Majalah Berita Indonesia

Profil dan Program Anggota Kabinet
ntuk mengetahui sekilas rekam jejak dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan para pembantu terdekat Presiden/Wapres pada 100 hari pertama kerja mereka sebagai pondasi kebijakan yang berkesinambungan untuk lima tahun ke depan, Berita Indonesia mencoba merangkumnya sebagai berikut:

Menko Polhukham – Djoko Suyanto
Marsekal TNI AU Djoko Suyanto, S.IP kelahiran Madiun, Jawa Timur, 2 Desember 1950 dipercaya Presiden SBY sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM menggantikan Laksamana Widodo AS. Mantan Panglima TNI lulusan Akademi Angkatan Udara 1973 ini sebelumnya dikenal sukses menjalankan tugas. Penanganan terorisme menjadi salah satu bidang yang masuk dalam program 100 hari kerjanya.

Menko Perekonomian – Hatta Rajasa
Pada KIB I ia menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara dan menjadi ketua tim kampanye SBY-Boediono pada Pilpres 2009 lalu. Dalam program 100 harinya sebagai Menko, langkah paling utamanya adalah mendorong investasi domestik dan investasi asing langsung dengan menghilangkan hambatan investasi. Untuk memacu pertumbuhan, pemerintah menurut pria kelahiran Pelembang, 18 Desember 1953 ini harus bekerja keras menghapus segala macam hambatan seperti ketersediaan energi, infrastruktur yang buruk, pembiayaan yang mahal, masalah perpajakan, perburuhan, dan aturan yang tumpang tindih yang dikeluhkan banyak investor selama ini. Dan yang lebih penting menurutnya adalah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas dalam lima tahun ke depan, yakni pertumbuhan ekonomi yang lebih banyak didorong oleh investasi riil dan ekspor.

Menko Kesra – Agung Laksono
Mantan ketua DPR 2004-2009 yang juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Gokar 2004 dan 2009, H.R. Agung Laksono dipilih menjabat Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat menggantikan Aburizal Bakrie yang menjadi atasannya di partai Golkar. Sebagai Menko Kesra, pria kelahiran Semarang, Jawa Tengah, 23 Maret 1949 lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia ini, mengatakan akan melanjutkan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam program 100 hari dan 5 tahun mendatang. Jaring pengaman sosial lainnya, seperti BOS, beasiswa, jamkesmas kepada masyarakat hampir miskin dan sangat miskin juga menurutnya akan tetap berjalan.

Mensesneg – Sudi Silalahi
Pemangku jabatan Menteri Sekretaris Kabinet pada KIB I, Letjen TNI (Purn) Sudi Silalahi kini dipercaya menjadi Menteri Sekretaris Negara menggantikan Hatta Rajasa yang menjadi Menko Perekonomian. Sudi yang mantan Pangdam V Brawijaya (1999) Surabaya, ini dikenal merupakan orang yang sangat dekat dengan Presiden SBY. Sebelumnya, ia adalah Koordinator Bidang Politik dan Keamanan di bawah Menkopolhukham SBY dalam Kabinet Gotong Royong (2001-2004). Tentang program kerja, pria kelahiran Pematangsiantar, Sumatera Utara, 13 Juli 1949 ini mengatakan, sudah membuat program 1 tahun dan 5 tahun ke depan yang intinya menargetkan pencapaian hal-hal yang belum dicapai dalam 5 tahun sebelumnya.

Mendagri– Gamawan Fauzi
Gubernur Sumatera Barat (2005-2010) yang juga mantan Bupati Solok (1995-2000) Gamawan Fauzi ditunjuk menjadi Menteri Dalam Negeri dalam KIB II. Sebagai seorang birokrat sipil yang memiliki integritas tinggi, pria kelahiran Sumatera Barat 9 November 1957 yang merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Andalas, ini telah mematahkan kebiasaan kursi Mendagri dari kalangan militer selama 45 tahun ini. Gamawan yang dinilai berhasil melakukan tata kelola pemerintahan yang baik selama menjabat bupati dan gubernur, diharapkan dapat meneruskan sukses itu di tingkat nasional. Untuk 100 hari pertamanya, program kerjanya mencakup evaluasi daerah pemekaran, menata hubungan pemerintah pusat dan daerah, serta menjamin bahwa seluruh kebijakan pemerintah pusat didukung pemerintah daerah dengan tidak mengesampingkan prinsip otonomi daerah yang akan tetap dijalankan.

Menlu – Marty Natalegawa
Ia seorang diplomat senior yang membangun karir dari bawah dan terakhir sebagai Duta RI untuk PBB, terpilih menjadi Menteri Luar Negeri menggantikan Nur Hasan Wirajuda. Memimpin Deplu lima tahun ke depan, menurut pria kelahiran Bandung, 22 Maret 1963 ini, Indonesia akan terus berperan secara aktif menjembatani visi yang berbeda antar negara-negara yang berselisih, serta memperlihatkan sosok Indonesia yang moderat dan teguh dalam bersikap.

Menhan – Purnomo Yusgiantoro
Prof. Ir. Purnomo Yusgiantoro MSc., MA., Ph.D yang hampir sembilan tahun berada di pos Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral, sekarang dipercaya menjadi Menteri Pertahanan menggantikan Juwono Sudharsono. Soal program kerja, mantan Wakil Gubernur Lemhanas (1998-2000) ini mengatakan akan memprioritaskan peningkatan renumerasi terhadap prajurit di daerah perbatasan dan prajurit pada umumnya. Selain itu, ia juga memprioritaskan optimalisasi dan efisiensi penggunaan alokasi anggaran belanja pertahanan yang selama ini masih banyak mengalami kebocoran. Penataan penjagaan daerah terluar, penyelesaian bisnis TNI, dan revitalisasi industri pertahanan, juga menjadi prioritas program 100 hari lulusan Sarjana Teknik ITB ini.

MenkumHam – Patrialis Akbar
Politisi Partai PAN, lulusan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Jakarta, Patrialis Akbar, dipilih sebagai Menteri Hukum dan HAM menggantikan Andi Matalatta. Untuk program 100 hari, mantan anggota DPR RI (1999-2009) kelahiran Padang, Sumatera Barat, 31 Oktober 1958 ini, mengatakan akan segera berkoordinasi dengan Mahkamah Agung mengenai pelaksanaan UU Pengadilan Tipikor serta penegakan Hak Asasi Manusia.

Menkeu – Sri Mulyani
Menteri Keuangan pada Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II kembali diduduki Sri Mulyani Indrawati. Wanita kelahiran Bandar Lampung, 26 Agustus 1962 yang sebelumnya juga pernah menjabat Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas itu, dalam 100 hari kepemimpinannya akan memprioritaskan, menciptakan perbaikan iklim investasi dan memperbaiki berbagai program untuk peningkatan aktivitas di sektor industri. Ke depan, ia mengatakan berencana membuka kawasan ekonomi khusus (KEK) di Indonesia. Tapi untuk ini, dia mengaku dibutuhkan banyak waktu hingga beberapa tahun ke depan.

Menteri ESDM – Darwin Zahedy Saleh
Kader dari Partai Demokrat, Darwin Zahedy Saleh terpilih menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menggantikan Purnomo Yusgiantoro. Dalam program 100 hari kerjanya, pria kelahiran Indragiri Hilir, Riau, 29 Oktober 1960, ini mengatakan akan fokus pada beberapa masalah penting, di antaranya soal pengembangan Coal Bed Methane (CMB) dan Panas Bumi (geothermal).

Memperin – MS Hidayat
Ketua KADIN (2004-2009), Mohamad Suleman Hidayat menjadi Menteri Perindustrian menggantikan Fahmi Idris. Dalam programnya, MS Hidayat mencanangkan empat sektor prioritas yakni: energi, infrastruktur, ketahanan pangan, dan reformasi birokrasi. Sementara dalam program 100 hari kerja pertama, pria kelahiran Jombang, Jawa Timur, 2 Desember 1944 ini, fokus pada sektor energi dan infrastruktur sebagai pendorong utama tumbuhnya industri.

Mendag – Mari Elka Pangestu
Putri ekonom terkenal Indonesia, J. Panglaykim, kelahiran Jakarta, 23 Oktober 1956, terpilih kembali sebagai Menteri Perdagangan (Mendag) untuk kedua kalinya. Peraih gelar Bachelor dan Master of Economics dari The Australian National University, serta gelar Ph.D dalam bidang Perdagangan Internasional, Keuangan dan Ekonomi Moneter dari Universitas California, Davis 1986, ini untuk program 100 hari memprioritaskan menjaga stabilitas harga dan penyediaan barang kebutuhan pokok masyarakat menjelang akhir tahun 2009 dan awal tahun depan, membuat cetak biru perdagangan dalam negeri dan luar negeri, menyusun buku putih pembangunan dan pengelolaan pasar tradisional, meningkatkan penetrasi produk ekspor Indonesia ke pasar non-tradisional dan menjajaki pasar baru.

Mentan – Suswono
Mantan Wakil Ketua Komisi IV DPR-RI periode 2004-2009 dari Fraksi PKS Ir. H. Suswono, MMA dipercaya menjadi Menteri Pertanian menggantikan Anton Apriyantono yang juga kader PKS. Untuk 100 hari masa jabatannya, pria kelahiran Tegal, Jawa Tengah, 20 April 1959 lulusan Magister Manajemen Agribisnis dari IPB Bogor, ini memprioritaskan audit luas lahan pertanian. Audit itu menurutnya untuk mengetahui luas lahan yang masih dapat digunakan untuk pertanian.

Menhub – Freddy Numbery
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan pada KIB I, Laksamana Madya (Purn) Freddy Numbery dipercaya SBY menjabat Menteri Perhubungan dalam KIB II menggantikan Jusman Syafei Djamal. Dalam program kerja 100 hari, mantan Gubernur Papua (1998) kelahiran Yapen Waropen, Papua, 15 Oktober 1947, ini memprioritaskan revitalisasi moda transportasi yang diharapkan dapat mengurangi angka kecelakaan seperti yang telah dibuat dalam konsep blueprint, ‘zero accident’. Setelah melakukan inspeksi langsung ke beberapa pelabuhan dan bandara, dia mengakui masih menemukan kelemahan-kelemahan yang harus diperbaiki. Untuk itu, ia menyerukan agar pelayanan publik ditingkatkan sepanjang waktu.

Menteri Kelautan dan Perikanan – Fadel Muhammad
Mantan Gubernur Provinsi Gorontalo Ir. H. Fadel Muhammad Al-Haddar menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan menggantikan Freddy Numbery yang menjadi Menteri Perhubungan. Doktor Ilmu Administrasi Negara kelahiran Ternate, Maluku, 20 Mei 1952, ini selama memimpin Provinsi Gorontalo terkenal memiliki prestasi yang gemilang. Ia sedikitnya mengantongi 43 penghargaan dari buah pikiran atau kegiatan yang dijalaninya. Beberapa di antara penghargaan itu dari Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) sendiri. Untuk program 100 hari, Fadel yang juga pengurus harian DPP Partai Golkar ini mengatakan akan lebih memfokuskan pekerjaan pada upaya peningkatan pendapatan nelayan dan masyarakat pesisir.

Menakertrans – Muhaimin Iskandar
Ketua Umum Dewan Tanfidz PKB yang juga mantan Wakil Ketua DPR RI periode 2004-2009, Muhaimin Iskandar terpilih menjabat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi menggantikan Erman Soeparno. Pria kelahiran Jombang, Jawa Timur, 24 September 1966 lulusan sarjana politik dari UGM dan magister komunikasi dari UI, ini mengatakan akan memprioritaskan pelayanan, peningkatan kualitas perlindungan bagi tenaga kerja, khususnya TKI di luar negeri. Menurutnya, TKI, terutama di sektor informal, harus dihormati, dilayani, diberi bantuan dan diberi perlindungan untuk mendapat hak mereka di negara penempatan. Peningkatan kualitas program transmigrasi mulai dari persiapan penempatan, pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi juga menjadi prioritasnya. Selain itu, pemerintah juga menurutnya akan melakukan penertiban terhadap keberadaan tenaga kerja asing (TKA) ilegal yang bekerja di Indonesia.

Menteri Pekerjaan Umum – Djoko Kirmanto
Ir. Djoko Kirmanto, Dipl. HE, kelahiran Pengging, Jawa Tengah, 5 Juli 1943 kembali di dapuk sebagai Menteri Pekerjaan Umum pada KIB II. Lulusan Fakultas Teknik Sipil Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada tahun 1969 dan pasca sarjana dari Land and Water Development, IHE-Delft, Belanda tahun 1977, yang meniti karir di Departemen Pekerjaan Umum (PU) sejak tahun 1970 ini mengatakan akan melanjutkan programnya sebelumnya. Yakni menyelesaikan jalan tol trans-Jawa, serta pemancangan dimulainya pembangunan Jembatan Selat Sunda, membangun 500 ribu hektare jaringan irigasi baru di luar Pulau Jawa, serta merehabilitasi 1,37 juta ha jaringan irigasi di 13 provinsi andalan pangan dalam upaya mempertahankan swasembada pangan. Meningkatkan penyediaan air minum hingga mampu melayani 67 persen penduduk perkotaan dan 17 persen penduduk pedesaan, serta meningkatkan pelayanan sanitasi sistem terpusat, peningkatan sistem drainase di 100 kota, serta pengolahan sampah di 240 kota.

Menkes – Endang Rahayu Sedyaningsih
DR. dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH terpilih menjadi Menteri Kesehatan dalam Kabinet Indonesia Bersatu II. Terpilihnya wanita kelahiran Jakarta, 1 Februari 1955 yang sebelumnya bertugas sebagai Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Farmasi, Badan Penelitian dan Pengembangan Depkes, ini agak kontroversial. Lulusan Fakultas Kedokteran UI tahun 1979 dan peraih gelar magister dan doktor dari Harvard School of Public Health ini dianggap fenomenal karena dirinya dikaitkan dengan isu NAMRU, langkahnya membawa virus H5N1 ke Vietnam, dan pemutasian dirinya dari peneliti utama menjadi peneliti biasa oleh mantan atasannya Menkes Siti Fadilah Supari. Untuk program 100 hari Depkes, ia mengaku telah mempersiapkan sejumlah program kerja sesuai arahan Presiden SBY, yakni membuat good governance di Depkes dan melanjutkan program kesehatan prorakyat, seperti Jamkesmas, meningkatkan upaya kesehatan berbasis komunitas, seperti posyandu dan puskesmas, serta menyeimbangkan promosi preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

Mendiknas – Mohammad Nuh
Mantan Menkominfo pada KIB I (2007-2009) Prof. Dr. Ir. KH. Mohammad Nuh, DEA dipercaya Presiden SBY menjadi Menteri Pendidikan Nasional pada KIB II menggantikan Bambang Sudibyo. Soal program, untuk lima tahun mendatang, pria kelahiran Surabaya, Jawa Timur, 17 Juni 1959, ini mengatakan Depdiknas menetapkan tiga prioritas pendidikan nasional, yakni memperluas akses masyarakat ke pendidikan bermutu, pendidikan terjangkau, dan sekolah berkualitas. Mengawali tugasnya di Depdiknas, ada satu gagasan baru mantan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, ini yakni penghapusan tes masuk perguruan tinggi negeri (PTN). Gagasan ini menurutnya untuk mengurangi kesenjangan kualitas pendidikan antara satu daerah dengan daerah lain.

Menag – Suryadharma Ali
Ketua Partai Persatuan Pembangunan (PPP) periode 2007-2012 yang juga mantan Menkop dan UKM pada KIB I, Drs. Suryadharma Ali Msi kembali dipercaya pada KIB II menjadi Menteri Agama menggantikan Muh. Maftuh Basyuni SH. Pria kelahiran Jakarta, 19 September 1956 yang sempat mengundurkan diri sebagai menteri karena terpilih menjadi anggota DPR (2009-2014), ini dalam program kerja seratus harinya memprioritaskan perbaikan dan peningkatan penyelenggaraan ibadah haji. Juga akan meningkatkan kualitas hubungan antar-umat beragama dan peningkatan kualitas pendidikan agama, dan lainnya.

Menhut – Zulkifli Hasan
Politisi Partai PAN, H. Zulkifli Hasan SE. MM, menjabat sebagai Menteri Kehutanan menggantikan M S Kaban. Dalam program 100 hari kerjanya, ia mengatakan akan segera membuat konsep untuk menyelesaikan tumpang tindih penggunaan lahan kehutanan dan peruntukan lain. Karena menurut pria kelahiran Lampung 17 Mei 1962 ini, tumpang tindih peraturan kehutanan merupakan penghambat pelaksanaan pembangunan, terutama infrastruktur. Di samping itu, ia juga akan memprioritaskan tata ruang dan pemantapan kawasan hutan sebagai program utama yang termasuk dalam evaluasi peraturan yang tumpang-tindih.

Menbudpar – Jero Wacik
Sempat mengundurkan diri dari Menteri Kebudayaan dan Pariwisata (2004-2009) karena terpilih sebagai anggota DPR RI periode 2009-2014 dari Partai Demokrat, Jero Wacik, kelahiran Bali 24 April 1949 ini kembali dipercaya presiden pada KIB II dengan kedudukan yang sama. Pada kabinet sebelumnya, ia dinilai berhasil memimpin departemen itu, terbukti citra Indonesia tetap baik di mata dunia meskipun sering dilanda banyak kejadian, seperti peristiwa gempa dan pengeboman. Untuk program seratus hari, ia sedang mempersiapkan pelucuran buku Sejarah Indonesia yang ditulisnya lima tahun lalu, di samping mempersiapkan program bantuan untuk seniman, peningkatan produksi industri kreatif dan sosialisiasi UU perfilman.

Menkominfo – Tifatul Sembiring
Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring diangkat menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika menggantikan Muhammad Nuh. Sebagai lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Informatika dan Komputer dan berpengalaman di bidangnya, pria kelahiran Bukittinggi, Sumatera Barat, 28 September 1961, ini menyatakan ada beberapa hal yang ingin diselesaikannya dalam sektor komunikasi, seperti masalah perbedaan kemudahan akses di kota besar dan daerah terpencil yang sangat besar. Kemudian, kurangnya informasi edukatif dari media komunikasi Tanah Air. Sebagai bagian dari programnya, dia menargetkan pada awal tahun 2010 akan mewujudkan 100 desa komputer. Secara berkesinambungan akan mencapai 10.000 desa komputer sampai dengan 2014. Serta pengembangan kabel optik dan program Palapa Ring.

Mensos – Salim Assegaf Al-Jufri
Mantan Dubes Indonesia untuk Arab Saudi, Salim Assegaf Al-Jufri diangkat menjadi Menteri Sosial menggantikan Bachtiar Chamsyah. Pria kelahiran Surakarta, Jawa Tengah, 17 Juli 1954, lulusan S3 dari Universitas Madinah, Arab Saudi tahun 1986, ini merumuskan target program 100 hari kerjanya berupa mewujudkan keluarga harapan, anak-anak dan lansia yang terlantar.

Meristek – Suharna Surapranata
Ketua Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) PKS yang juga merupakan salah satu pendiri Partai Keadilan, Suharna Surapranata terpilih menjadi Menteri Riset dan Tekonologi menggantikan Kusmayanto Kadiman. Lulusan S1 di FMIPA UI dan S2 di Teknik Fisika ITB, kelahiran Bandung, 13 Desember 1955, ini dalam program kerja 100 harinya menegaskan akan membenahi kelembagaan penelitian dan pengembangan (litbang) di Indonesia untuk mengatasi tumpang tindih dan inefisiensi di lembaga riset. Riset menurutnya akan lebih ditekankan pada sektor pangan untuk mengembankan varietas unggul. Di bidang energi, akan dikembangkan aplikasi energi terbarukan, dan pengembangan sektor transportasi untuk memajukan industri strategis.

Menkop dan UKM – Syariefuddin Hasan
Ia terpilih menjadi Menteri Negara Koperasi dan UKM menggantikan Suryadarma Ali. Prioritas dalam 100 hari kerja pertamanya adalah meningkatkan kemandirian usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dengan cara meningkatkan anggaran dan mempermudah penyaluran kredit untuk rakyat (KUR), kemudian menekan suku bunga kredit untuk UMKM sehingga lebih meringankan.

Menneg LH – Gusti Mohammad Hatta
Mantan Pembantu Rektor I Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Gusti Mohammad Hatta terpilih menjadi Menteri Negara Lingkungan Hidup menggantikan Rachmat Witoelar. Doktor Bidang Silvikultur dari Universitas Wageningen, Belanda, kelahiran Banjarmasin, Kalimantan Selatan, 1 September 1952 ini pada program 100 harinya, memfokuskan pada penanganan kebakaran lahan dan perbaikan daerah aliran sungai.

Menneg PP dan PA – Linda Amalia Sari
Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia (Kowani) periode 2004-2009 dan Ketua Dewan Pembina Yayasan Kesehatan Payudara, serta Dewan Pembina Yayasan Onkologi Anak Indonesia, Linda Amalia Sari Agum Gumelar terpilih menjadi Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menggantikan Meutia Hatta. Soal program kerja, istri mantan Menteri Perhubungan Agum Gumelar kelahiran 15 November 1951, ini memberikan prioritas bagi pemberdayaan wanita di pedesaan mengingat tantangan ke depan akan semakin berat bagi peningkatan peran perempuan, khususnya perempuan pedesaan.

Menneg PAN dan Reformasi Birokrasi – Evert Ernest Mangindaan
Mantan Gubernur Sulawesi Utara (1995-2000) Evert Ernest Mangindaan kelahiran Surakarta, Jawa Tengah, 5 Januari 1943 menjadi Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menggantikan Taufik Effendi. Mantan Pangdam VIII/Trikora yang juga mantan anggota DPR 2004-2009 dari Partai Demokrat dalam program kerja seratus harinya akan menuntaskan konsep reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik.

Menneg PPDT – Helmy Faishal Zaini
Mantan anggota DPR 2004-2009 dari PKB, dan sarjana Teknik dari Universitas Darul Ulum Jombang dan Magister Universitas Paramadina Jakarta, Helmy Faishal Zaini, ditempatkan sebagai Menteri Negara Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal menggantikan Lukman Edhi. Helmy kelahiran Cirebon, Jawa Barat, 1 Agustus 1972 yang merupakan menteri termuda di antara anggota KIB II, ini membuat program kerja 100 harinya dengan rencana menginventaris daerah-daerah tertinggal dengan cara mengunjungi langsung ke daerah.

Menneg PP Nasional/ Kepala Bappenas – Armida S. Alisjahbana
Mantan Guru Besar dan Pembantu Dekan bidang Akademik Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran (UNPAD), Armida S. Alisjahbana terpilih menjadi Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menggantikan Paskah Suzetta.

Mengenai program kerja, putri mantan Menlu Mochtar Kusumaatmadja kelahiran Bandung, Jawa Barat, 16 Agustus 1960 yang meraih gelar Master of Arts in Economics dari Universitas Northwestern, serta Doctor of Philosophy in Economics dari Universitas Washington, AS, ini mengatakan akan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang disesuaikan dengan beberapa isu besar masa kini dan mendatang.

Menneg BUMN – Mustafa Abubakar
Mantan Dirut Bulog dan juga mantan Plt Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Dr.Ir. Mustafa Abubakar didaulat menjabat Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara menggantikan Sofyan Djalil. Untuk program 100 hari, pria kelahiran Pidie, Nanggroe Aceh Darussalam, 15 Oktober 1949, ini merujuk pada 14 prioritas agenda berkelanjutan Kementerian Negara BUMN yang lama, yakni meliputi reformasi birokrasi, reformasi kepemimpinan BUMN, peningkatan koordinasi antar-lembaga, program right sizing, restrukturisasi dan penyelesaian BUMN rugi, program privatisasi, harmonisasi peraturan perundang-undangan, penyelesaian Rekening Dana Investasi (RDI)/SLA, penyelesaian Bantuan Pemerintah yang Belum Ditentukan Statusnya (BPYDS), penataan sistem remunerasi, penyesuaian sistem akuntansi, penetapan dividen, pembentukan BUMN Fund, dan pelaksanaan kebijakan pemerintah.

Menpera – Suharso Manoarfa
Ia dipercaya Presiden SBY menjadi Menteri Negara Perumahan Rakyat menggantikan Muhammad Yusuf Asy’ari. Pria kelahiran Mataram, Nusa Tenggara Barat, 31 Oktober 1954 ini adalah anggota DPR periode 2004-2009 dan terpilih kembali untuk periode 2009-2014 dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Mengenai program, ia mengatakan akan melakukan pemetaan pasar, mencakup pasokan dan permintaan rumah, serta mengefektifkan daya serap pasar.

Mennegpora – Andi Mallarangeng
Juru bicara Presiden SBY Andi Alfian Mallarangeng terpilih menjadi Menteri Negara Pemuda dan Olahraga menggantikan Adyaksa Dault. Peraih gelar Doctor of Philisophy di bidang ilmu politik dari Northern Illinois University (NIU), Illinois, AS, kelahiran Makassar, Sulawesi Selatan, 14 Maret 1963, ini dalam program 100 harinya akan merevitalisasi organisasi kepemudaan (OKP), Pramuka, dan OSIS (organisasi siswa intra sekolah). Kepramukaan yang sebelumnya jarang disentuh oleh kementerian, menurutnya penting direvitalisasi, diolah jadi seksi bagi anak muda yang dapat menumbuhkan sportivitas, nasionalisme, dan kepekaan sosial.

Kepala BIN – Sutanto
Mantan Kapolri, Jenderal Polisi (Purn) Drs. Sutanto, ditunjuk Presiden SBY menjabat Kepala Badan Intelijen Negara menggantikan Syamsir Siregar. Pria kelahiran Comal, Pemalang, Jawa Tengah, 30 September 1950, ini sebelumnya adalah Kepala Badan Pelaksana Harian (Kalakhar) Badan Narkotika Nasional. Lulusan Akabri tahun 1973, ini juga pernah menjadi ajudan Presiden Soeharto (1995-1998), Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumatra Utara (tahun 2000), dan Kapolda Jawa Timur (2000-2002). Soal karir, diringkusnya buronan terorisme asal Malaysia, Dr. Azahari, pengungkapan identitas para pelaku Bom Bali 2005, penyelesaian kasus penyuapan pada kasus pembobolan Bank BNI dengan tersangka Brigjen Ismoko, Kombes Irman Santosa dan Komisaris Jenderal Suyitno Landung, menambah popularitas Sutanto yang sebelumnya telah sukses dalam pencanangan pemberantasan perjudian pada 100 hari pertama dirinya menjabat Kapolri.

Kepala BKPM – Gita Irawan Wiryawan
Sempat dinominasikan di beberapa posisi, Gita Irawan Wiryawan akhirnya ditempatkan Presiden SBY sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM) menggantikan Muhamad Lutfi. Pria kelahiran Jakarta, 21 September 1965 lulusan Harvard University ini adalah seorang pengusaha. Ia pernah menjabat Presdir JPMorgan Indonesia. Selain itu ia juga sebagai bankir investasi dan memegang sejumlah jabatan kunci di bank investasi terkemuka dunia, seperti Goldman Sach dan JP Morgan. Terakhir, sebelum diangkat menjadi Kepala BKPM, ia adalah penasehat senior JP Morgan untuk Asia Tenggara, Komisaris Pertamina, dan anggota Dewan Direktur Independen di Telekom Malaysia International, dan sebagai penasehat pemerintah dan swasta di sejumlah negara Asia terkait program restrukturisasi perusahaan serta strategi penjualan.

Ketua UKP4 – Kuntoro Mangkusubroto
Untuk memperkuat lembaga kepresidenan sekaligus memperlancar pelaksanaan program KIB II, Kuntoro Mangkusubroto kelahiran Purwokerto, Jawa Tengah, 14 Maret 1947 ditunjuk sebagai Ketua Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). UKP4 ini dimaksudkan sebagai mata dan telinga Presiden, termasuk perpanjangan tangan Presiden, untuk menganalisis sejauh mana program-program Presiden berjalan dan permasalahan apa yang menghambat. UKP4 menjalankan fungsi lebih sebagai lembaga fungsional daripada struktural. Sehubungan dengan itu, menurut Kuntoro Mangkusubroto, tugas pertama yang harus dilaksanakannya adalah mengawasi pelaksanaan program 100 hari pertama para menteri. (Berita Indonesia 72)