Majalah Berita Indonesia

Infrastruktur Jadi Prioritas
Percepatan penyediaan infrastruktur menjadi prioritas utama yang akan dicapai oleh tim ekonomi Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II lima tahun ke depan. Mencari solusi menyukseskan rencana, para stakeholder duduk bersama dalam ajang National Summit. Sumbatan di leher botol kini diharapkan telah teratasi.

Sejuta harapan rakyat yang disandarkan kepada Kabinet Indonesia Bersatu jilid II, terfokus kepada peningkatan perekonomian, kesejahteraan rakyat, demokrasi dan penegakan hukum. Untuk memacu ke tujuan itu, pembangunan infrastruktur merupakan salah satu instrumen utama. Namun, sejauh ini, pembangunan di sektor ini masih terseok-seok oleh berbagai hambatan.

Mencoba menguak dan mengatasi hambatan itu, pemerintah melakukan terobosan lewat Pertemuan Nasional atau Rembug Nasional yang disebut National Summit. Acara yang mempertemukan para stakeholder, yakni pemerintah pusat dan daerah, akademisi, dan pihak swasta (KADIN) sejak tanggal 29 hingga 31 Oktober 2009 di Jakarta, ini merentang tujuan nasional sebagaimana yang terungkap pada misinya, yakni membangun perekonomian berakar lokal berbasis nasional dan bertaraf internasional.

Selama ini, hambatan yang dianggap krusial di antaranya, pendanaan dan pemahaman konsep desentralisasi yang belum seragam sehingga menyebabkan ketergantungan daerah ke pusat yang masih sangat besar. Pada sisi lain, Pemerintah Daerah justru berlomba mengeluarkan peraturan daerah (Perda) yang sering saling bertabrakan sehingga menghambat malah kontraproduktif dengan tujuan pembangunan.

Semua hambatan atau sumbatan berupa bottle neck atau leher botol itu intinya berkaitan dengan regulasi dan birokrasi. Sehingga acara ini pun difokuskan pada rencana perbaikan regulasi yang selama ini banyak menghambat investasi. Pada acara ini, dibuka permasalahan yang ada selama ini dan dicoba dicari solusinya dengan mendengar masukan dari berbagai pihak terutama para stakeholder.

Pemerintah dalam hal ini, seperti diungkapkan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, saat ini tengah mempersiapkan penguatan kewenangan gubernur melalui Peraturan Pemerintah. “Gubernur akan diperkuat peranannya sebagai wakil pemerintah pusat,” kata Gamawan. Menurutnya, urusan yang selama ini ditangani Departemen Dalam Negeri, akan dilimpahkan kepada gubernur. Sementara Menkeu Sri Mulyani menganjurkan agar gubernur diberi peran lebih besar dalam mencegah atau membatalkan Perda bermasalah.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga sebelumnya telah mengajurkan agar kebijakan yang keliru diganti atau diperbaiki. Terhitung hingga 7 Oktober 2009, Pemerintah Pusat telah membatalkan 3.513 Perda tentang berbagai pungutan di daerah karena dinilai berbenturan dengan peraturan yang lebih tinggi. Juga telah membatalkan 326 rancangan perda (Ranperda) dan usulan revisi Ranperda sebanyak 1.436.

Sementara mengenai masalah pendanaan, mengingat keterbatasan anggaran pemerintah, maka solusinya dicari dengan menawarkan kepada investor untuk menanamkan modalnya atau bermitra melalui Public Private Partnership (PPP). Mengenai hal ini, di awal tahun 2009 misalnya, pemerintah telah menawarkan proyek pembangunan infrastruktur kepada swasta senilai US$ 82 miliar.

Untuk 5 tahun mendatang, pembangunan infrastruktur Indonesia dikatakan membutuhkan sekitar Rp1.429 triliun. Menurut Dedy S. Priatna, Deputy Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas, kebutuhan pendanaan itu akan bersumber dari swasta sebesar Rp978 triliun (69%), sedangkan Rp451 triliun (31%) lagi dari pemerintah.

Menanggapi alokasi dana dari pemerintah untuk infrastruktur, Bambang Susantono, Deputi Menko Perekonomian Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, yang 11 November 2009 lalu dilantik menjadi Wakil Menteri Perhubungan berpendapat, alokasi anggaran pemerintah untuk infrastruktur idealnya adalah 5-6 persen dari PDB. Sementara selama ini baru berkisar 4-5 persen.

Melihat kembali program pemerintah lima tahun sebelumnya (2004-2009) yang telah, sedang, dan akan dilakukan, sesungguhnya begitu menjanjikan dan menjadi harapan yang menyejukkan bagi rakyat. Program yang merupakan skala prioritas itu memfokuskan proyek infrastruktur yang bersifat urat nadi yang akan memperlancar peredaran “darah” perekonomian. Contohnya, jalan tol (jalan bebas hambatan) Trans Jawa sepanjang 763 km yang tengah dibangun dan beberapa yang kini tengah ditawarkan seperti: Medan-Binjai dan Medan-Kualanamu Tebing Tinggi di Prov. Sumatera Utara; Palembang-Indralaya di Prov. Sumatera Selatan; Tegineneng-Babatan di Prov. Lampung; Sukabumi-Ciranjang, Pasirkoja-Soreang, Cileunyi-Sumedang-Dawuan di Prov. Jawa Barat; Pandaan-Malang di Prov. Jawa Timur; Serangan-Tanjung Benoa di Prov. Bali; dan Manado-Bitung di Prov. Sulawesi Utara, yang totalnya ditargetkan mencapai 1.600 km untuk jalan tol baru.

Target pembangunan infrastruktur lainnya berupa beberapa pelabuhan udara dan proyek percepatan pembangunan pembangkit listrik 10.000 Mega Watt. Kemudian proyek minyak dan gas yang ditekankan pada pembangunan jalur transmisi dan distribusi. Ada pula pembangunan Waduk Jatigede di daerah Sumedang yang dibangun senilai U$ 240 juta yang ditargetkan selesai tahun 2012 yang akan berfungsi sebagai regulasi dan pensuplai air ke kawasan utara Jawa Barat yang dikenal sebagai pemasok pangan nasional, di samping berfungsi juga sebagai pengendali banjir.

Sedangkan program pembangunan infrastruktur transportasi, yang ditawarkan adalah Bandara International Kertajati, Terminal Feri Bojonegara (Banten)-Ketapang (Kalimantan), Pelabuhan Bojonegoro, jalur kereta api Bandara Kualanamu (Sumatera Utara), dan jalur kereta api Bandara Soekarno Hatta (Cengkareng Banten)- Manggarai (Jakarta). Sementara program kelistrikan adalah Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Batu Bara di Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara dan Sumatera Utara.

DDT
Selain memprioritaskan pembangunan seperti disebutkan di atas, peningkatan layanan serta peran kereta api dalam transportasi barang maupun penumpang juga menjadi prioritas pemerintah. Dalam dokumen yang diterbitkan Departemen Perhubungan, program revitalisasi perkeretaapian pada 2008-2010 meliputi wilayah, Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Bagian Selatan, Jawa, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

Di Jawa, khususnya pada proyek double-double track (DDT). Pembangunan proyek empat jalur dan elektrifikasi kereta api pada lintas antara Manggarai-Cikarang merupakan kali pertama di Indonesia. Dengan pemisahan rute jalur utama dan jalur komuter di koridor Manggarai-Bekasi-Cikarang menjadikan perjalanan kereta api jarak jauh dan KA komuter semakin lancar.

Namun, pembangunan megaproyek bernilai puluhan milliar Yen dan memakan waktu cukup lama ini (Sejak era Menhub Agung Gumelar tahun 1999), hingga sepuluh tahun berlalu belum bisa dipastikan kapan bisa dinikmati karena masih terkendala, belum dibebaskannya 168 rumah milik PTKA.

Seperti diketahui, pembangunan yang dibiayai dana pinjaman dari Jepang (JICA) itu memiliki syarat yang perlu dipatuhi, yakni sebelum pembebasan lahan selesai seluruhnya, tidak boleh ada pengerjaan bantalan dan rel.

Kondisi di lapangan dari Cipinang- Bekasi, pembebasan lahan mendekati selesai seluruhnya dan hampir rata dengan tanah serta siap dibangun sesuai kebutuhan.

Berbeda dengan pembangunan melalui dana APBN, dimana setiap perkilometernya selesai dibebaskan, pemasangan rel pun bisa langsung dikerjakan dan operasional kereta api pun selanjutnya bisa dilakukan.

Bila dikerjakan melalui dana sendiri, sebenarnya akan jauh lebih cepat dibanding dana pinjaman. Namun, seperti kata Tunjung Inderawan, Dirjen Perkeretaapian, Dephub, dana pemerintah terbatas, jadi bantuan masih dibutuhkan. Walau demikian, Tunjung mengatakan, instansinya akan terus berjuang agar proyek untuk rakyat banyak itu bisa segera diwujudkan.

Menurut Tunjung, infrastruktur DDT itu akan mampu melayani sekitar 1,4 juta penumpang per hari, sangat strategis bukan hanya kemampuannya mempercepat dan memperbesar layanan, tapi juga upaya pemerintah dalam memisahkan antara jalur KA komuter dengan kereta reguler.

Selain infrastruktur di atas, pembangunan penyediaan kebutuhan dasar untuk air bersih, dan sanitasi juga merupakan rencana prioritas pemerintah. Sementara di bidang telekomunikasi, pemerintah memiliki program pembangunan serat fiber optic Palapa Ring Timur dan melakukan proses tender USO untuk menyediakan akses layanan telekomunikasi bagi sekitar 38.000 desa di seluruh Indonesia yang sama sekali belum tersentuh akses telekomunikasi.

Dari sisi lain, untuk menggerakkan potensi masyarakat, pemerintah juga memiliki program pemberdayaan masyarakat untuk sektor infrastruktur, seperti Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP), Pengembangan Kawasan Agropolitan, PNPM Mandiri, dan Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) atau Regional Infrastructure for Social and Economic Development (RISE). PISEW ini bertujuan menanggulangi kemiskinan, mengurangi kesenjangan wilayah dan meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah.

Mengenai pencapaian pembangunan inrastruktur selama ini, khususnya dalam lima tahun pertama pemerintahan Presiden SBY, seperti disebutkan di atas masih berjalan lambat. Presiden SBY sendiri mengakui tidak sedikit capaian yang meleset dari sasaran pada pemerintahannya. Dia melihat, berbagai hal seperti perijinan yang tumpang tindih, tata ruang yang tidak beres, dan peraturan yang saling bertabrakan merupakan faktor-faktor penghambat.

Dalam hal pembangunan jalan tol misalnya, di samping aturan yang dinilai sulit diterapkan, masalah dana pembebasan lahan juga merupakan persoalan utama. Terkait dengan hal itu, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Nurdin Manurung mengatakan, Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2007 sebagai landasan hukum pembebasan lahan pembangunan sudah tidak efektif. Jika pembebasan lahan dimasukkan dalam APBN, Nurdin meyakini akan banyak membantu. Dia mencontohkan, untuk pembangunan Trans Jawa pada 2005 dibutuhkan dana Rp 3,5 triliun hanya untuk pembebasan lahan saja. “Untuk landscaping saja sudah habis hampir Rp 5 triliun yang belum tentu bisa dijalankan,” ujarnya.

Karena itu, realisasi pembangunan jalan tol sampai akhir 2009 dia perkirakan hanya sepanjang 127 kilometer atau 7,9 persen. “Saat ini di Indonesia, jalan tol yang sudah terbangun sepanjang 690 kilometer,” kata Nurdin. Sedangkan sepanjang 2.397 kilometer masih dalam proses pra-konstruksi dan persiapan tender investasi. Pemerintah merencanakan membangun jalan tol sepanjang 3.087 kilometer untuk melengkapi jaringan jalan nasional sepanjang 34.000 kilometer.

Senada dengan Nurdin, Direktur Utama PT Jasa Marga Tbk Frank Sunito, pada acara dialog National Summit 2009 di Ritz Carlton juga mengatakan, kendala pembangunan jalan tol lebih banyak akibat masalah pembebasan tanah. Selain bertabrakan dan berbeda kepentingan dengan wilayah setempat, sosialisasi tentang pentingnya pembuatan jalan tol bagi masyarakat juga menurutnya masih kurang.

Melihat kendala di atas, dimana pembangunan jalan tol saja mengalami kendala demikian, tidak diketahui lagi apakah ada investor yang berminat dengan program pembangunan infrastruktur di daerah terpencil dan wilayah perbatasan yang notabene hanya menggunakan APBN terbatas.

Menanggapi hal tersebut, Dr. Bambang Widianto, Deputy Menteri Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan, Bappenas ketika ditanya di sela-sela acara National Summit mengatakan, harus diciptakan agar para investor tertarik. Dan untuk membangun rangsangan tersebutlah maka pada acara National Summit itu yang difokuskan adalah perbaikan regulasi.

Dengan adanya perhelatan National Summit yang baru pertama kalinya ini, masyarakat kini berharap kiranya ’sumbatan leher botol’ yang selama ini terjadi bisa dibuang. Dengan demikian, apa yang menjadi target KIB II, dan juga menjadi harapan semua masyarakat ini bisa terwujud. DEN/RI (Berita Indonesia 72)