Salah satu tantangan ekonomi paling besar dihadapi Indonesia selama tahun 2006 adalah menurunnya aliran investasi dalam negeri dan investasi asing langsung (foreign direct investment-FDI). Menurut Kepala Badan Kerjasama Penanaman Modal M. Lutfi, seperti dilaporkan Sinar Harapan, Rabu 13 Desember 2006, realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) US$ 4.69 miliar atau menurun dibanding tahun 2005 sebesar 45,91%. PMDN juga menurun sebesar 37,14%.
Penurunan aliran investasi asing langsung ke Indonesia yang sedemikian drastis, berdampak buruk terhadap penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi tahun 2006, yang diperkirakan tidak mencapai target APBN-Perubahan 2006 yang mengharapkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8%. Tentu, bukan hanya PMA yang mempengaruhi penurunan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga Penanaman Modal Dalam Negeri yang juga menurun selama tahun 2006 sebesar 37,14% dibanding tahun sebelumnya.
Masalah Birokrasi
Indikasi menurunnya pertumbuhan ekonomi 2006 akibat berkurangnya investasi dalam menggerakkan perekonomian, memang sudah terlihat sejak kwartal pertama 2006 yang hanya 5,1 pada Produk Domestik Bruto (PDB). Demikian juga dengan kwartal kedua dan ketiga, juga tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa perekonomian akan tumbuh sebesar 5,8% sesuai dengan harapan pemerintah bersama DPR saat menyusun APBN-Perubahan 2006.
Pemerintah yang sejak awal sudah menyadari penurunan pertumbuhan ekonomi ini, mencoba melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan aliran investasi untuk menghindari pembusukan ekonomi. Upaya-upaya itu tidak hanya dilakukan untuk merangsang investasi dari luar negeri, tetapi juga investasi dari dalam negeri.
Pemerintah mencoba mendorong aliran investasi dalam negeri dengan menggenjot fungsi intermediasi perbankan dan mendorong efisiensi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), namun upaya ini praktis gagal seiring dengan tidak bergeraknya dana perbankan ke dunia usaha dan tidak terlaksananya seluruh proyek APBN 2006.
Di sisi lain, pemerintah mencoba menggalang aliran investasi asing ke Indonesia melalui sejumlah perjalanan yang dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden M. Jusuf Kalla ke berbagai negara. Selain Jepang dan Amerika Serikat, yang menjadi sumber investasi asing paling berptensi ke Indonesia, Presiden Susilo Bmbang Yudhoyono juga telah mengadakan lawatan ke Korea Selatan, Rusia dan Cina untuk bertemu dengan sejumlah pengusaha di masing-masing negara.
Tidak hanya itu, upaya menarik investasi dari Taiwan juga dilakukan secara besar-besaran. Seperti dilaporkan Kompas, Kepala BKPM Muhammad Lutfi membawa rombongan besar ke Taiwan untuk promosi investasi Indonesia di negeri itu. Tidak kurang dari 70 orang rombongan yang dibawa, terdiri dari pejabat BKPM Pusat Maupun BKPM Daerah seluruh Indonesia. Dana yang dikeluarkan untuk promosi itu pun tidak tanggung-tanggung, Rp 8 miliar.
Diplomasi investasi yang dilakukan pemimpin Indonesia ini, ternyata juga gagal berikut dengan realisasi investasi asing yang justru menurun drastis. Mengapa demikian? Dalam sebuah artikel yang dimuat Harian Kompas, Rabu (19/7), Banu Astono menarik persoalan aliran PMA dari survei yang dilakukan Bank Dunia (WB) dan International Finance Corporation (IFC). Survei tersebut meletakkan daya saing investasi Indonesia pada urutan terakhir, yakni 115 dari 115 negara yang disurvei.
Rendahnya daya saing Indonesia dalam menarik investasi asing, diukur dari berbagai faktor. Komponen-komponen yang disurvei Bank Dunia dan IFC tersebut, di antaranya pengurusan ekspor impor, izin usaha, penyelesaian perkara, biaya PHK, indeks transparansi kebijakan pemerintah, indeks intensitas kompetisi lokal, dan beban pajak.
Indikator dari keseluruhan komponen ini menunjukkan iklim berinvestasi di Indonesia yang buruk. Para investor selalu mengeluhkan pengurusan ekspor impor yang sangat lama. Pengurusan izin usaha oleh para investor juga sangat lama, berbelit-belit, dan mahal. Demikian juga penegakan hukum yang dinilai tidak konsisten dan cenderung merugikan investor. Biaya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang sangat tinggi, juga dianggap sebagai salah satu faktor yang memberatkan bagi para investor.
Pemerintah sendiri sebenarnya secara formal telah berupaya merespon keluhan-keluhan para investor tersebut dengan melakukan restrukturisasi dan reorganisasi pada jalur birokrasi yang berkaitan dengan investasi. Pengurusan izin usaha, misalnya, diupayakan dipersingkat hingga cukup beberapa hari saja. Pengurusan ekspor impor juga telah dipermudah pemerintah dengan merestrukturisasi organisasi birokrasi di Dirjen Bea dan Cukai Departemen Keuangan.
Namun, semua upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk menarik investasi asing ke Indonesia itu, tidak menampakkan hasil yang memadai. Upaya terakhir yang dilakukan pemerintah adalah mengembangkan iklim investasi secara menyeluruh dengan menerbitkan Inpres No. 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Iklim Investasi.
Namun, penarikan investasi asing lagi-lagi gagal dilakukan. Permasalahan yang muncul kemudian adalah pelaksanaan Inpres No. 3 Tahun 2006 yang gagal dituntaskan. Menurut Staf Khusus Bidang Pengawasan Kebijakan Ekonomi Menteri Koordinator Perekonomian, Jannes Hutagalung, seperti dilaporkan Sinar Harapan, Rabu 13 Desember 2006, hingga akhir tahun 2006, target tindakan untuk meningkatkan iklim investasi yang tertuang dalam Inpres No. 3 Tahun 2006 hanya tercapai 75% dari total 85 tindakan.
“Ada beberapa hal (yang belum selesai). Tentu yang paling besar yang belum bisa dikerjakan adalah mengenai revisi UU Perburuhan. Itu kan enggak bisa diselesaikan. Kemudian UU Perpajakan dan Penanaman Modal sedang ditangani DPR. Mudah-mudahan DPR bisa segera menyelesaikannya,” kata Jannes Hutagalung.
Di tingkat pelaksanaan, Inpres No. 3 Tahun 2006, juga gagal diimplementasikan. Walau pun Inpres No. 3 Tahun 2006 telah diterbitkan pemerintah, perilaku aparatur negara di lapangan, masih terus membebani para investor, khusunya pemerintah daerah. Untuk itu kepada Media Indonesia, Rabu 13 Desember 2006, ekonom Indef Fadhil Hasan mengungkapkan hingga saat ini paket-paket kebijakan yang dibuat pemerintah belum dirasakan manfaatnya, sebab payung utama seperti UU Pajak dan UU Penanaman Modal belum selesai.
Di pihak lain, muncul ketidaksinkronan Peraturan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Walaupun Pemerintah Pusat, seperti yang dijanjikan presiden di setiap negara yang dikunjunginya untuk meningkatkan pelayanan kepada investor, namun di pihak lain Pemerintah Daerah justru menciptakan Perda-Perda yang menghambat investasi di daerahnya.
Fadhil Hasan juga memberi penekanan khusus tentang peraturan-peraturan daerah yang selama ini dikeluhkan investor. Menurutnya, pemerintah perlu memberi perhatian khusus terhadap peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah daerah yang selama ini menghambat investasi, harus segera direformasi.
Infrastruktur
Disamping masalah birokrasi, penurunan investasi di Indonesia, baik asing maupun dalam negeri, sangat kuat dipengaruhi ketidakmampuan daya dukung infrastruktur, seperti sarana dan prasarana transportasi serta energi yang sangat dibutuhkan para investor.
Di berbagai daerah, seperti Sulawesi, Kalimantan dan Sumatera, para investor selalu mengeluhkan sarana dan prasaran transportasi di ketiga wilayah itu menjadi salah satu kendala terbesar. Di Sumatera, misalnya, lintas Sumatera yang menghubungkan Provinsi Lampung dengan Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, baik lintas barat, lintas timur dan lintas tengah sering kali mengalami kerusakan dan selalu lamban diperbaiki. Demikian juga dengan trans Sulawesi dan trans Kalimantan yang kerap rusak, juga tidak segera mendapat perhatian pemerintah.
Di samping itu, berbagai daerah di Indonesia juga ditengarai defisit listrik. Wilayah Sumatera Bagian Utara (Sumbagut), seperti dilaporkan Kompas, Kamis 7 Desember 2006, mengalami defisit listrik hingga 120 Megawatt. Pemadaman listrik yang terjadi di wilayah Sumbagut selama November, menurut laporan Media Indonesia, Kamis 30 November 2006 telah mengakibatkan kerugian di kalangan pelaku usaha hingga Rp 27 miliar.
Sementara itu, di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur, seperti dilaporkan Harian Kompas, Senin 6 November 2006, terancam krisis listrik saat kemarau panjang berlangsung, seperti yang terjadi pada akhir tahun 2006. Hal ini disebabkan menurunnya debit air Waduk Riam Kanan yang berada di Kalimantan Selatan, tidak mampu menggerakkan ketiga turbin PT PLN.
Di daerah lain, khususnya wilayah Pulau Jawa, ditengarai dengan seringnya muncul fenomena kelangkaan gas, sudah barang tentu mengganggu kinerja dunia usaha.
Investasi Jepang, AS, dan Cina
Menurut catatan BKPM, aliran Penanaman Modal Asing (PMA) tertinggi di Indonesia terjadi pada tahun 2000, sebesar US$ 9,877 miliar. Nilai investasi ini anjlok pada tahun 2001 menjadi US$ 3,509 miliar. Pada tahun 2002, nilai PMA di Indonesia kembali anjlok menjadi US$ 3,090 miliar.
Aliran investasi asing di Indonesia kembali mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2003 menjadi US$ 5,450 miliar. Namun pada tahun 2004, turun kembali menjadi US$ 4,601 miliar. Pada tahun 2005 nilai investasi kembali naik, walau tetap tidak bisa menyamai nilai PMA tahun 2000. Nilai investasi asing menjadi 8,914 miliar dollar Amerika Serikat pada tahun 2005, tetapi di tahun 2006 turun kembali menjadi 3,935 miliar dollar AS.
Sementara menurut laporan BKPM, sebagaimana dikutip Kompas, Rabu 6 Desember 2006, nilai PMA mencapai 4,69 miliar dolar Amerika Serikat, dengan 801 proyek. Aliran investasi asing ini menurun dibandingkan dengan tahun 2005 sebesar 45,91% dan jumlah proyeknya juga turun sebesar 3,61%.
Penurunan nilai investasi asing di Indonesia pada tahun 2006, dominan dipengaruhi penurunan aliran investasi dari lima negara investor terbesar di Indonesia, yakni Jepang, Singapura, Amerika Serikat, Inggris dan Korea Selatan. Namun, dari lima negara tersebut, penurunan investasi Jepang memiliki andil paling besar dalam memengaruhi penurunan investasi asing di Indonesia tahun 2006 ini.
Investasi Jepang turun 61,13% pada tahun 2006, dari tahun 2005 yang sebesar 1,11 miliar dolar AS menjadi 430,2 juta dollar AS. Seperti dilaporkan Kompas Jumat 8 Desember 2006, nilai investasi Jepang di Indonesia tinggal 70 miliar Yen (sekitar Rp 6,2 triliun). Sebelumnya, jepang memiliki investasi sebesar 300 miliar yen dengan 1000 perusahaan. Nilai investasi Jepang di Indonesia pada tahun 2006 hanya US$ 430,2 juta.
Investasi Amerika Serikat, seperti dilaporkan Media Indonesia Senin 13 November 2006, walaupun naik dibandingkan tahun 2005, dari US$ 91,2 juta menjadi US$ 108,7 juta, namun belum kembali pada angka investasi tahun 2002 yang mencapai US$ 468,5 juta.
Bahkan realisasi investasi saudara tua, Jepang, yang menjadi investor asing terbesar di Indonesia, justru menurun di antara lawatan presiden dan wakil presiden yang cukup intens melobi pemerintah dan pengusaha Jepang, agar menanamkan modalnya di Indonesia.
Sedangkan investasi China turun 43,22%, dari 202,2 juta dolar AS menjadi 114,8 juta dolar AS.
Kepala BKPM M. Lutfi menyebutkan, beberapa hal yang menjadi keluhan pengusaha Jepang berinvestasi adalah kepastian hukum, masalah perpajakan, kepabeanan dan cukai, infrastruktur, dan ketenagakerjaan. CRS-MH (Berita Indonesia 29)
| < Prev | Next > |
|---|
