Majalah Berita Indonesia

Gulungan Bola Salju Century
Tampaknya hampir semua pihak atau lembaga resmi yang terkait dengan pengungkapan kasus bail-out Bank Century terkesan berusaha mencegah gulungan liar bola salju untuk melindungi Presiden. Entah sengaja atau tidak. Tak terkecuali, Pansus Angket (DPR) dan KPK.

Partai Demokrat dan lingkaran kekuasaan Presiden SBY tampaknya sangat solid dalam usaha menjauhkan kemungkinan terungkapnya keterlibatan Presiden SBY dalam dugaan konspirasi bail-out Bank Century. Presiden SBY sendiri menggunakan berbagai kesempatan, tak terkecuali apakah itu perayaan keagamaan, dengan penampilan melankolis untuk membersihkan namanya dari berbagai isu negatif seputar bail-out Century.

Tentu saja, hal ini sangat lumrah, untuk mencegah Centurygate bergulir bagai bola salju yang bisa mungkin bergerak liar merontokkan tiang-tiang penopang kekuasaan, yang masih belum 100 hari masa jabatan keduanya.

Partai Demokrat dan lingkaran kekuasaan Presiden SBY saat ini sangat padu, selalu menunggu aba-aba dari atas, sebelum berucap dan bertindak. Hampir mirip dengan Golkar dalam era Presiden Soeharto. Bahkan politisi Partai Demokrat pun sudah ikut-ikutan menggunakan data intelijen dalam berbicara di publik. Dari sisi kepentingan mempertahankan kekuasaan tentu hal ini berguna.

Sebagai contoh, ketika beberapa anggota DPR menggagas hak angket Century, semua anggota DPR Fraksi Demokrat laksana paduan suara menampik. Lalu, tatkala Ketua Dewan Pembina memberi aba-aba, semua menyemut ikut tanda-tangan.

Kemudian Pansus Angket Century pun akhirnya terbentuk dan mulai bekerja dipimpin Idrus Marham dari Fraksi Partai Golkar, yang berkoalisi dengan Partai Demokrat dalam pemerintahan SBY. Sejak itu, banyak pihak memprediksi, akan terjadi pendegradasian penggunaan hak angket DPR ini. Namun, kekuatiran ini selalu dibantah.

Pansus Angket Century akan bekerja selama tiga bulan. Rapat-rapat pemeriksaan pihak-pihak terkait pun gencar dilakukan, tak terkecuali memanggil Wakil Presiden Boediono dalam kapasitasnya sebagai mantan Gubernur BI.

Sepintas, terkesan Pansus Angket Century ini akan bekerja sungguh-sungguh untuk mengungkap kasus rekayasa dan konspirasi bail-out Bank Century sampai aliran dana di lapis ke tujuh, bahkan sampai ke ujung mana pun. Rapat-rapat Pansus disepakati terbuka untuk umum, sehingga seringkali disiarkan langsung oleh televisi.

Banyak hal diungkap. Namun, sangat terasa bahwa hampir semua pihak atau lembaga resmi yang terkait dengan pengungkapan kasus bail-out Bank Century terkesan berusaha mencegah gulungan liar bola salju kasus bank Century untuk melindungi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Tak terkecuali anggota Pansus Angket (DPR) dari fraksi nonkoalisi pemerintah pun tidak tampak ingin mengetahui sejauh mana kemungkinan keterlibatan Presiden SBY dalam kasus ini. Tentu saja hal ini suatu hal yang menarik.

Mari kita lihat ulang, ketika Pansus Century mengajukan pertanyaan kepada Wapres Boediono dalam kapasitas sebagai mantan Gubernur BI yang secara langsung sangat menentukan kebijakan bail-out Century. Tidak ada pertanyaan, apakah ada komunikasi dengan Presiden SBY selama proses, terutama sebelum, pengambilan keputusan bail-out itu? Apakah ada arahan dari Presiden SBY?

Hanya ada pertanyaan dari Bambang Soesatyo dari Partai Golkar: “Mengingat ini persoalan yang luar biasa dan menyangkut keuangan negara dan presiden merupakan penanggung jawab tertinggi keuangan negara, apakah presiden tahu soal bantuan bail-out ini?” Lalu, dijawab Boediono: “Dilaporkan, Pak. Begitu diputuskan dilaporkan.” Pertanyaan dan jawabannya bermakna penegasan bahwa Presiden SBY tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan.

Cegah Bola Salju
Di tengah munculnya kekuatiran akan terjadi pelemahan Pansus Angket Century dengan terpilihnya Idrus Marham dari Fraksi Partai Golkar sebagai ketua, hal menarik justru segera dimunculkan. Pertama, sebelum Idrus terpilih, Aktivis Benteng Demokrasi Rakyat (Bendera), Senin 30/11/2009, secara mengejutkan merilis nama-nama penerima dana talangan Century dari lingkaran kekuasaan Presiden SBY.

Bendera merilis Partai Demokrat menerima Rp 700 miliar, Edhie Baskoro Yudhoyono Rp 500 miliar, Hatta Radjasa (Ketua Tim Kampanye Nasional Capres-Cawapres SBY-Boediono) Rp 10 miliar, Mantan Panglima TNI Djoko Suyanto (Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Capres-Cawapres SBY-Boediono) Rp 10 miliar, mantan Jubir Presiden Andi Malarangeng Rp 10 miliar, Rizal Malarangeng Rp 10 miliar, Choel Malarangeng Rp 10 miliar, dan Hartati Murdaya Rp 100 miliar, serta LSI Rp 50 miliar, FOX Rp 200 miliar dan KPU menerima dana Rp 200 miliar. Jadi total Rp 1,8 triliun.

Kesempatan ini segera dioptimalkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk kedua kali membantah adanya aliran dana talangan Bank Century ke lingkaran tim kampanyenya dalam Pemilu lalu. Presiden dengan gaya menarik simpati rakyat mengungkapkan keprihatinan dan menyebut hal itu sebagai fitnah yang tak mengandung kebenaran. Presiden yang telah membantah hal itu dalam pidato khusus menyangkut kasus Bibit-Chandra dan Bank Century pada 23 November 2009 lalu, kembali menyampaikan bantahannya itu dalam peringatan Hari Guru Nasional di Jakarta, Selasa (1/12).

Selain itu, nama-nama yang disebut Bendera pun segera melapor ke polisi karena merasa telah terjadi pencemaran nama baik, Rabu (2/12), yang berlangsung amat cepat, hanya sekitar 40 menit semuanya sudah selesai.

Tapi, banyak kalangan merasakan hal ini hanya sebuah skenario intelijen untuk pengalihan perhatian. Sebab perolehan data Bendera itu dianggap terlalu gampang, culun. Sudah hampir dipastikan, jika alur data Bendera itu dijadikan acuan akan sulit, bahkan tidak mungkin, terbukti. Sehingga anggota Pansus Century, terutama dari fraksi nonkoalisi pemerintah, tidak mau terseret dan terkecoh.

Kedua, terjadi ‘perang mulut’ antara Menkeu Sri Mulyani Indrawati dengan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie. Aburizal dikesankan akan melepas dendam kepada Sri Mulyani akibat kebijakan Menkeu soal Bumi Resources, perusahaan milik Aburizal, di bursa efek tempo hari. Hal ini mengesankan bahwa Anggota Pansus dari Partai Golkar termasuk Idrus Marham akan all out mengusut tuntas skandal Bank Century.

Kemudian, ketiga, Kamis (17/12), dilanjutkan dengan usulan Pansus agar Wakil Presiden Boediono dan Menkeu Sri Mulyani nonaktif selama pemeriksaan Pansus. Terkesan dinamika keseriusan Pansus demikian tinggi. Hanya Fraksi Partai Demokrat yang berpendapat bahwa tidak perlu penonaktifan Wapres Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sedangkan fraksi lain mayoritas menghendaki sebaliknya, agar para pejabat yang terperiksa terkait kasus Century agar nonaktif selama pemeriksaan.

Usulan Pansus Century menonaktifkan Boediono dan Sri Mulyani, justru menunjukkan kuatnya pengaruh untuk memperlemah pencapaian tugas Pansus sendiri. Presiden SBY dalam jumpa pers di Kopenhagen, Denmark, di sela-sela acara KTT Perubahan Iklim, Jumat (18/12) langsung menanggapi dengan meminta Wapres Boediono dan Menkeu Sri Mulyani tetap aktif bekerja sambil menjalankan proses pemeriksaan Pansus Hak Angket Century. “Tentu saja kita memandang menonaktifkan keduanya bisa mengganggu situasi perekonomian dalam negeri. Terutama dalam fokus pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,” kata Presiden SBY.

Pembelaan Presiden SBY kepada Boediono dan Sri Mulyani pantaslah sangat dihargai oleh kedua pejabat yang sangat tahu apakah Presiden SBY terlibat dalam proses pengambilan keputusan bail-out Bank Century. Sehingga, baik Boediono maupun Sri Mulyani, semakin tampak santai dalam komitmen loyalitasnya kepada pimpinan. Apalagi, sejauh ini hampir semua pihak atau lembaga resmi yang terkait dengan pengungkapan kasus bail-out Bank Century, termasuk Pansus, terkesan berusaha melindungi Presiden.

Sehingga, pro-kontra seputar kehadiran Marsilam Simanjuntak yang waktu itu menjabat Ketua Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Reformasi (UP3R) dalam rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang semula disebut adalah permintaan dari Presiden SBY, bisa berubah menjadi karena kapasitasnya sebagai Penasehat Menteri Keuangan.

Memang beredar beberapa prediksi bahwa kasus Bank Century memiliki efek getar dahsyat karena terkait beberapa pejabat di episentrum kekuasaan. Sehingga lumrah saja, dalam politik, adanya upaya yang gencar agar kasus Bank Century tidak menjadi bola salju yang dapat menghancurkan semua harapan yang terhimpun setelah pasangan SBY-Boediono terpilih dalam Pilpres 2009.

Dengan melihat semua gejala tersebut, diprediksi pengungkapan kasus Bank Century hanya akan sampai pada kesimpulan telah terjadi pelanggaran pidana perbankan. Sementara hal-hal lain yang mungkin terjadi dalam proses bail-out Century akan terbenam sendiri sebagai sebuah misteri.

Tanya-jawab Pansus Angket Century dengan Boediono dalam rapat pemeriksaan, Selasa (22/12), cukup menguatkan pandangan tersebut. Ketika ditanya, apakah Boediono saat ini merasa keputusan untuk melakukan bail-out Century itu sudah tepat? Boediono menegaskan keputusan itu yang terbaik. “Keputusan bukan dari saya, Pak, tetapi oleh KSSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan). Keputusan bersama-sama dan saya sangat yakin keputusan yang kita ambil saat itu yang terbaik,” ujarnya.

Lalu, Boediono menegaskan, apabila terjadi masalah hukum, penyelewengan, dia pun sepakat hal itu harus diberantas dan dituntaskan. “Tetapi, keputusan bail-out itu untuk menyelamatkan situasi yang eksplosif. Saat itu keputusan yang terbaik untuk bangsa kita. Dan saya sampai sekarang tetap yakin, dan saya siap mempertanggungjawabkan di dunia dan akhirat,” katanya. BI/BHS-CRS (Berita Indonesia 73)