| Article Index |
|---|
| Riak Dinamika Koalisi |
| JK-Wiranto Lebih Cepat |
| SBY-Boediono, Tegakkan Presidensial |
| Mega-Pro Rakyat,Paling Alot |
| Capres Saling Sindir |
| Pertarungan Dimulai,Siapa Pemenang? |
| All Pages |
Setelah melewati manuver dan komunikasi politik yang amat riuh, melelahkan dan terkadang menjengkelkan, sindir-menyindir, ancam-mengancam serta penuh sandiwara dan diwarnai pertikaian internal partai, akhirnya terbentuk juga tiga koalisi partai politik mengusung tiga pasang calon presiden dan wakil presiden. Ketiga koalisi itu telah memulai pertarungan untuk memenangkan pasangan Capres-Cawapres jagoannya dalam Pemilu Presiden 8 Juli 2009.
Pluit pertanda pertarungan sudah dimulai sejak ketiga pasangan Capres-Cawapres itu mendaftarkan diri secara langsung ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), Sabtu 16 Mei 2009. Pasangan yang lebih cepat didaftarkan ke KPU (pukul 10.20) adalah Jusuf Kalla - Wiranto (JK-Win) yang diusung koalisi Partai Golkar dan Partai Hanura.
Disusul pasangan Megawati Soekarnoputri - Prabowo Subianto (Mega-Pro Rakyat) yang diusung koalisi 9 parpol yakni yakni dua partai yang lolos parliamentary threshold (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Gerakan Indonesia Raya), dan tujuh parpol yang tidak lolos PT (PNI Marhaenisme, Partai Karya Perjuangan, Partai Buruh, Partai Merdeka, Partai Kedaulatan, Partai Sarikat Indonesia, dan Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia).
Terakhir, pasangan Susilo Bambang Yudhoyono bersama Boediono (SBY Berboedi) mendaftarkan diri pukul 17.00, diusung koalisi 23 partai yakni lima partai yang lolos parliamentary threshold (Partai Demokrat, PKS, PAN, PPP, PKB) dan 18 parpol yang tidak lolos PT (PBB, PDS, PKPB, PBR, PPRN, PKPI, PDP, PPP, Partai Republikan, Partai Patriot, PNBKI, PPI, Partai Pelopor, PKDI, PIS, PPIB, dan PPDI).
Itulah peta politik Pemilu Presiden hasil Pemilu Legislatif 9 April 2009. Hasil perhitungan akhir suara nasional yang diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Sabtu malam 9 Mei 2009, telah menempatkan Partai Demokrat sebagai pemenang dengan meraih suara nasional 21.703.137 (20,85) dan memperoleh 148 (26,43 persen) kursi DPR (kemudian (Rabu 13/5) direvisi menjadi 150 kursi) dari keseluruhan kursi parlemen yang berjumlah 560 kursi.
Disusul Partai Golkar 15.037.757 suara (14,45) dan mendapatkan 108 (19,29 persen) kursi DPR (direvisi menjadi 107 kursi), PDI Perjuangan 14.600.091 (14,03 persen) suara dan 93 (16,61 persen) kursi (direvisi menjadi 95 kursi), PKS 8.206.955 (7,88 persen) suara dan 59 (10,54 persen) kursi (direvisi menjadi 57 kursi), PAN 6.254.580 (6,01) suara dan 42 (7,50 persen) kursi (direvisi jadi 43 kursi), PPP 5.533.214 (5,32) suara dan 39 (6,96 persen) kursi (menjadi 37 kursi), PKB 5.146.122 (4,94) suara dan 26 (4,64 persen) kursi (jadi 27 kursi), Gerindra 4.646.406 (4,46) suara dan 30 (5,36 persen) kursi (jadi 26 kursi), dan Hanura 3.922.870 (3,77) suara dan 15 (2,68 persen) kursi (jadi 18 kursi). Hanya sembilan Parpol tersebut yang lolos parliamentary threshold 2,5 persen. Hasil perhitungan suara dan jumlah perolehan kursi ini masih mungkin berubah, karena masih dibuka kesempatan menggugat ke Mahkamah Konstitusi.
Kesembilan parpol inilah yang kemudian terlihat paling sibuk menggalang koalisi untuk mengusung Capres-Cawapres. Sementara 29 parpol yang tidak lolos parliamentary threshold sehingga tak berhak menempatkan kadernya di DPR, terlihat ikut mengekor, walaupun sempat bergerak menghimpun koalisi dengan parpol yang lolos parliamentary threshold.
Dipandang dari dinamika kronologis, setidaknya ada lima tahapan arus gelombang (riak) pusaran politik sampai akhirnya terbentuk tiga koalisi dan tiga pasaangan Capres-Cawapres tersebut.
Riak Pertama, koalisi segitiga emas (golden triangle) versus jembatan emas, yang mengarus menjelang hari Pemilu Legislatif 9/4. Diawali koalisi segitiga emas antara PDIP, Golkar dan PPP. Dimulai Kamis (12/3), saat Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri bersama Ketua Umum DPP Partai Golkar menandatangani kesepakatan untuk membangun pemerintahan yang kuat demi mewujudkan kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat. Kesepakatan ini, diawali beberapa kali pertemuan yang ramai diliput pers, bermula dari pernyataan sikap Partai Golkar berpisah dari Partai Demokrat dan mengusung Jusuf Kalla sebagai Capres.
Jusuf Kalla menyatakan siap berhadapan head to head dengan SBY dalam Pilpres mendatang.
Kemudian, kesepakatan ini juga diamini Ketua Umum PPP Suryadharma Ali, setelah bertemu Megawati, kemudian Jusuf Kalla, Sabtu 21/3. Suryadharma Ali merilis ke pers bahwa mereka berkomitmen merapatkan barisan dalam bentuk golden triangle bersama PDI Perjuangan, Golkar dan PPP.
Adanya ekspos tentang koalisi segitiga emas ini segara disambut Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum dengan pernyataan akan membangun koalisi baru yang mereka sebut sebagai koalisi Jembatan Emas. “Agar tercipta pemerintahan yang kuat,” kata Anas Urbaningrum, saat kampanye di stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat 20 Maret 2009. PKS, PKB dan sejumlah partai lain langsung mengarus ke arah koalisi jembatan emas ini. Namun, ditegaskan koalisi itu akan dibangun setelah Pemilihan Legislatif 9 April.
Riak Kedua, Blok Demokrat dan Blok Teuku Umar, yang mengarus mulai hari kedua setelah Pemilu Legislatif 9/4. Peta politik langsung berubah, sebutan koalisi egitiga emas dan koalisi jembatan emas tidak kedengaran dan tidak relevan lagi. Gelombang arus koalisi mengarah pada dua juga, yakni blok Partai Demokrat atau Blok Susilo Bambang Yudhoyono dan Blok Teuku Umur, rumah kediaman Megawati Soekarnoputri.
Partai Demokrat sebagai pemenang Pemilu Legislatif tampak makin memiliki daya tarik tersendiri, bagai gula yang dikerumuni semut. Kendati Partai Demokrat tidak terlihat super aktif, lebih bersifat menunggu – istilah mereka pintu terbuka – ramai didatangi parpol lainnya, yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Bahkan Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang semula bersepakat membentuk koalisi berkaki tiga dengan PDIP, langsung merapat ke PD. Gerakan Partai Golkar yang merapat ke SBY (PD) ini langsung mendapat reaksi dari PKS, mengancam akan mundur dari koalisi.
Sementara di Blok Teuku Umar terlihat sibuk berkumpul yakni PDIP, Partai Gerindra dan Partai Hanura, juga PPP yang datang dengan setengah hati. Blok Teuku Umar pun sempat membesar dengan bergabungnya 23 partai, termasuk partai yang tidak lolos PT. Tapi blok ini masih hanya dipersatukan oleh persoalan carut-marutnya penyelenggaraan Pemilu Legislatif. Walaupun antara PDIP, Gerindra dan Hanura mulai terasa munculnya nuansa berkoalisi.
Riak Ketiga, koalisi besar versus koalisi kerakyatan (SBY). Gelombang Ketiga ini muncul setelah tawaran Partai Golkar ditolak Partai Demokrat (SBY) untuk ikut bergabung kembali. Tiga kali Jusuf Kalla menemui SBY menyatakan keinginan bergabung kembali, tapi hanya dijawab ya,ya, tanpa kejelasan, yang kemudian dimaknai sebagai penolakan.
Partai Golkar sampai membentuk Tim Lima untuk bernegosiasi dengan Tim Sembilan Demokrat. Partai Golkar mengajukan JK sebagai Cawapres, ditolak Partai Demokrat dengan mengajukan lebih dari satu nama Cawapres. Golkar merasa tidak mau didikte, begitu pula Demokrat. Akhirnya Golkar melalui Rapat Pleno DPP dan Rapat Pimpinan Nasional Khusus (Rapimnassus) Golkar, di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis ( 23/4), menyatakan tidak lagi berkeinginan berkoalisi dengan PD dan menetapkan JK sebagai Capres sekaligus memberinya mandat melakukan komunikasi politik dengan partai lain membangun koalisi. Walaupun di luar keputusan formal, ada kader Golkar yang masih menginginkan berkoalisi dengan SBY.
Dengan gerak cepat JK dan Partai Golkar segera melakukan manuver, merangkul kembali Blok Teuku Umar yakni Megawati (PDIP), Prabowo (Gerindra) dan Wiranto (Hanura). Setelah melalui hiruk-pikuk beberapa kali pertemuan, Partai Golkar berhasil bergandeng tangan dengan PDIP, Gerindra dan Hanura membentuk Koalisi Besar. Kesepakatan Koalisi Besar itu pun disepakati dan ditandatangani di kantor DPP Partai Hanura, Jumat 1/5. Salah satu kesepakatannya adalah mereka siap bekerja sama di parlemen, mulai tingkat pusat hingga daerah.
Namun Koalisi Besar ini tampaknya sulit bersatu dalam koalisi Capres-Cawapres. Keempat partai dalam koalisi ini masing-masing mempunyai Capresnya sendiri. Tampaknya tidak ada yang mau mengalah menjadi Cawapres. Hanya Wiranto (Hanura) yang kemudian menyadari realitas politik, terutama perolehan suara yang hanya 3,77 persen, sehingga rela menurunkan derajat sebagai Cawapres. Padahal pada Pemilu 2004, memenangkan konvensi Golkar sebagai Capres. Sementara, Parabowo (Gerindra) yang hanya memperoleh suara 4,46 persen tetap mempertahankan ambisi besarnya sebagai Capres.
Jusuf Kalla, sebagai seorang berlatarbelakang saudagar yang memiliki kejelian melihat dan menangkap peluang sekecil apa pun, yang juga secara internal di dalam tubuh Golkar telah didesak dan terdesak untuk segera mengambil keputusan, segera menangkap sinyal dari Wiranto yang rela menurunkan derajat jadi Cawapres. Maka, hanya hitungan jam setelah penandatangan kesepakatan Koalisi Besar, keesokan harinya, Sabtu 2/5, JK-Wiranto langsung dideklarasikan sebagai Capres-Cawapres koalisi Partai Golkar dan Hanura. Megawati (PDIP) ditinggal kembali bersama Prabowo (Gerindra).
Riak Keempat, Koalisi JK-Win versus Koalisi Campur Sari atau Koalisi Gaduh. Pasangan Capres-Cawapres Partai Golkar-Hanura (Jusuf Kalla – Wiranto), tampil lebih cepat mengambil keputusan berkoalisi. Pasangan ini dengan memakai tagline “lebih cepat lebih baik dengan hati nurani” langsung bergegas meretas jalan menuju pertarungan Pilpres 8 Juli 2009.
Sementara tiga tokoh lainnya yang belakangan paling dinominasikan berpeluang sebagai Capres yakni SBY, Megawati dan Prabowo, masih diliputi aneka macam (campur aduk, campur sari) masalah. SBY diliputi campur aduk kepercayaan diri berlebihan dan keraguan memilih pasangan Cawapres. Megawati berada dalam posisi dilematis mempertahankan keputusan kongres PDIP yang memutuskannya sebagai Capres. Sementara Prabowo bertahan dalam ambisi besar sebagai Capres.
SBY tampak ragu menentukan pilihan Cawapres dari 19 nama yang diajukan masyarakat dan partai-partai mitra koalisinya (PKS, PAN, PPP dan PKB). Terutama PKS dan PAN yang tampaknya sangat menghendaki kadernya dipilih sebagai Cawapres. Atau sebenarnya SBY sama sekali tidak ragu, tapi malah sangat percaya diri, tidak mau memilih Cawapres dari kader partai mitra koalisinya, karena hal itu bisa seperti membesar anak macan yang siap mengalahkan Partai Demokrat pada Pemilu 2014.
Sementara, Megawati (PDIP) tampaknya mulai ditinggal sendiri oleh Prabowo (Gerindra) setelah sudah lebih dulu ditinggal Golkar dan Hanura. Prabowo melakukan manuver dengan usaha menghimpun puluhan partai kecil yang tidak lolos parliamentary threshold untuk bersama-sama mengusungnya sebagai Cawapres berpasangan dengan Rizal Ramli yang sejak awal menggalang blok perubahan dengan partai-partai gurem tersebut. Memang, jika perolehan suara 29 partai tersebut dihimpun ditambah perolehan suara Gerindra akan mampu mencapai 25 persen suara dan memenuhi syarat minimal pengajuan Capres.
Dalam kondisi ini, SBY mengutus Hatta Rajasa menemui Megawati di Jalan Teuku Umar, Rabu (6/5). Walaupun semula kedatangan Hatta disebut dalam rangka urusan rumah pemberian negara kepada mantan Presiden Megawati, namun belakangan pada acara syukuran kemenangan Partai Demokrat di rumah pribadi SBY di Cikeas, Minggu 10/5, SBY mengungkapkan bahwa benar tengah dijalin komunikasi politik dengan PDIP (Megawati).
Tanda-tanda keseriusan komunikasi politik PD dan PDIP ini ditangkap berbagai pihak dari pengunduran rancaana deklarasi Cawapres pendamping SBY dari 11 Mei mejadi 15 Mei. Walaupunpihak Partai Demokrat (PD) tegas-tegas menolak bila disebut alasan pengunduran hanya karena sabar menunggu PDIP. “Deklarasi mundur tanggal 15 Mei malam karena Presiden SBY melaksanakan tugas negara, menghadiri acara WOC (World Ocean Conference) di Manado. Selain itu ada kebutuhan untuk mematangkan persiapan koalisi,” kata Ketua PD Anas Urbaningrum, Sabtu (9/5/2009).
Hiruk-pikuk tentang kemungkinan bergabungnya PDIP dengan Partai Demokrat membuat dinamika koalisi partai politik bergerak bagai gelombang tsunami yang memutar balik. Partai Demokrat dan PDIP yang dalam lima tahun terakhir berseberangan dengan komunikasi yang beku, yang satu sebagai penguasa dan satu lagi oposisi, dalam sekejap dimungkinkan berkoalisi.
Beberapa kader Partai Golkar langsung berteriak, tak sungkan menuduh PDIP mengingkari kesepakatan Koalisi Besar yang sudah ditandatangani sebelumnya. Namun, PDIP yang tampaknya sudah merasa berulang kali ‘diperdaya’ dalam kesepakatan politik, tidak menanggapi teriakan itu. Bahkan, khusus tentang pembicaraan kemungkinan berkoalisi dengan Gerindra, Ketua Dewan Pertimbangan DPP PDIP Taufik Kiemas menganggap itu sudah masa lalu. “Aku enggak berani ngomong. Itu (Prabowo) sudah berlalu. Sudahlah, itu masa lalu,” kata Taufik Kiemas, sebelum berangkat menunaikan ibadah shalat Jumat, di kediamannya, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (8/5). Walaupun, Sekjen PDIP Pramono Anung mengatakan bahwa komunikasi dengan Prabowo (Gerindra) masih terus dilakukan.
Komunikasi politik antara PD dengan PDIP pun terus dilakukan. Diperkirakan, koalisi PD dan PDIP ini terjembatani dengan kesepakatan memilih Gubernur Bank Indonesia Boediono sebagai Cawapres pendamping SBY. Perkiraan ini seperti mendapat pembenaran ketika beberapa petinggi partai mitra koalisi PD lainnya (PKS, PAN, PPP dan PKB) mengadakan pertemuan di ruangan Fraksi PKS di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Selasa 12/5. Peserta rapat adalah Ketua F-PKS Mahfudz Siddiq, Sekjen PKS Anis Matta, Ketua F-PPP Lukman Hakim Saifuddin, Ketua F-PAN yang juga Sekjen PAN Zulkifli Hasan, Ketua DPP PAN M Najib, serta Wakil Sekjen PKB Imam Nachrowi. Mereka merasa terkejut dan beraksi keras atas pemberitahuan bahwa SBY telah memilih Gubernur Bank Indonesia Boediono, ekonom profesional, sebagai Cawapres. Mereka pun bersepakat akan menggagas poros alternatif yakni berkoalisinya partai berbasis massa Islam PKS, PAN, PPP dan PKB.
Reaksi penolakan paling keras datang dari PKS dan PAN. Para petinggi partai ini mengancam akan keluar dari koalisi dengan SBY dan akan bergabung dengan JK-Wiranto atau dengan Gerindra atau membentuk koalisi sendiri, jika SBY tidak mau merevisi pilihannya atas Boediono. Mereka menghendaki Cawapres pendamping SBY dari partai mitra koalisi berbasis Islam, atau dari kalangan profesional yang relijius sehingga layak sebagai representasi umat Islam. Mereka tidak menganggap Boediono sebagai seorang profesional yang relijius (Islam). Mereka menuding Boediono seorang penganut ekonomi neoliberalis yang berpihak ke pasar bebas dan asing. Namun rupanya ancaman ini hanya gertak-sambal. Setelah mereka, terutama PKS bersuara paling lantang, bertemu SBY, tiga jam sebelum pasangan Capres-Cawapres Partai Demokrat (SBY-Boediono) dideklarasikan Sabtu 15 Mei 2009 malam (pukul 19.00) di Bandung, mereka pun ikut mendukung dan memuja-muji pasangan Capres-Cawapres SBY-Boediono.
Riak Kelima, Terbentuknya tiga koalisi Pilpres Putaran Pertama. Yakni koalisi Partai Golkar dan Partai Hanura yang mengusung pasangan Capres-Cawapres Jusuf Kalla - Wiranto (JK-Win); Disusul koalisi 9 parpol yakni yakni dua partai yang lolos parliamentary threshold (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Gerakan Indonesia Raya), dan tujuh parpol yang tidak lolos PT (PNI Marhaenisme, Partai Karya Perjuangan, Partai Buruh, Partai Merdeka, Partai Kedaulatan, Partai Sarikat Indonesia, dan Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia) mengusung pasangan Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto (Mega-Pro Rakyat); dan, Koalisi 23 partai yakni lima partai yang lolos parliamentary threshold (Partai Demokrat, PKS, PAN, PPP, PKB) dan 18 parpol yang tidak lolos PT (PBB, PDS, PKPB, PBR, PPRN, PKPI, PDP, PPP, Partai Republikan, Partai Patriot, PNBKI, PPI, Partai Pelopor, PKDI, PIS, PPIB, dan PPDI), mengusung pasangan Susilo Bambang Yudhoyono bersama Boediono (SBY-Berboedi).
Pergerakan koalisi ini masih akan mungkin terjadi, jika Pilpres harus dilakukan dua putaran, karena kemungkinan belum ada pasangan yang bisa meraih lebih 50 peren suara. Maka, setelah Pilpres putaran pertama (8/7) selesai, masih akan terjadi lagi hiruk-pikuk komunikasi koalisi antarpartai dari koalisi yang kalah (menduduki peringkat tiga), namun mungkin tidak seriuh dinamika koalisi Pilpres putaran pertama. BI (Berita Indonesia 67)
Perolehan Suara Pemilu Legislatif
Berikut adalah hasil keseluruhan perolehan suara 38 partai politik pesrta Pemilu Legislatif Nasional (DPR) berdasarkan nomor urut, nama partai, perolehan suara dan persentase suara:
1. Partai Hanura 3.922.870 (3,77)
2. PKPB 1.461.182 (1,40)
3. PPPI 745.625 (0,72)
4. PPRN 1.260.794 (1,21)
5. Gerindra 4.646.406 (4,46)
6. Barnas 761.086 (0,73)
7. PKPI 934.892 (0,90)
8. PKS 8.206.955 (7,88)
9. PAN 6.254.580 (6,01)
10. PPIB (0,19)
11. Partai Kedaulatan 437.121 (0,42)
12. PPD 550.581 (0,53)
13. PKB 5.146.122 (4,94)
14. PPI 414.043 (0,40)
15. PNI Marhaenisme 316.752 (0,30)
16. PDP 896.660 (0,86)
17. Pakar Pangan 351.440 (0,34)
18. PMB 414.750 (0,40)
19. PPDI 139.554 (0,13)
20. PDK 669.417 (0,64)
21. RepublikaN 630.780 (0,64)
22. Partai Pelopor 341.914 (0,33)
23. Golkar 15.037.757 (14,45)
24. PPP 5.533.214 (5,32)
25. PDS 1.541.592 (1,48)
26: PNBK 468.696 (0,45)
27. PBB 1.864.752 (1,79)
28. PDI-P 14.600.091 (14,03)
29. PBR 1.264.333 (1,21)
30. Partai Patriot 547.351 (0,53)
31. Demokrat 21.703.137 (20,85)
32. PDKI 252.293 (0,31)
33. PIS 320.665 (0,31)
34. PKNU 1.327.593 (1,43)
41. Partai Merdeka 111.623 (0,11)
42. PPNUI 146.779 (0,14)
43. PSI 140.551 (0,14)
44. Partai Buruh 266.203 (0,25)
| < Prev | Next > |
|---|
