dicekal pemerintahan pada saat itu.
Dan kini, pada pemerintahan Presiden SBY, bukunya yang sudah beredar sejak akhir Desember 2009 itu membuat pihak-pihak yang berada dalam lingkaran kekuasaan meradang. Lewat bukunya yang berjudul “Membongkar Gurita Cikeas: Di Balik Skandal Bank Century”, George mengungkap keganjilan kemenangan Partai Demokrat dalam pemilu legislatif dan kemenangan SBY dalam pemilu presiden.
Dalam buku setebal 183 halaman yang diterbitkan oleh Galang Press Yogyakarta ini disebutkan dugaan adanya aliran dana dari sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ke Cikeas yang dialirkan melalui sejumlah yayasan yang terkait dengan Cikeas. Yayasan tersebut di antaranya Yayasan Kesetiakawanan dan Kepedulian, Yayasan Puri Cikeas, serta Yayasan Mutu Manikam Nusantara.
Di Yayasan Mutu Manikam Nusantara yang dibina Ibu Kristiani Yudhoyono, terdapat nama Artalita Suryani, pelaku suap kepada Jaksa Urip Tri Gunawan, yang sudah masuk bui. Buku ini juga mengungkap penggalangan dukungan politis dan ekonomis bagi SBY yang dimotori yayasan-yayasan yang berafiliasi dengan SBY dan Ibu Ani Yudhoyono. Di antaranya Yayasan Majelis Dzikir SBY Nurussalam yang didirikan tahun 2005 dan Yayasan Kepedulian Sosial Puri Cikeas atau disebut Yayasan Puri Cikeas yang didirikan 11 Maret 2006.
Buku ini menyebut nama sejumlah menteri, sejumlah perwira tinggi, sejumlah pengusaha, serta anggota keluarga besar SBY yang menjadi pengurus yayasan. Edhi Baskoro putra bungsu Presiden SBY menjabat sebagai salah satu Sekretaris Yayasan Majelis Dzikir SBY Nurussalam, dan Hartanto Edhie Wibowo, adik bungsu Ny. Ani Yodhoyono sebagai salah seorang bendahara.
Menjelang Pemilu 2009, yayasan penopang kekuasaan SBY bertambah satu yaitu Yayasan Kesetiakawanan dan kepedulian (YKDK). Empat orang anggota Dewan pembina yayasan ini sekarang duduk dalam Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II, Djoko Suyanto, Purnomo Yusgiantoro, Sutanto, dan MS Hidayat. Yayasan ini juga dikelola orang-orang yang punya banyak pengalaman di bidang perbankan. Ketua Umumnya, Arwin Rasyid, Presiden Direktur CIMB Bank Niaga, sedangkan Bendahara Umumnya, Dessy Natalegawa yang tidak lain adalah adik kandung Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa.
Dalam buku ini juga dikatakan bahwa mantan Wakil Pemimpin Umum Harian Jurnal Nasional, Rully Ch. Iswahyudi yang juga staf khusus Bappilu Partai Demokrat bersama Direktur LKBN Antara, Ahmad Mukhlis Yusuf mengalirkan dana PSO (Public Service Obligation) LKBN Antara sejumlah Rp 40,6 milyar ke Bravo Media Center, tim sukses SBY pada pemilu 2009. Sedangkan harian Jurnal Nasional (Jurnas), yang ditulis sebagai corong politik SBY, disebut-sebut menerima dana miliaran rupiah milik Grup Sampoerna lewat Bank Century.
Polemik Baru
Di tengah skandal kasus Bank Century, kehadiran buku ini telah menjadi perbincangan hangat di kalangan elit politik negeri ini. Beragam tanggapan pun muncul atas hadirnya buku ini. Pihak yang kontra menganggap buku itu harus dilarang karena penuh fitnah dan mengganggu demokrasi, sementara yang mendukung berpandangan buku itu dapat menyuburkan demokrasi dan tidak perlu ditarik. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman misalnya keberatan dengan buku tersebut. Menurutnya buku tersebut tidak akurat dan mengarah kepada fitnah. Karena telah menjadi polemik, ia meminta buku tersebut diperdebatkan secara akademik di depan publik. Banyak pula yang menyebutkan, data dalam buku itu sangat lemah karena sumbernya dari koran dan portal berita sehingga kurang bisa dipercaya.
Berbeda dengan koleganya di Senayan, Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso dari Partai Golkar berpandangan, buku itu tidak perlu dilarang. Ia menyarankan pihak-pihak yang merasa dirugikan membuat buku tandingan (buku putih). Senada dengan Priyo, Mantan Ketua PP Muhammadiyah, Syafii Maarif, mengimbau pihak-pihak yang disebutkan dalam buku agar tidak panik jika memang tidak melakukan hal-hal seperti yang ditulis dalam buku tersebut. Ideal untuk melakukan counter (perlawanan) atas buku tersebut dengan membuat buku tandingan yang membantah tudingan tersebut. Menurutnya, biarlah para pembaca yang memberikan penilaian terhadap tudingan-tudingan tersebut.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sendiri prihatin dengan terbitnya buku tersebut. Juru bicara kepresidenan, Julian Aldrin Pasha di Cikeas menegaskan bahwa buku tersebut mengungkapkan data-data dan fakta yang tidak akurat. Maka yang akan diminta adalah pertanggungjawaban, sejauh mana keotentikan validitas data hingga metodologi yang digunakan.
Terlepas dari berbagai pro dan kontra yang muncul, buku ber-cover seekor gurita dengan Mahkota Raja Jawa ini sangat sulit didapatkan bahkan di toko-toko buku sebesar Gramedia dan Gunung Agung. Ada yang menuding kalau pemerintah mengintervensi peredaran buku itu agar tidak tersebar luas. Kalau benar begitu, mengutip pernyataan pengamat politik CSIS, J Kristiadi, pelarangan buku merupakan bentuk upaya pembodohan masyarakat. BT,NIR (Berita Indonesia 73)
| < Prev | Next > |
|---|
